BPK diminta menguji kewajaran harga, sedangkan Kejati Aceh didorong menelusuri proses pengadaan.
Banda Aceh-Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menelusuri pengadaan komputer di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026.
Permintaan tersebut menyusul informasi awal mengenai harga kontrak komputer yang disebut mencapai sekitar Rp29 juta per unit. Sementara itu, TTI menemukan produk yang diklaim memiliki spesifikasi serupa ditawarkan di pasar daring dengan harga sekitar Rp14 juta.
Jika kedua produk memiliki spesifikasi, kelengkapan, dan komponen biaya yang setara, terdapat perbedaan harga sekitar Rp15 juta per unit.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai perbedaan tersebut perlu dijelaskan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan dan dasar penetapan harga.
Menurut TTI, perbandingan harga tidak cukup hanya berdasarkan kesamaan merek atau gambaran umum spesifikasi. Pemeriksaan harus mencakup seluruh komponen perangkat, layanan, dan biaya yang memengaruhi nilai pembelian.
TTI menegaskan, selisih harga tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penggelembungan harga ataupun tindak pidana korupsi.
“Karena itu, kami meminta BPK melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran harga dan Kejati Aceh menelusuri proses pengadaannya,” demikian pokok desakan TTI.
E-Katalog Tetap Membutuhkan Pengawasan
TTI juga menyoroti penggunaan sistem katalog elektronik atau e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut lembaga tersebut, transaksi melalui sistem elektronik tidak serta-merta menjamin seluruh proses pengadaan bebas dari risiko penyimpangan.
Peringatan serupa pernah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemberitaan WartaBPK berjudul “BPK Ingatkan Risiko Korupsi di Balik Pengelolaan E-Katalog”, Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigatif BPK, I Nyoman Wara, mengingatkan adanya potensi risiko dalam pengelolaan e-Katalog.
Risiko itu antara lain pengaturan harga, negosiasi yang tidak substantif, pembebanan biaya tambahan yang tidak semestinya, serta ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang ditawarkan.
Dalam konteks pengadaan komputer Disdik Aceh, TTI meminta pemeriksaan mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyusunan kebutuhan, penentuan spesifikasi teknis, pemilihan produk, negosiasi harga, penetapan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.
Spesifikasi dan Komponen Harga Perlu Dibuka
TTI menilai penjelasan mengenai kewajaran harga harus didasarkan pada perbandingan produk yang benar-benar setara.
Sejumlah aspek yang perlu diperiksa meliputi merek dan tipe komputer, jenis prosesor, kapasitas RAM, media penyimpanan, kartu grafis, monitor, sistem operasi, garansi, serta layanan purnajual.
Selain itu, faktor pajak, volume pembelian, biaya pengiriman, distribusi, dan fasilitas tambahan juga perlu diperhitungkan.
Karena itu, TTI meminta Dinas Pendidikan Aceh membuka informasi mengenai spesifikasi teknis, merek dan tipe perangkat, harga satuan, dokumen kontrak, serta catatan negosiasi melalui e-Katalog.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan harga dan kesesuaian antara nilai kontrak dengan barang yang diterima.
BPK dan Kejati Diminta Menelusuri
TTI mendorong BPK memeriksa kewajaran harga serta kesesuaian barang yang dibeli dengan spesifikasi dalam kontrak.
Sementara itu, Kejati Aceh diminta menelaah proses pengadaan apabila ditemukan informasi awal yang memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan hukum.
Pemeriksaan, menurut TTI, juga perlu memperhatikan kemungkinan konflik kepentingan, proses negosiasi, serta pola transaksi yang berpotensi menimbulkan persoalan.
Meski demikian, transaksi berulang dengan penyedia yang sama tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran.
Penilaiannya harus didasarkan pada dokumen pengadaan, mekanisme pemilihan, kebutuhan barang, dan bukti lain yang relevan.
Bagi TTI, e-Katalog semestinya mempermudah transparansi dan pengawasan belanja pemerintah. Penggunaan sistem elektronik tetap harus disertai pertanggungjawaban atas harga, kualitas barang, dan proses pengadaan.
Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab
Hingga berita ini disusun, dasar penetapan harga kontrak sekitar Rp29 juta per unit, spesifikasi lengkap komputer, serta rincian komponen biaya masih memerlukan penjelasan dari pihak pengadaan.
PENAPOST.CO.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, dan penyedia barang terkait.
Redaksi meminta pihak terkait menjelaskan dasar penetapan harga, merek dan tipe perangkat, spesifikasi teknis, proses negosiasi melalui e-Katalog, serta komponen biaya yang membentuk nilai kontrak.
Pihak terkait juga dipersilakan menyampaikan dokumen pendukung apabila terdapat perbedaan spesifikasi, fasilitas tambahan, garansi, atau layanan purnajual yang menyebabkan perbedaan harga dengan produk pembanding di pasar daring.
Redaksi menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum terdapat hasil pemeriksaan lembaga berwenang dan proses hukum yang berlaku.
TTI menyatakan akan terus memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya transaksi melalui e-Katalog.
Bagi lembaga tersebut, persoalan ini bukan semata-mata perbedaan harga komputer, melainkan menyangkut keterbukaan proses pengadaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik. []
