Sejumlah perusahaan berulang kali memperoleh pekerjaan. Paket instalasi Cathlab dan CT-Scan senilai Rp1,3 miliar ikut dipertanyakan.
Singkil-Dalam daftar pengadaan pemerintah, ada nama perusahaan yang muncul sekali, lalu menghilang. Ada pula yang berkali-kali kembali, seolah memiliki tempat tetap dalam daftar penerima pekerjaan.
Pola itulah yang kini disorot Transparansi Tender Indonesia (TTI) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
Dari 386 transaksi dengan total nilai Rp92.082.323.842, TTI menemukan 253 transaksi senilai sekitar Rp43,89 miliar menggunakan metode Pengadaan Langsung. Jumlah tersebut mencapai 65,54 persen dari seluruh transaksi yang dianalisis.
Sementara itu, Tender hanya mencatat 27 transaksi senilai Rp24,94 miliar. E-Purchasing sebanyak 104 transaksi senilai Rp22,01 miliar, sedangkan Seleksi hanya dua transaksi senilai Rp1,25 miliar.
Angka tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa Pengadaan Langsung begitu mendominasi? Apakah pembagian paket sudah sesuai kebutuhan? Dan mengapa sejumlah penyedia berulang kali memperoleh pekerjaan?
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai pola tersebut perlu diperiksa oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
“Pengadaan Langsung memang dibenarkan dalam ketentuan pengadaan pemerintah. Namun, ketika jumlahnya mendominasi dan sejumlah penyedia memperoleh pekerjaan secara berulang, publik berhak mempertanyakan apakah seluruh proses telah memenuhi prinsip efisien, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel,” ujar Nasruddin.
Pengadaan Langsung bukan metode yang dilarang. Namun, ketika ratusan transaksi menggunakan jalur tersebut, pemerintah perlu menjelaskan alasan dan dasar pelaksanaannya.
Apalagi, persoalan tidak berhenti pada jumlah paket. TTI juga menemukan sejumlah perusahaan yang tercatat berkali-kali memperoleh pekerjaan.
Nama Perusahaan Itu Lagi, Paket Datang Lagi
Dalam analisis TTI, CV WT tercatat memperoleh sembilan paket dengan total nilai sekitar Rp1,145 miliar.
CV TS memperoleh tujuh paket senilai Rp1,559 miliar. ANAK MAHOLI juga mendapatkan tujuh paket dengan nilai Rp1,396 miliar.
Nama lainnya adalah CV LB dengan tujuh paket senilai Rp1,261 miliar dan CV RS dengan tujuh paket senilai Rp1,278 miliar. Sementara CV SB tercatat memperoleh enam paket dengan total nilai Rp1,743 miliar.
Deretan angka itu belum membuktikan adanya pengaturan proyek. Perusahaan yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan tentu berhak memperoleh pekerjaan.
Namun, frekuensi perolehan paket tersebut layak mengundang pemeriksaan lebih mendalam.
Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli yang cukup? Apakah peralatan tersedia? Berapa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersamaan? Apakah jadwal kontrak saling bertabrakan? Dan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dikerjakan sesuai kontrak?
Pertanyaan tersebut penting karena kemampuan penyedia tidak cukup dibuktikan dengan dokumen administrasi.
TTI meminta UKPBJ dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil memeriksa kapasitas perusahaan, termasuk pemenuhan persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) apabila ketentuan itu berlaku pada paket bersangkutan.
“Jangan sampai persyaratan kemampuan penyedia hanya menjadi formalitas administrasi,” kata Nasruddin.
TTI menegaskan, memperoleh enam, tujuh, atau sembilan paket tidak otomatis berarti melanggar ketentuan. Pemeriksaan harus memperhitungkan paket yang masih berjalan bersamaan, kapasitas perusahaan, dan aturan yang berlaku.
Cathlab Rp1,3 Miliar, Mengapa Lewat Pengadaan Langsung?
Sorotan TTI juga mengarah pada paket Pengadaan Instalasi Komponen Listrik Cathlab dan CT-Scan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil.
Paket dengan kode RUP 67713855 tersebut tercatat bernilai Rp1.303.219.999 dengan penyedia PT Sinyal Lentera Antariksa.
Dalam dashboard yang dianalisis TTI, pekerjaan itu diklasifikasikan sebagai konstruksi dan menggunakan metode Pengadaan Langsung. Nilainya lebih dari Rp1,3 miliar. Metode pemilihannya pun menjadi pertanyaan.
TTI mempertanyakan dasar penetapan metode pengadaan, klasifikasi pekerjaan, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta kemungkinan adanya ketentuan khusus yang menjadi landasan pelaksanaan paket tersebut.
“Ini harus dijelaskan secara terbuka. Mengapa pekerjaan instalasi komponen listrik Cathlab dan CT-Scan bernilai lebih dari Rp1,3 miliar tercatat menggunakan Pengadaan Langsung? Apakah ada dasar hukum atau kondisi khusus yang membenarkannya?” tegas Nasruddin.
Penilaian terhadap kesesuaian metode tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, HPS, kontrak, proses pemilihan penyedia, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, angka Rp1,3 miliar tersebut bukan dengan sendirinya bukti pelanggaran. Namun, dasar pemilihan metode harus dapat dijelaskan kepada publik.
Jejak Paket yang Nilainya Berdekatan
TTI juga menemukan pola nilai pada transaksi konstruksi melalui Pengadaan Langsung. Dari 221 transaksi konstruksi, sebanyak 22 transaksi tercatat bernilai di atas Rp350 juta hingga Rp400 juta. Sementara 62 transaksi berada pada kisaran di atas Rp150 juta hingga Rp200 juta.
Pola tersebut mendorong TTI meminta penelusuran kemungkinan pemecahan paket. Apakah pekerjaan berada di lokasi yang berdekatan? Apakah jenis pekerjaannya sama? Apakah berasal dari satu kebutuhan yang seharusnya direncanakan sebagai satu kesatuan? Bagaimana hubungan waktu dan ruang lingkup pekerjaan tersebut?
Jika satu kebutuhan pekerjaan sengaja dipecah untuk menghindari mekanisme pemilihan yang lebih kompetitif, persoalan itu tentu perlu ditindaklanjuti.
“Jangan sampai satu kebutuhan pekerjaan yang seharusnya direncanakan dan dipilih penyedianya melalui mekanisme tertentu justru dipecah menjadi beberapa paket untuk menghindari proses yang lebih kompetitif,” ujar Nasruddin.
Namun, TTI juga mengingatkan bahwa kesamaan nilai paket tidak cukup untuk membuktikan pemecahan. Diperlukan pemeriksaan dokumen perencanaan, lokasi, ruang lingkup, dan keterkaitan antarpekerjaan.
Lima Satker Mengelola Rp79,52 Miliar
Konsentrasi anggaran juga terlihat pada lima satuan kerja dengan nilai transaksi terbesar. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat 113 transaksi senilai Rp33,82 miliar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola 59 transaksi senilai Rp13,47 miliar.
RSUD mencatat 38 transaksi senilai Rp11,38 miliar. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah memiliki 49 transaksi senilai Rp10,76 miliar. Sementara Dinas Kesehatan mencatat 70 transaksi senilai Rp10,09 miliar.
Jika dijumlahkan, kelima satker tersebut mengelola sekitar Rp79,52 miliar atau lebih dari 86 persen total nilai pengadaan yang dianalisis TTI.
Konsentrasi itu menjadi alasan bagi TTI untuk meminta pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, kewajaran harga, proses pemilihan penyedia, dan kualitas hasil pekerjaan.
Pengawasan tidak boleh hanya memeriksa apakah paket telah tercatat selesai dalam sistem. Kondisi pekerjaan di lapangan juga harus sesuai dengan spesifikasi dan nilai kontrak.
TTI Desak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum
Atas sejumlah indikator risiko tersebut, TTI mendesak UKPBJ, Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, serta perangkat daerah terkait memberikan klarifikasi secara terbuka.
TTI juga meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman apabila pemeriksaan menemukan bukti adanya rekayasa pemilihan penyedia, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, atau kerugian keuangan negara.
“Anggaran pemerintah adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. TTI tidak ingin pengadaan barang dan jasa hanya terlihat selesai secara administrasi, sementara prinsip transparansi, persaingan sehat, dan kualitas pekerjaan justru diabaikan,” ujar Nasruddin.
TTI menyatakan akan menindaklanjuti hasil analisis melalui permintaan dokumen dan klarifikasi kepada instansi terkait.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, menurut TTI, perlu menjelaskan mengapa Pengadaan Langsung mendominasi, bagaimana penyedia berulang dipastikan memiliki kapasitas, dan apa dasar pemilihan metode pada paket-paket yang dipersoalkan.
Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, pemerintah seharusnya dapat membuktikannya melalui dokumen yang terbuka dan dapat diperiksa.
Hingga berita ini diturunkan, PENAPOST.CO.ID belum memperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun UKPBJ mengenai temuan TTI tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan.
Dalam pengadaan barang dan jasa, nama perusahaan boleh muncul berulang kali. Namun, kesempatan bersaing harus tetap terbuka dan proses pemilihan wajib dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya angka Rp92,08 miliar, melainkan kepercayaan publik terhadap cara uang rakyat dibelanjakan.
Di balik ratusan paket dan deretan nama penyedia, satu pertanyaan masih menunggu jawaban: apakah persaingan pengadaan di Aceh Singkil benar-benar berlangsung terbuka, atau ada pola yang belum sepenuhnya dijelaskan?
Seluruh temuan TTI merupakan indikator risiko awal berdasarkan analisis data pengadaan, bukan kesimpulan adanya tindak pidana korupsi. Penilaian akhir memerlukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi pihak terkait. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi.
Sumber Analisis TTI terhadap CSV Dashboard Realisasi Pengadaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebanyak 386 transaksi. []
