Di tengah perburuan serapan anggaran, mutu proyek dan pengawasan publik menjadi taruhan.
Banda Aceh-Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 kini berpacu dengan waktu. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi anggaran. Pesannya tegas: jangan sampai uang yang sudah dialokasikan justru dikembalikan ke pemerintah pusat.
Instruksi itu disampaikan Mualem secara virtual dalam rapat pimpinan bersama para kepala SKPA di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).
“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” kata Mualem.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kegelisahan pemerintah terhadap realisasi belanja daerah yang belum maksimal. Waktu terus berjalan, sementara anggaran harus segera diterjemahkan menjadi program dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Namun, mengejar serapan bukan sekadar perlombaan menghabiskan uang sebelum kalender berganti. Ada persoalan yang lebih mendasar: apakah percepatan belanja sejalan dengan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan kepatuhan terhadap aturan?
Di sinilah ujian bagi pemerintah Aceh. Anggaran yang tidak terserap memang menjadi persoalan. Tetapi belanja yang dipaksakan tanpa perencanaan matang juga berisiko melahirkan pekerjaan terburu-buru, hasil pembangunan yang tidak optimal, bahkan persoalan hukum.
Jangan Sampai Proyek Berlari, Pengawasan Tertinggal
Mualem meminta sejumlah program hibah, pembangunan masjid, dan dayah dipersiapkan dengan baik, terutama dari sisi regulasi agar tidak tersandung aturan.
Ia juga meminta staf khususnya, Taqwallah, terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim.
Perhatian khusus turut diarahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit, serta Badan Dayah agar program masing-masing berjalan sesuai sasaran.
Instruksi tersebut menunjukkan bahwa percepatan anggaran bukan hanya urusan administrasi keuangan. Setiap SKPA dituntut memastikan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar bergerak.
Tetapi publik berhak mengetahui lebih jauh: berapa anggaran yang sudah terealisasi, program apa yang masih tertinggal, proyek mana yang belum berjalan, dan apa penyebab keterlambatannya?
Transparansi semacam itu penting agar desakan mempercepat belanja tidak berhenti menjadi instruksi internal pemerintahan.
TKD dan Jembatan Bailey
Persoalan serapan juga menyentuh Transfer ke Daerah (TKD). Mualem meminta pemanfaatan dana tersebut dioptimalkan, termasuk memperbanyak pembangunan jembatan Bailey yang dibutuhkan masyarakat.
Jembatan Bailey menjadi salah satu perhatian karena keberadaannya penting untuk membuka kembali akses wilayah yang terhambat, terutama ketika infrastruktur penghubung mengalami kerusakan.
Namun, kebutuhan mendesak tidak boleh menghilangkan kewajiban memastikan lokasi pembangunan, spesifikasi teknis, biaya, serta kualitas konstruksi.
Kecepatan pemasangan harus berjalan beriringan dengan keselamatan dan manfaat jangka panjang.
Sebab, jembatan bukan sekadar struktur baja yang selesai dipasang lalu difoto. Ia harus mampu menghubungkan masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, dan bertahan sesuai standar teknis.
Mualem kembali mengingatkan agar dana TKD tidak sampai dikembalikan ke pemerintah pusat.
Otsus 2027 Masih Diperjuangkan
Dalam rapat tersebut, Mualem juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat dicairkan pada 2027.
Permintaan itu berkaitan dengan kebutuhan dukungan anggaran untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat Aceh.
Di tengah tuntutan mempercepat realisasi APBA dan TKD, keberlanjutan dana Otsus menjadi bagian penting dari pembicaraan mengenai kapasitas fiskal Aceh.
Namun, berapa pun anggaran yang tersedia, persoalan utamanya tetap sama: bagaimana memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara tepat, transparan, dan menghasilkan manfaat nyata.
Pemerintah Aceh kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus. Mengejar realisasi anggaran yang tertinggal dan memastikan kualitas pembangunan tidak menjadi korban ketergesaan.
Jangan sampai laporan serapan terlihat gemuk, sementara hasil pembangunan justru kurus.
Sebab, keberhasilan APBA bukan diukur dari seberapa cepat uang keluar dari kas daerah, melainkan dari seberapa besar manfaatnya sampai kepada masyarakat. []
