“Hampir Rp56 miliar disiapkan untuk urusan makan-minum parlemen. Rinciannya perlu dibuka, sebelum uang rakyat berubah menjadi hidangan tanpa penjelasan,” kata Sulaiman.
Banda Aceh-Meja makan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tampaknya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan penjumlahan 39 paket dalam tangkapan layar daftar rencana pengadaan tahun anggaran 2026, nilai belanja makanan dan minuman di lingkungan parlemen Aceh mencapai Rp55.982.173.812 atau sekitar Rp55,98 miliar.
Angka itu mengundang perhatian Laskar Panglima Nanggroe. Lembaga yang diketuai Sulaiman Manaf itu meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem tidak begitu saja menyetujui rencana belanja konsumsi DPRA.
“Hampir Rp56 miliar disiapkan untuk urusan makan-minum parlemen. Rinciannya perlu dibuka, sebelum uang rakyat berubah menjadi hidangan tanpa penjelasan,” kata Sulaiman Manaf, menanggapi pemberitaan PENAPOST.CO.ID, Selasa, 3 November 2026, di Banda Aceh.
Di Aceh, urusan perut rupanya bisa menjadi agenda besar. Bukan semata-mata perut rakyat yang masih bergulat dengan kebutuhan sehari-hari, melainkan juga meja makan parlemen yang tercatat membutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah.
Angka tersebut bukan harga sepiring nasi dengan lauk istimewa. Bukan pula tagihan pesta perkawinan semalam suntuk. Nilainya tercantum dalam daftar rencana pengadaan makanan dan minuman DPRA.
Jumlahnya cukup untuk membuat publik berhenti mengunyah sejenak. Terlebih ketika berbagai kebutuhan pembangunan masih menunggu perhatian: jalan rusak, pelayanan kesehatan yang perlu dibenahi, pendidikan yang membutuhkan dukungan, serta infrastruktur yang terus meminta pembiayaan.
Di tengah kebutuhan tersebut, belanja konsumsi parlemen justru menghadirkan pertanyaan: seberapa besar sebenarnya selera anggaran lembaga perwakilan rakyat?
Tentu saja anggota dewan boleh makan. Mereka bukan robot yang bekerja dengan baterai. Rapat panjang membutuhkan energi, perjalanan dinas memerlukan bekal, dan pertemuan dengan konstituen tentu membutuhkan konsumsi.
Namun, ketika anggaran makan-minum mendekati Rp56 miliar, persoalannya bukan lagi soal boleh atau tidaknya anggota dewan makan. Yang perlu dijelaskan adalah berapa kali kegiatan dilaksanakan, berapa jumlah pesertanya, berapa standar biaya setiap kegiatan, dan bagaimana seluruh kebutuhan itu dihitung.
Apalagi, dari total tersebut, terdapat paket pertemuan dengan konstituen yang disebut mencapai Rp53,38 miliar. Nilainya mendominasi keseluruhan belanja konsumsi yang menjadi sorotan.
Pertanyaan publik pun semakin spesifik. Apakah seluruh kebutuhan telah dihitung berdasarkan volume kegiatan dan jumlah peserta? Berapa kali pertemuan direncanakan? Berapa standar harga satuan yang digunakan? Siapa penyedia yang nantinya melayani kebutuhan tersebut?
Pertanyaan semacam itu bukan gangguan terhadap kenyamanan parlemen. Justru itulah bagian dari pengawasan publik terhadap lembaga yang memperoleh mandat dari rakyat.
Meja Makan dan Meja Persetujuan
Kini perhatian tertuju kepada Mualem. Sebagai gubernur, ia memiliki tanggung jawab dalam proses pengelolaan dan persetujuan anggaran daerah sesuai kewenangannya. Setiap usulan belanja semestinya diperiksa berdasarkan kebutuhan, efisiensi, standar biaya, dan manfaatnya bagi kepentingan publik.
Persetujuan anggaran bukan pekerjaan rutin seperti membubuhkan paraf pada daftar hadir rapat. Apalagi ketika yang dibicarakan adalah puluhan miliar rupiah untuk urusan konsumsi.
Mualem perlu memastikan apakah usulan tersebut benar-benar rasional dan terukur. Jika terdapat komponen yang tidak sesuai kebutuhan atau standar biaya, peninjauan kembali patut dilakukan.
Sebab, uang daerah bukan hasil panen dari kebun milik pemerintah. Setiap rupiah berasal dari sumber keuangan publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
DPRA pun tidak cukup hanya menyodorkan angka dalam dokumen pengadaan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, transparansi semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan.
Jangan sampai rakyat diminta memahami keterbatasan fiskal, sementara anggaran konsumsi parlemen justru menyisakan begitu banyak pertanyaan.
Rp53,38 Miliar Menunggu Penjelasan
Ada satu hal yang perlu ditegaskan, angka dalam daftar rencana pengadaan tidak otomatis berarti seluruh uang telah dibelanjakan.
Pagu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai kontrak, dan realisasi merupakan tahapan berbeda dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran.
Karena itu, status 39 paket tersebut perlu diperjelas. Apakah masih sebatas perencanaan? Sudah masuk proses pemilihan penyedia? Telah dikontrakkan? Atau sebagian anggarannya sudah direalisasikan?
Informasi itu penting agar publik tidak mencampuradukkan rencana belanja dengan uang yang benar-benar telah keluar dari kas daerah.
Namun, perbedaan status pengadaan tidak menghapus kewajiban pemerintah dan DPRA untuk menjelaskan kewajaran anggaran sejak tahap perencanaan.
Sebab, potensi pemborosan tidak selalu dimulai ketika uang dibayarkan. Ia bisa berawal dari perencanaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil.
Jangan Biarkan Angka Bicara Sendiri
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi PENAPOST membuka ruang klarifikasi kepada Sekretariat DPRA mengenai dasar perhitungan belanja makanan dan minuman senilai Rp55,98 miliar tersebut.
Redaksi meminta penjelasan mengenai volume kegiatan, jumlah peserta, frekuensi pertemuan, standar harga satuan, serta komponen belanja yang membentuk nilai keseluruhan paket.
Khusus paket pertemuan dengan konstituen senilai Rp53,38 miliar, redaksi juga meminta penjelasan mengenai spesifikasi kebutuhan, mekanisme pengadaan, proses pemilihan penyedia, dan dasar penetapan nilai paket.
Keterangan mengenai status masing-masing paket juga diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan masih dalam tahap perencanaan, sedang dalam proses pemilihan penyedia, sudah dikontrak, atau telah direalisasikan.
Dokumen pendukung akan membantu publik memeriksa apakah besaran anggaran tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Redaksi akan memuat tanggapan resmi Sekretariat DPRA secara proporsional sesuai relevansi dan substansinya.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah anggota DPRA boleh makan atau harus berpuasa selama menjalankan tugas. Tidak ada yang meminta parlemen bekerja dengan perut kosong.
Yang dipersoalkan adalah kewajaran angka, keterbukaan perhitungan, dan tanggung jawab penggunaan uang rakyat.
Mualem memiliki kesempatan memastikan setiap usulan belanja yang menjadi kewenangannya diperiksa secara cermat. Meja persetujuan gubernur bukan sekadar tempat melewatkan dokumen anggaran, melainkan bagian dari proses pengawasan agar setiap rupiah benar-benar memiliki dasar kebutuhan.
Di tengah masyarakat yang masih menunggu pembangunan, anggaran hampir Rp56 miliar untuk urusan makan-minum parlemen membutuhkan penjelasan yang lebih bergizi daripada sekadar daftar menu.
Jangan sampai pembangunan harus mengencangkan ikat pinggang, sementara meja makan parlemen justru disiapkan dengan anggaran berlimpah.
Rakyat Aceh tidak sedang melarang wakilnya makan. Mereka hanya ingin tahu siapa yang menyusun menu, siapa yang menghitung tagihan, dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Sebab, yang disajikan boleh makanan. Tetapi yang harus dipertanggungjawabkan adalah uang rakyat. []
