TTI menemukan 814 transaksi Penunjukan Langsung senilai Rp13,05 triliun di Kementerian PU.
Banda Aceh-Dalam pengadaan pemerintah, kompetisi kadang menjadi jalan panjang. Ada dokumen yang harus disiapkan, penawaran yang dibandingkan, dan penyedia yang harus beradu harga. Namun, ada pula jalan yang lebih singkat: Penunjukan Langsung. Penyedia dipilih tanpa kompetisi terbuka sebagaimana tender.
Jalan pintas itu bukan barang terlarang. Aturan memang menyediakan ruang untuk menggunakannya dalam keadaan tertentu. Persoalannya muncul ketika nilai transaksi yang melewatinya mencapai triliunan rupiah.
Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan 814 transaksi Penunjukan Langsung di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan nilai sekitar Rp13,05 triliun pada Tahun Anggaran 2026. Temuan itu berasal dari analisis Dashboard Realisasi Pengadaan.
Angka tersebut merupakan bagian dari 8.179 transaksi pengadaan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp93,58 triliun.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta Kementerian PU menjelaskan alasan penggunaan metode tersebut. Sebab, ketika kompetisi tidak menjadi mekanisme utama, keterbukaan alasan pemilihan penyedia dan kewajaran harga semestinya menjadi semakin penting.
“Anggaran Rp13,05 triliun bukan angka kecil. Kementerian PU harus menjelaskan kepada publik apa dasar penggunaan Penunjukan Langsung terhadap ratusan transaksi tersebut, bagaimana proses penetapan penyedianya, dan bagaimana pemerintah menjamin harga pekerjaan tetap wajar serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Nasruddin.
Dalam proyek infrastruktur, pekerjaan boleh dikebut atas nama percepatan. Tapi pertanyaan tentang siapa yang dipilih dan berapa harga yang disepakati tak boleh ikut dipercepat menuju ruang tertutup.
Angka Paket Berbaris di Dekat Pagar
TTI menemukan persoalan lain pada transaksi Pengadaan Langsung. Sebanyak 257 transaksi tercatat bernilai di atas Rp200 juta. Dari jumlah itu, 20 transaksi bahkan melampaui Rp400 juta.
Yang membuat TTI mengernyit adalah pola pengelompokan nilai. Ada 76 transaksi dalam rentang Rp190 juta hingga Rp200 juta. Sebanyak 75 transaksi lainnya berada pada kisaran Rp390 juta hingga Rp400 juta.
Deretan angka itu belum membuktikan adanya pelanggaran. Namun, menurut TTI, pola tersebut layak diperiksa. Apakah paket-paket itu lahir dari kebutuhan teknis yang berbeda, atau ada pekerjaan sejenis yang dipisahkan?
Pertanyaan ini penting karena pemecahan paket untuk menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang semestinya dapat menjadi persoalan serius dalam pengadaan.
“Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme kompetitif justru dipecah menjadi beberapa paket untuk mempermudah penunjukan penyedia tertentu. Pola nilai yang mendekati batas pengadaan harus diuji melalui dokumen perencanaan, kontrak, dan kesamaan ruang lingkup pekerjaan,” ujar Nasruddin.
Karena itu, TTI meminta pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan lokasi, waktu, jenis pekerjaan, sumber anggaran, dan kesamaan ruang lingkup. Batas nilai pengadaan dan pengecualiannya juga harus merujuk pada ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis transaksi pada 2026.
Sebab, angka yang berdekatan bukan otomatis bukti permainan. Tetapi angka yang berulang juga bukan alasan untuk berhenti bertanya.
Rp41,87 Triliun dan Penyedia Bertanda Strip
Temuan yang lebih mengundang tanda tanya muncul pada kolom nama penyedia. Dalam dataset yang dianalisis TTI, terdapat 295 transaksi dengan nilai sekitar Rp41,87 triliun yang kolom nama penyedianya hanya berisi tanda strip (-).
Tanda itu mungkin sekadar persoalan pembaruan data. Bisa juga karena proses pemilihan belum selesai atau penyedia belum ditetapkan. Namun, publik tidak semestinya dibiarkan menebak-nebak.
TTI meminta Kementerian PU menjelaskan status transaksi tersebut. Apakah masih dalam proses pengadaan, sudah memiliki pemenang, atau informasi penyedianya belum tercatat dalam dashboard?
“Transparansi pengadaan tidak boleh berhenti pada pengumuman nilai anggaran. Publik juga berhak mengetahui status pemilihan penyedia, pihak yang melaksanakan pekerjaan, nilai kontrak, dan perkembangan pekerjaan,” kata Nasruddin.
Dalam pengadaan, tanda strip memang hanya satu karakter. Tapi jika muncul pada ratusan transaksi bernilai puluhan triliun rupiah, penjelasannya tak boleh ikut menjadi tanda tanya.
Belum tercantumnya nama penyedia dalam dataset bukan berarti transaksi tersebut bermasalah. Namun, informasi yang tidak lengkap membuat publik kesulitan mengawasi siapa yang menerima pekerjaan dan bagaimana pelaksanaannya.
Inspektorat Jangan Hanya Memeriksa Berkas
TTI mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian PU melakukan pemeriksaan berbasis risiko terhadap paket-paket yang memiliki indikator tidak biasa.
Pemeriksaan perlu mencakup alasan penggunaan Penunjukan Langsung, kewajaran harga, konsentrasi pekerjaan pada penyedia tertentu, dan kemungkinan pemecahan paket.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta memberi perhatian terhadap pola pengadaan tersebut dalam pemeriksaan sesuai kewenangannya. Jika ditemukan indikasi kerugian negara atau perbuatan melawan hukum, TTI meminta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum.
“TTI tidak mempersoalkan siapa yang mendapatkan pekerjaan sepanjang prosesnya sah, transparan, dan akuntabel. Yang kami persoalkan adalah apabila anggaran negara bernilai triliunan rupiah tidak disertai keterbukaan informasi dan pengawasan yang memadai,” ujar Nasruddin.
Permintaan itu bukan untuk melarang pemerintah menggunakan Penunjukan Langsung. Mekanisme tersebut tetap sah sepanjang memenuhi keadaan dan persyaratan yang diatur peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun, status legal bukan berarti bebas dari pemeriksaan. Apalagi jika nilai yang dikelola mencapai Rp13,05 triliun.
Uang Negara Bukan Urusan Internal
Nasruddin menegaskan, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kewajiban pemerintah menjelaskan prosesnya kepada masyarakat.
“Penunjukan Langsung merupakan mekanisme yang dibenarkan hukum, tetapi bukan berarti boleh digunakan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan transparansi kepada publik,” katanya.
TTI menyatakan akan terus menelusuri pola pengadaan Kementerian PU, terutama proyek infrastruktur di Aceh.
Ada 814 transaksi yang perlu dijelaskan dasar penunjukannya. Ada ratusan paket dengan nilai yang mengelompok di sekitar batas tertentu. Ada pula 295 transaksi senilai Rp41,87 triliun yang belum menampilkan nama penyedia dalam dataset.
Semua itu belum otomatis membuktikan penyimpangan. Tetapi cukup menjadi alasan untuk meminta dokumen, memeriksa kontrak, dan menguji pelaksanaan di lapangan.
Dalam pengadaan pemerintah, yang paling penting bukan seberapa cepat kontrak ditandatangani atau seberapa besar angka yang dipajang dalam dashboard. Yang perlu dipastikan adalah uang negara dibelanjakan secara sah, harga masuk akal, penyedia bertanggung jawab, dan hasil pekerjaan benar-benar dinikmati masyarakat.
Sebab, pembangunan memang membutuhkan kecepatan. Tetapi kecepatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keterbukaan.
Di Kementerian PU, angka triliunan sudah terpampang. Kini publik menunggu penjelasan. Siapa yang ditunjuk, mengapa dipilih, dan ke mana uang itu bekerja.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian PU belum memberikan penjelasan resmi mengenai temuan TTI tersebut. Pertanyaan tentang dasar penunjukan penyedia, kewajaran harga, dan identitas pelaksana ratusan transaksi itu masih menunggu jawaban. Uang negara sudah dibelanjakan dalam angka triliunan, sementara publik berhak mengetahui ke mana dan untuk apa setiap rupiah dialirkan.
PENAPOST.CO.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kementerian PU maupun pihak terkait. []
