Proyek SPAM pascabencana di Aceh bernilai hampir Rp1 triliun diberikan kepada sejumlah BUMN melalui penunjukan langsung.
Banda Aceh-Dalam proyek pembangunan air bersih pascabencana di Aceh, pembagian peran tampaknya menarik untuk ditelusuri. BUMN memegang kontrak bernilai besar, sementara kontraktor lokal diduga turun ke lapangan mengerjakan sebagian pekerjaan. Yang satu tercatat sebagai pemegang proyek, yang lain berkeringat di lokasi. Masyarakat? Masih menunggu air mengalir.
Pola inilah yang disorot Transparansi Tender Indonesia (TTI). Lembaga tersebut mempertanyakan pelaksanaan sejumlah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana yang nilainya hampir Rp1 triliun. Proyek-proyek itu diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mendesak perusahaan negara yang memperoleh pekerjaan agar mematuhi masa pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.
Menurut Cek Nas—begitu ia akrab disapa, status BUMN tidak boleh menjadi alasan untuk bekerja lamban, apalagi mengalihkan sebagian pekerjaan tanpa transparansi yang memadai.
“Proyek ini bukan proyek biasa. Ini proyek kemanusiaan. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu air bersih. Kalau BUMN sudah ditunjuk, maka BUMN harus bekerja sesuai jadwal, bukan justru menyerahkan pekerjaan dan menunggu hasil dari subkontrak,” kata Nasruddin.
Kontrak di Tangan BUMN, Siapa yang Bekerja?
Berdasarkan penelusuran TTI, sejumlah proyek penanganan pascabencana di Aceh dengan nilai hampir Rp1 triliun melibatkan PT WK, PT BA, PT NK, dan PT HK.
Penggunaan mekanisme Penunjukan Langsung menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan. TTI meminta pemerintah membuka dasar hukum dan justifikasi penetapan keadaan tertentu, pertimbangan pemilihan masing-masing BUMN, serta proses negosiasi harga sebelum kontrak ditandatangani.
Penunjukan langsung memang dapat digunakan dalam kondisi yang memenuhi ketentuan pengadaan. Namun, mekanisme tersebut bukan cek kosong bagi penyedia untuk bekerja tanpa pengawasan. Semakin besar nilai kontrak, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan.
Persoalan lain muncul pada tahap pelaksanaan. TTI mengindikasikan sebagian pekerjaan di lapangan dilakukan kontraktor lokal melalui subkontrak atau bentuk kerja sama lainnya.
Jika dugaan tersebut benar, pertanyaan publik menjadi relevan: seberapa besar pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan sendiri oleh BUMN? Berapa bagian yang dialihkan? Dan berapa nilai yang diterima perusahaan lokal?
“Kalau yang bekerja di lapangan pada akhirnya kontraktor lokal, publik berhak bertanya, apa fungsi BUMN dalam rantai pekerjaan tersebut dan berapa margin yang diambil,” ujar Nasruddin.
TTI menyebut adanya dugaan margin atau selisih nilai yang mencapai 20–30 persen. Angka tersebut perlu diuji melalui perbandingan nilai kontrak utama, RAB/HPS, nilai pekerjaan yang disubkontrakkan, serta komponen biaya dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Tanpa dokumen tersebut, angka margin belum dapat dipastikan sebagai keuntungan bersih ataupun kerugian negara. Tetapi pertanyaan tentang kewajaran rantai pekerjaan tetap layak dijawab.
Transparansi Jangan Tersendat
Salah satu proyek yang menjadi perhatian TTI berada di Desa Lukup Penalam, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.
Proyek pembangunan SPAM baru tersebut dikerjakan PT AK untuk menggantikan SPAM Origon di Kecamatan Mendale yang mengalami kerusakan berat akibat bencana akhir 2025.
SPAM baru itu dirancang memiliki kapasitas 120 liter per detik dengan reservoir berkapasitas 1.500 meter kubik. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Di atas kertas, kapasitas itu menjanjikan pasokan air bagi masyarakat. Namun, TTI meminta sejumlah informasi penting dibuka kepada publik, mulai dari nilai kontrak khusus proyek Aceh Tengah, nilai pekerjaan yang disubkontrakkan, hingga kewajaran harga satuan, volume, dan RAB.
Sebab, kapasitas besar tidak otomatis menjamin pekerjaan selesai tepat waktu. Angka teknis yang mengesankan juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa yang mengerjakan dan bagaimana uang negara dibelanjakan.
Sibolga Menjadi Alarm
Sorotan TTI juga diperkuat oleh persoalan proyek rehabilitasi SPAM di Kota Sibolga, Sumatera Utara, yang dikerjakan PT NK.
Setelah delapan bulan pelaksanaan, progres pekerjaan disebut masih di bawah 50 persen. TTI juga menyoroti dugaan pekerjaan borepile yang tidak menggunakan batching plant, mutu beton yang keropos, serta tidak adanya papan informasi proyek di lokasi.
Temuan tersebut masih memerlukan verifikasi teknis dan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun pengawas pekerjaan.
Namun, bagi TTI, persoalan di Sibolga menjadi pengingat bahwa nama besar BUMN tidak otomatis menjamin pekerjaan berjalan cepat dan memenuhi spesifikasi.
Papan kontrak boleh mencantumkan nama perusahaan negara. Tetapi kualitas beton, ketepatan waktu, dan manfaat proyek tetap harus dibuktikan di lapangan.
TTI Minta Kontrak Dibuka
Untuk menghindari spekulasi sekaligus memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, TTI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (PCK) Aceh membuka dokumen pengadaan dan pelaksanaan proyek SPAM pascabencana.
Ada enam hal yang diminta TTI
Dasar hukum dan justifikasi penggunaan Penunjukan Langsung
Dokumen penetapan keadaan tertentu
Nilai kontrak utama dan nilai subkontrak
HPS/RAB sebelum negosiasi serta nilai penawaran awal penyedia
Progres fisik setiap paket di kabupaten/kota
Porsi pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan sendiri oleh BUMN
“Jangan paket-paket yang sebenarnya bisa dikerjakan kontraktor lokal digabung menjadi ratusan miliar, kemudian nilai besarnya dijadikan alasan seolah-olah hanya BUMN yang mampu mengerjakannya,” tegas Nasruddin.
TTI menyatakan tidak menolak keterlibatan BUMN dalam pembangunan infrastruktur pascabencana. Perusahaan negara tetap dibutuhkan untuk proyek strategis yang memerlukan teknologi, peralatan berat, kemampuan keuangan, dan keahlian teknis khusus, seperti bendungan maupun jembatan berskala besar.
Namun, pekerjaan yang secara teknis mampu dilaksanakan perusahaan daerah semestinya memberikan ruang lebih besar kepada kontraktor lokal. Dengan begitu, anggaran negara tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.
Rakyat Menunggu Air, Bukan Laporan Progres
Bagi masyarakat terdampak bencana, persoalan SPAM bukan sekadar perdebatan tentang kontrak, subkontrak, atau margin perusahaan. Air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa ditunda sampai rapat evaluasi berikutnya.
TTI meminta BUMN pelaksana mempercepat mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan material. Seluruh pekerjaan harus diselesaikan sesuai masa kontrak, mutu tetap dijaga, dan tanggung jawab atas pekerjaan yang disubkontrakkan tidak boleh dilepaskan.
Lembaga itu juga mendorong Inspektorat, BPKP, dan BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pembayaran, serta pengawasan pembangunan SPAM pascabencana di Aceh.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BUMN yang disebutkan dalam sorotan TTI belum seluruhnya memberikan klarifikasi resmi. PENAPOST.CO.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan proyek SPAM bukanlah seberapa besar nilai kontrak yang berhasil dibukukan atau seberapa panjang daftar perusahaan yang terlibat. Ukurannya sederhana: apakah pekerjaan selesai sesuai jadwal, apakah kualitasnya terjamin, dan apakah air benar-benar sampai ke rumah warga?
Sebab, dalam proyek air bersih, masyarakat tidak bisa meminum kontrak. Mereka juga tidak bisa memasak dengan laporan progres.
BUMN boleh menjadi tuan proyek. Namun, tanggung jawab tidak boleh menjadi pekerjaan yang disubkontrakkan. []
