TTI menyoroti 280 transaksi Pengadaan Langsung senilai Rp43,24 miliar di Gayo Lues. Dua dinas mengelola Rp77,53 miliar, sementara sejumlah perusahaan tercatat berulang kali memperoleh pekerjaan.
Gayo Lues-Proyek pemerintah tampaknya sedang rajin berkembang biak di Kabupaten Gayo Lues. Dalam data pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026, tercatat 434 transaksi dengan total nilai mencapai Rp114,33 miliar. Dari jumlah itu, 280 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp43,24 miliar.
Angka tersebut setara sekitar 64,5 persen dari keseluruhan transaksi. Sebuah komposisi yang layak diperiksa, meski belum cukup untuk menyimpulkan adanya penyimpangan.
Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai tingginya penggunaan metode Pengadaan Langsung perlu mendapat perhatian. Terutama untuk memastikan tidak ada pemecahan paket pekerjaan yang menghindari mekanisme persaingan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menjelaskan alasan pemilihan metode pengadaan, proses penetapan penyedia, serta kewajaran harga pekerjaan.
“TTI melihat adanya sejumlah indikator risiko yang perlu dibuka secara transparan. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan dasar pemilihan metode pengadaan, proses penetapan penyedia, serta kewajaran harga pekerjaan yang dilaksanakan,” ujar Nasruddin dalam keterangan tertulis.
Dalam pengadaan barang dan jasa, Pengadaan Langsung bukan sesuatu yang terlarang. Namun, ketika ratusan transaksi menggunakan metode tersebut, publik berhak bertanya apakah seluruh paket telah disusun sesuai kebutuhan dan ketentuan.
Dua Dinas Menguasai Rp77,53 Miliar
Peta pengadaan Gayo Lues memperlihatkan konsentrasi anggaran pada dua instansi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat 126 transaksi senilai Rp51,32 miliar. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membukukan 122 transaksi dengan nilai Rp26,21 miliar.
Jika digabung, keduanya mengelola Rp77,53 miliar atau sekitar 67,8 persen dari total nilai pengadaan yang dianalisis TTI.
Besarnya anggaran tentu sejalan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, besarnya tanggung jawab juga harus sebanding dengan keterbukaan informasi.
Jalan yang dibangun harus bisa diperiksa. Drainase harus berfungsi. Jaringan air minum harus mengalir. Bukan sekadar tercatat selesai dalam laporan administrasi.
Sebab, proyek yang rampung di atas kertas belum tentu sempurna ketika disentuh kenyataan.
53 Paket Konstruksi Perlu Diperiksa
TTI juga mencatat 53 transaksi pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung dengan nilai masing-masing di atas Rp200 juta. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan jalan, drainase, jaringan air minum, hingga fasilitas pemerintah.
Namun, nilai di atas Rp200 juta tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, batas nilai Pengadaan Langsung untuk pekerjaan konstruksi adalah paling banyak Rp400 juta.
Karena itu, yang perlu diuji bukan sekadar besaran nilai kontrak, melainkan apakah terdapat pekerjaan sejenis yang berdekatan, kesamaan lokasi, pola pemisahan paket, serta alasan teknis dan administratif di balik penyusunan paket tersebut.
Jika satu pekerjaan besar dibagi menjadi beberapa paket, pemerintah perlu menjelaskan dasar dan urgensinya. Sebaliknya, jika pemisahan memang dibutuhkan secara teknis, dokumen perencanaannya seharusnya dapat membuktikan hal itu.
Nama Penyedia Berulang Kali Muncul
Bagian lain yang menarik perhatian TTI adalah daftar perusahaan penerima pekerjaan. Dari 113 nama penyedia yang tercatat, sejumlah perusahaan muncul dalam banyak transaksi. CV GCC tercatat sebanyak 21 transaksi. CV PT dan CV TB masing-masing 15 transaksi. KVC juga tercatat dalam 15 transaksi.
Frekuensi tersebut belum membuktikan adanya pengaturan proyek. Perusahaan yang memenuhi persyaratan tentu memiliki hak memperoleh pekerjaan sesuai ketentuan. Namun, ketika nama yang sama berulang kali muncul, pemeriksaan terhadap kapasitas dan pelaksanaan pekerjaan menjadi penting.
TTI meminta agar hubungan antarpekerjaan, kemampuan perusahaan, pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) apabila dipersyaratkan, serta kemungkinan keterkaitan kepemilikan perusahaan diperiksa secara objektif.
“Jangan sampai pengadaan yang seharusnya membuka kesempatan berusaha justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu tanpa proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” tegas Nasruddin.
Dalam bahasa sederhana, kesempatan usaha harus terbuka. Jangan sampai persaingan hanya ramai di atas kertas, sementara nama yang memperoleh pekerjaan terus berputar di lingkaran yang sama.
Inspektorat Jangan Cuma Menghitung Angka
TTI mendesak Inspektorat Kabupaten Gayo Lues dan aparat pengawasan terkait menelaah transaksi yang memiliki indikator risiko tinggi.
Pemeriksaan antara lain perlu menyasar kemungkinan pemecahan paket, kewajaran harga, kepatuhan proses pemilihan penyedia, kesesuaian pembayaran, serta kualitas fisik pekerjaan.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menindaklanjuti apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan tindak pidana.
Nasruddin menegaskan TTI tidak sedang memvonis pihak mana pun melakukan korupsi. Namun, menurutnya, indikator risiko dalam data pengadaan harus dijawab melalui keterbukaan.
“Transparansi tidak boleh berhenti pada publikasi angka, melainkan harus dibuktikan melalui keterbukaan kontrak dan hasil pekerjaan,” ujarnya.
TTI menyatakan akan melanjutkan penelusuran terhadap paket dan penyedia yang memiliki konsentrasi transaksi tinggi. Hasil penelusuran akan disampaikan kepada instansi berwenang apabila ditemukan bukti pendukung dugaan penyimpangan.
Pemerintah dan Penyedia Ditunggu Klarifikasinya
Kini, pertanyaan tersebut menunggu jawaban Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Bupati Gayo Lues, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Inspektorat perlu memberikan penjelasan mengenai pola pengadaan yang menjadi sorotan TTI.
Perusahaan-perusahaan yang disebut dalam penelusuran juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan proses perolehan pekerjaan, kapasitas perusahaan, serta pelaksanaan kontrak yang mereka tangani.
PENAPOST.CO.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu membutuhkan cerita tentang berapa banyak paket yang berhasil dibuat. Mereka lebih membutuhkan bukti bahwa jalan benar-benar dibangun, saluran air berfungsi, dan uang APBD menghasilkan manfaat. Sebab, proyek boleh beranak pinak. Tetapi jangan sampai pengawasan justru kehilangan jejak. []
