Pemerintah Aceh membantah kabar putusan final bendera Aceh. Nurlis Effendi menegaskan pembahasan masih berlangsung bersama Pemerintah Pusat.
Banda Aceh-Proses pembahasan bendera Aceh belum mencapai keputusan final. Namun, kabar tentang putusan Pemerintah Pusat telanjur beredar dan memantik kegaduhan di ruang publik. Pemerintah Aceh membantah informasi tersebut dan meminta masyarakat tidak terjebak dalam kabar yang belum terverifikasi.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat masih berlangsung. Belum ada keputusan akhir sebagaimana informasi yang beredar.
“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Di tengah proses diplomasi yang belum tuntas, Pemerintah Aceh mengaku masih mengintensifkan komunikasi di tingkat nasional. Ada tiga persoalan yang menjadi agenda pembahasan, yakni bendera Aceh, kelanjutan dana otonomi khusus (otsus), dan Lapangan Blang Padang.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem disebut telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi dan posisi Aceh. Sebelumnya, Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah alias Dek Fadh juga bertemu sejumlah menteri di Jakarta. Pimpinan dan anggota DPR Aceh turut terlibat dalam rangkaian pertemuan tersebut.
Menurut Nurlis, keterlibatan eksekutif dan legislatif menunjukkan adanya kesamaan langkah dalam memperjuangkan kepentingan Aceh.
Namun, ketika pembahasan masih berlangsung, informasi tentang keputusan final justru lebih dahulu memenuhi ruang publik. Kabar rupanya tidak selalu menunggu keputusan resmi untuk menjadi pembicaraan.
Nurlis menduga informasi tersebut sengaja dimanfaatkan pihak tertentu untuk memancing kegaduhan dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah.
“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan Lapangan Blang Padang, justru muncul orang tak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” ujarnya.
Ia mengimbau ulama, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial maupun ruang publik.
Meski demikian, meredam kegaduhan tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat berhati-hati. Keterbukaan pemerintah mengenai perkembangan pembahasan juga penting agar publik memperoleh informasi yang jelas, bukan sekadar berhadapan dengan kabar yang saling bertentangan.
Nurlis meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada Gubernur Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta DPR Aceh untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur konstitusional.
“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” katanya.
Untuk sementara, bendera Aceh masih berada di meja pembahasan. Putusan final belum ada. Kegaduhan justru sudah lebih dahulu tiba. []
