Sejumlah perusahaan berulang kali memperoleh pekerjaan. Persaingan sehat atau sekadar pergantian judul dalam daftar proyek?
Aceh Tengah-Dalam bisnis proyek pemerintah, ada perusahaan yang harus bersusah payah mencari pekerjaan. Ada pula yang namanya seperti tak pernah absen dari daftar penerima paket.
Proyek datang silih berganti, nama muncul lagi dan lagi. Barangkali memang paling kompeten. Tetapi kalau terlalu sering bertemu dalam daftar yang sama, publik tentu ingin tahu: ini kompetisi atau reuni?
Di Kabupaten Aceh Tengah, cerita itu terbaca dari data pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026. Transparansi Tender Indonesia (TTI) membedah 867 catatan paket dengan total nilai Rp168.077.577.492 atau sekitar Rp168,08 miliar.
Dari jumlah tersebut, 626 paket menggunakan metode pengadaan langsung dengan nilai Rp73,95 miliar. Jumlahnya mencapai 72,2 persen dari seluruh paket yang dianalisis.
Angka ini cukup membuat alis terangkat. Sebagian besar paket melewati jalur pengadaan langsung. Pertanyaannya, seberapa terbuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk ikut bersaing? Atau jangan-jangan, sebagian pemain sudah lebih akrab dengan pintu masuk proyek?
Pengadaan langsung tentu bukan pelanggaran. Metode itu sah sepanjang memenuhi ketentuan. Namun, dominasi penggunaannya patut diawasi, terlebih ketika sejumlah perusahaan berulang kali muncul sebagai penerima pekerjaan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan aparat penegak hukum memberi perhatian serius terhadap pola tersebut.
“Pengadaan barang dan jasa tidak cukup dinilai dari terserapnya anggaran dan selesainya proses pemilihan penyedia. Publik berhak mengetahui apakah prosesnya kompetitif, penyedianya memenuhi kualifikasi, harga pekerjaannya wajar, dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Nasruddin.
626 Paket Lewat Jalur Langsung
Dari 867 paket yang dianalisis, tender hanya mencatat 58 paket senilai Rp65,02 miliar. E-purchasing sebanyak 176 paket dengan nilai Rp27,78 miliar. Seleksi tercatat tujuh paket senilai Rp1,33 miliar.
Pengadaan langsung menjadi primadona dari sisi jumlah: 626 paket dengan nilai Rp73,95 miliar.
Metode ini memang memiliki dasar hukum. Tetapi ketika porsinya begitu dominan, pertanyaan mengenai persaingan menjadi tak terhindarkan.
Bagaimana paket dibentuk? Siapa yang dipilih? Bagaimana harga ditetapkan? Apakah pekerjaan memang layak dipisahkan menjadi beberapa paket?
Jangan sampai pengadaan langsung menjadi jalur yang terlalu nyaman bagi penyedia tertentu. Sebab efisiensi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mempersempit persaingan.
“Jangan sampai mekanisme pengadaan langsung yang seharusnya memberikan efisiensi justru membuka ruang bagi praktik pengaturan penyedia dan pemecahan pekerjaan. Ini harus diuji melalui dokumen perencanaan, pemilihan, dan kontrak,” ujar Nasruddin.
Kalau semuanya bersih, pemeriksaan semestinya bukan sesuatu yang perlu membuat siapa pun berkeringat dingin.
Rp399 Juta: Angka yang Betah di Bawah Rp400 Juta
Ada angka lain yang membuat TTI mengernyitkan dahi. Sebanyak 71 paket pengadaan langsung pekerjaan konstruksi tercatat bernilai di atas Rp200 juta hingga kurang dari Rp400 juta. Enam paket bahkan menembus angka Rp390 juta.
CV. TM tercatat memperoleh pekerjaan senilai Rp399.594.456. PT. TSN Rp399.517.902. CV. FS Rp399.468.129. CV. AK Rp399.450.929. Dua paket lainnya atas nama CV. AJ, masing-masing Rp399.392.654 dan Rp399.270.050.
Angkanya memang belum menyentuh Rp400 juta. Tetapi beberapa paket terlihat begitu betah berada di bawah ambang tersebut.
Dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi diatur dengan nilai paling banyak Rp400 juta.
Namun, jangan buru-buru menyimpulkan ada permainan. Nilai kontrak yang mendekati batas bukan bukti pelanggaran. Yang perlu diperiksa adalah apakah pekerjaan memang berdiri sendiri atau justru merupakan satu kesatuan yang semestinya tidak dipisahkan.
Dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, HPS, hingga kontrak perlu dibuka. Auditor jangan hanya sibuk menghitung selisih angka. Substansi pekerjaan jauh lebih penting.
Sebab dalam pengadaan, yang menentukan bukan sekadar angka di ujung kontrak, melainkan bagaimana paket itu dilahirkan.
Nama Lama, Paket Baru
Daftar penyedia juga memperlihatkan sejumlah perusahaan yang cukup produktif memperoleh pekerjaan.
CV. PGC tercatat menangani 36 paket dengan nilai Rp1,79 miliar. CV. MED memperoleh 33 paket senilai Rp1,41 miliar. CV. CC menangani 30 paket dengan nilai Rp548,31 juta.
CV. BVK memperoleh 28 paket senilai Rp6,35 miliar. CV. AJ mendapatkan 24 paket senilai Rp4,31 miliar. CV. FL menangani 23 paket senilai Rp3,47 miliar. Sementara CV. PNM tercatat memperoleh 18 paket senilai Rp5,71 miliar.
Nama-nama itu bukan berarti otomatis melakukan pelanggaran. Perusahaan yang memenuhi syarat tentu berhak memperoleh pekerjaan sebanyak yang diizinkan aturan.
Tetapi publik punya pertanyaan sederhana: apakah kapasitas perusahaan sebanding dengan jumlah kontrak yang diperoleh?
Apakah tenaga ahli cukup? Peralatan tersedia? Modal memadai? Bagaimana jika beberapa pekerjaan harus diselesaikan pada waktu bersamaan?
Jangan sampai perusahaan terlihat punya banyak tangan dalam dokumen, tetapi ketika pekerjaan berlangsung, personelnya harus dicari menggunakan pengeras suara.
TTI meminta pemeriksaan terhadap persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), kapasitas sumber daya manusia, peralatan, modal, dan jadwal pelaksanaan kontrak.
“Jika terdapat kontrak yang berjalan bersamaan, harus dipastikan sumber daya personel, peralatan, modal, serta kemampuan paketnya benar-benar memenuhi ketentuan,” tegas Nasruddin.
Pemain lama boleh kembali memenangkan pertandingan. Tetapi wasit harus memastikan lapangan tidak hanya terbuka bagi mereka.
Dua Dinas, Rp123,22 Miliar: Pusat Keramaian Proyek
Peta pengadaan juga memperlihatkan konsentrasi anggaran pada dua organisasi perangkat daerah.
Dinas Perumahan dan Permukiman mencatat 326 paket senilai sekitar Rp48,39 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola 190 paket senilai Rp74,83 miliar.
Jika digabung, keduanya mengelola 516 paket dengan nilai sekitar Rp123,22 miliar. Jumlah tersebut setara sekitar 73 persen dari total nilai pengadaan yang dianalisis.
Dua dinas ini layak menjadi prioritas pemeriksaan berbasis risiko. Di Dinas Perumahan dan Permukiman, CV. BVK dan CV. AJ masing-masing tercatat memperoleh 18 paket pengadaan langsung.
TTI meminta penjelasan mengenai mekanisme pemilihan penyedia, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), pembentukan paket, serta sistem pengendalian internal.
Kalau uangnya terkonsentrasi di dua dinas, pemeriksaannya jangan malah terpencar ke mana-mana. 53 Kode RUP Berulang, Data Ikut Bermain Petak Umpet? TTI juga menemukan 53 kemunculan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) berulang dalam dataset.
Temuan ini belum bisa disebut sebagai paket ganda atau penyimpangan. Pengulangan bisa berkaitan dengan pencatatan maupun perubahan data. Karena itu, perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak dan transaksi.
Namun, pemerintah daerah perlu memastikan data perencanaan, pemilihan, kontrak, dan realisasi pekerjaan dapat ditelusuri secara konsisten.
Transparansi bukan sekadar mengunggah angka ke sistem. Publik harus bisa mengetahui apa yang direncanakan, siapa yang mengerjakan, berapa yang dibayar, dan bagaimana hasilnya.
Jangan sampai datanya terbuka, tetapi ceritanya tetap tertutup. Inspektorat Jangan Cuma Menonton dari Pinggir Lapangan
Nasruddin menyatakan TTI akan mendorong klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, terutama organisasi perangkat daerah yang memiliki konsentrasi paket dan nilai anggaran terbesar.
Ada lima hal yang mendesak diperiksa: kewajaran pemaketan pekerjaan, mekanisme penetapan penyedia, kepatuhan terhadap persyaratan SKP, potensi konflik kepentingan, serta kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi kontrak dan pembayaran.
Jika pemeriksaan menemukan bukti awal penyalahgunaan kewenangan, pengaturan pengadaan, atau indikasi kerugian keuangan negara, TTI mendorong agar temuan tersebut ditindaklanjuti aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Pemerintah daerah juga diminta memberikan penjelasan terbuka
Inspektorat jangan hanya muncul setelah persoalan menjadi berita. Pengawasan seharusnya bekerja sebelum masalah berubah menjadi perkara. Sebab laporan yang rapi belum tentu menjamin pekerjaan di lapangan juga rapi.
Kalau kontrak menyebut jalan dibangun, periksa jalannya. Kalau pembayaran menyebut volume pekerjaan, ukur volumenya. Jangan sampai yang paling mulus justru hanya laporan pertanggungjawabannya.
Pemain Boleh Lama, Uang Tetap Milik Rakyat
Rp168,08 miliar bukan uang kecil. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat: jalan, rumah layak, infrastruktur, dan fasilitas publik.
TTI mengingatkan agar pengadaan tidak berubah menjadi rutinitas pembagian pekerjaan kepada kelompok penyedia tertentu, sementara persaingan sehat dan akuntabilitas hanya menjadi slogan.
Nasruddin menegaskan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh temuan TTI masih merupakan indikator risiko berdasarkan analisis data pengadaan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Penyedia, pejabat pengadaan, dan organisasi perangkat daerah yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan dokumen pembanding.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah maupun perusahaan-perusahaan yang disebutkan. PENAPOST.CO.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah pemain lama boleh kembali mendapatkan proyek. Tentu boleh, sepanjang memenuhi aturan dan bersaing secara sehat.
Tetapi ketika nama yang sama terus bermunculan, publik berhak bertanya apakah kompetisi benar-benar berlangsung terbuka.
Sebab dalam pengadaan pemerintah, tidak semestinya ada pemain yang merasa sudah memegang tiket sebelum pertandingan dimulai.
Dan jangan lupa: proyek boleh berganti, penyedia boleh berganti, tetapi pemilik uangnya tetap rakyat. Bukan mereka yang paling sering muncul dalam daftar pemenang. []
