Azhari Cage mengecam dugaan pemukulan dan penembakan warga di Pulo Kenari, Pidie. Persoalan bulan bintang kembali memperlihatkan pekerjaan rumah perdamaian Aceh yang tak kunjung selesai.
Jakarta-Dua puluh tahun setelah senjata diletakkan dan perdamaian diteken, Aceh kembali dihadapkan pada pertanyaan lama. Apakah damai benar-benar telah menjadi jalan hidup, atau sekadar kalimat indah dalam pidato pejabat?
Pertanyaan itu mencuat setelah insiden dugaan pemukulan dan penembakan warga di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu, 4 November 2026. Peristiwa yang melibatkan oknum aparat TNI tersebut disebut menyebabkan sejumlah warga terluka dan seorang korban meninggal dunia.
Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, Azhari Cage, mengecam keras insiden tersebut. Ia meminta Pangdam Iskandar Muda dan Panglima TNI mengusut serta menindak tegas aparat yang diduga terlibat.
“Saya dengan tegas meminta Pangdam Iskandar Muda dan Panglima TNI untuk menindak tegas oknum TNI yang terlibat dalam pemukulan dan penembakan warga,” kata Azhari Cage dalam keterangannya, Kamis, (05/11/2026).
Bagi Azhari, peristiwa itu bukan sekadar insiden keamanan. Ada persoalan lebih besar yang ikut terseret: kepercayaan masyarakat terhadap perdamaian.
“Buat apa damai terus didengungkan, bila masyarakat Aceh terus dipukuli dan ditembaki, sehingga darah masyarakat Aceh kembali tumpah,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar seperti teguran kepada mereka yang gemar mengutip keberhasilan perdamaian Aceh, tetapi belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang berpotensi mengusik ketenangan.
Pangkal persoalannya disebut berkaitan dengan pengibaran bendera bulan bintang dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Simbol yang selama ini menjadi bagian dari perdebatan politik dan hukum di Aceh itu kembali memperlihatkan betapa rapuhnya ruang kompromi.
Azhari menilai persoalan bendera Aceh merupakan persoalan politik yang belum tuntas, bukan semata-mata persoalan hukum.
“Lagi pula persoalan bendera ini persoalan politik yang belum tuntas, bukan persoalan hukum, karena bendera ini ada qanunnya dan ada undang-undangnya,” katanya.
Ia juga mempertanyakan keterlibatan aparat militer dalam penanganan persoalan yang menurutnya semestinya berada dalam ranah penegakan hukum oleh kepolisian.
Pernyataan itu membuka kembali perdebatan mengenai batas kewenangan aparat, pendekatan keamanan, serta cara negara memperlakukan ekspresi politik masyarakat Aceh.
Di sinilah ironi itu terasa. Perdamaian telah berusia dua dekade, tetapi persoalan simbol yang semestinya dapat dibicarakan melalui jalur politik dan hukum masih berpotensi berujung pada benturan di lapangan.
Azhari mengaku sedih melihat masih adanya warga Aceh yang menjadi korban dalam insiden yang diduga melibatkan aparat.
“Saya sebagai senator Aceh sedih, sudah 20 tahun damai Aceh masih ada darah rakyat Aceh yang tumpah di tangan oknum aparat,” ujarnya.
Ia menyayangkan peristiwa tersebut terjadi ketika masyarakat sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Momentum yang semestinya menjadi ruang silaturahmi dan penguatan nilai kemanusiaan justru diwarnai kabar kekerasan.
Azhari mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan persoalan bendera berlarut-larut. Menurutnya, ketidakjelasan penyelesaian dapat membuka ruang bagi ketegangan baru.
“Persoalan bendera Aceh ini benar-benar harus dituntaskan agar hal seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan konflik di sejumlah daerah. Karena itu, Aceh tidak seharusnya kembali terseret ke dalam pusaran ketegangan akibat persoalan yang menurutnya telah memiliki landasan dalam qanun dan peraturan perundang-undangan.
Peristiwa Pulo Kenari kini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan perdamaian Aceh.
Sebab, damai bukan sekadar tidak adanya perang. Damai juga berarti negara mampu menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan, menegakkan hukum secara adil, serta memastikan setiap warga memperoleh perlindungan.
Dua puluh tahun perdamaian seharusnya cukup untuk mengajarkan bahwa persoalan politik tidak selalu bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan.
Jika setiap persoalan bendera berakhir dengan ketegangan, sementara penyelesaiannya terus tertunda, maka yang dipertaruhkan bukan hanya selembar kain bergambar bulan bintang. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap perdamaian itu sendiri. Dan kepercayaan, seperti perdamaian, jauh lebih sulit dibangun kembali setelah terluka. []
