TTI Pertanyakan Karpet Merah bagi Penyedia Penumpuk Paket

TTI mendesak APIP mengaudit dugaan pelanggaran SKP dan penumpukan paket proyek.

 

Banda Aceh-Dalam pengadaan pemerintah, kemampuan penyedia semestinya menjadi batas sebelum kontrak baru diberikan.

Namun, ketika satu perusahaan terus memperoleh pekerjaan sementara sejumlah kontrak sebelumnya masih berjalan, pertanyaan tentang kepatuhan terhadap persyaratan pengadaan patut diajukan.

Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan proses yang memungkinkan penumpukan pekerjaan pada penyedia tertentu.

Pemantau pengadaan tersebut mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengaudit paket-paket yang terindikasi diberikan ketika Sisa Kemampuan Paket (SKP) penyedia diduga tidak lagi memenuhi persyaratan.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh. Audit tidak cukup hanya menghitung jumlah proyek yang diperoleh perusahaan, tetapi harus menelusuri jumlah kontrak yang masih berjalan ketika penyedia mendapatkan pekerjaan berikutnya.

Menurut TTI, persoalan tersebut penting karena penumpukan kontrak berpotensi melampaui kapasitas sumber daya perusahaan.

Dampaknya dapat berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, keterbatasan tenaga ahli dan peralatan, hingga penurunan mutu proyek pemerintah.

SKP Bukan Sekadar Angka Administrasi
Dalam ketentuan kualifikasi pekerjaan konstruksi yang dirujuk TTI, penghitungan SKP menggunakan rumus:
SKP = KP − P

KP merupakan kemampuan paket, sedangkan P adalah jumlah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan sejak berkontrak hingga serah terima pertama hasil pekerjaan.

Untuk usaha kecil, kemampuan paket ditetapkan lima paket. Sementara usaha menengah dan besar mengikuti ketentuan enam atau 1,2 N. SKP yang dipersyaratkan minimal satu dengan pembulatan ke bawah.

Sebagai ilustrasi, apabila penyedia konstruksi berkualifikasi kecil masih mengerjakan lima paket yang seluruhnya masuk dalam penghitungan pekerjaan berjalan, SKP-nya menjadi nol.

Jika perusahaan tersebut memperoleh paket berikutnya, kesesuaian proses pengadaan perlu diperiksa berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, banyaknya kontrak yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun tidak otomatis membuktikan pelanggaran.
Pekerjaan yang telah selesai dan memenuhi ketentuan serah terima pertama tidak lagi dihitung sebagai pekerjaan berjalan dalam penghitungan SKP.

Karena itu, pemeriksaan harus didasarkan pada kronologi kontrak, bukan sekadar jumlah kemenangan tender atau transaksi perusahaan.

TTI Minta APIP Membongkar Jejak Kontrak
TTI meminta APIP menelusuri riwayat pekerjaan penyedia secara menyeluruh, termasuk kontrak yang berasal dari instansi berbeda.

Pemeriksaan perlu memastikan kapan kontrak ditandatangani, berapa pekerjaan yang masih berjalan, apakah terdapat perubahan masa pelaksanaan, dan kapan serah terima pertama dilakukan.

Dokumen yang perlu diperiksa antara lain daftar pekerjaan berjalan yang disampaikan penyedia, kontrak, surat perintah mulai kerja, berita acara serah terima pertama, dokumen evaluasi kualifikasi, serta laporan kemajuan pekerjaan.

Kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan juga perlu diuji. Apabila terdapat pekerjaan yang dinyatakan selesai untuk mengurangi jumlah paket berjalan, auditor harus memastikan status penyelesaian tersebut didukung bukti yang sah.

Menurut TTI, pemeriksaan lintas instansi penting agar kapasitas penyedia tidak dinilai hanya berdasarkan pekerjaan dalam satu dinas atau satu kabupaten.

Pokja dan Pejabat Pengadaan Ikut Disorot
Selain kapasitas perusahaan, TTI meminta APIP menelusuri proses evaluasi yang memungkinkan penyedia memperoleh pekerjaan berikutnya.

Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu diperiksa sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Audit diharapkan dapat menjawab apakah informasi mengenai pekerjaan berjalan telah diperiksa secara memadai, apakah dokumen kualifikasi sesuai kondisi sebenarnya, serta apa dasar keputusan ketika penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan.

Jika ditemukan perbedaan antara informasi yang disampaikan perusahaan dan kondisi kontrak sebenarnya, pemeriksaan harus mengungkap penyebabnya.

Apakah penyedia memberikan informasi yang tidak benar? Apakah terjadi kekeliruan dalam evaluasi? Ataukah terdapat persoalan lain yang memengaruhi keputusan pengadaan?

TTI menilai seluruh kemungkinan tersebut perlu diuji berdasarkan dokumen dan bukti, bukan asumsi.

Namun, dugaan pelampauan SKP tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi ataupun kerugian negara.

Penetapan tanggung jawab harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan Konsultan Juga Perlu Diawasi
TTI turut menyoroti konsentrasi pekerjaan pada perusahaan jasa konsultansi tertentu.

Dalam sektor ini, pengawasan harus menggunakan persyaratan sesuai jenis pengadaannya. Ketentuan batas SKP pekerjaan konstruksi tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan perusahaan konsultan melakukan pelanggaran.

Pemeriksaan perlu diarahkan pada ketersediaan tenaga ahli, jadwal penugasan, kehadiran personel, kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak, serta kualitas hasil pekerjaan.

Penggunaan tenaga ahli yang sama dalam beberapa kontrak juga perlu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi benturan jadwal maupun ketidaksesuaian kewajiban profesional.

TTI Desak Hasil Audit Ditindaklanjuti

TTI meminta APIP tidak berhenti pada pemeriksaan administratif.

Hasil audit diharapkan dapat menjelaskan apakah persyaratan SKP telah dipenuhi, bagaimana proses evaluasi dilakukan, dan apakah terdapat pejabat yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjut harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran, bukti, kewenangan, serta prosedur yang berlaku.

TTI juga mendorong agar hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Bagi TTI, pengadaan pemerintah bukan sekadar perlombaan memenangkan kontrak. Kapasitas penyedia harus sebanding dengan pekerjaan yang diterima agar anggaran publik tidak berujung pada proyek terlambat atau berkualitas rendah.

Sebab, ketika kontrak terus bertambah sementara kapasitas penyedia dipertanyakan, publik berhak mengetahui bagaimana proses evaluasi berlangsung dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan.

Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab

PENAPOST.CO.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pokja Pemilihan, PPK, UKPBJ, APIP, serta perusahaan penyedia yang menjadi perhatian dalam persoalan tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat hasil audit yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran SKP oleh penyedia tertentu maupun kesalahan pejabat pengadaan. Seluruh dugaan tetap harus diuji melalui pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan bukti. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *