TTI mendesak Kejati Aceh menelusuri dominasi perusahaan jasa konsultansi dan dugaan pembagian fee hingga 50 persen.
Banda Aceh-Nama perusahaan yang berulang kali muncul sebagai pemenang paket jasa konsultansi pemerintah di Aceh mulai menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI).
Organisasi pemantau pengadaan tersebut meminta aparat penegak hukum menelusuri pola pengadaan yang dinilai perlu diperiksa lebih jauh, terutama setelah muncul informasi mengenai dugaan pembagian fee hingga 50 persen dari nilai kontrak.
, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengadaan jasa konsultansi di sejumlah instansi pemerintah.
Menurut dia, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kelengkapan dokumen administrasi dan proses pemilihan penyedia. Aparat juga perlu memastikan siapa yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, bagaimana pembayaran dilakukan, serta siapa saja yang menerima aliran dana dari kontrak tersebut.
“TTI meminta Kejati Aceh tidak hanya memeriksa dokumen pengadaan, tetapi juga menelusuri siapa yang sebenarnya mengendalikan pekerjaan, siapa yang menerima pembayaran, dan apakah terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak,” kata Nasruddin.
Dugaan pembagian fee hingga 50 persen menjadi salah satu persoalan yang diminta TTI untuk didalami. Namun, angka tersebut masih berupa informasi yang belum terverifikasi. Belum dapat diperlakukan sebagai fakta tindak pidana ataupun hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara.
Bagi TTI, informasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan kontrak, transaksi keuangan, keterangan pihak terkait, dan kesesuaian antara pembayaran dengan hasil pekerjaan.
Dominasi Penyedia Perlu Diuji
Banyaknya paket yang diperoleh satu perusahaan tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Penyedia yang memiliki kapasitas, memenuhi persyaratan, dan memenangkan proses pengadaan secara sah tentu berhak memperoleh kontrak.
Namun, menurut TTI, pola kemenangan berulang tetap perlu dicermati apabila disertai indikasi pengaturan pekerjaan, konflik kepentingan, atau pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak paket yang dimenangkan, melainkan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan sesuai kontrak.
TTI meminta aparat memeriksa ketersediaan tenaga ahli, pembagian tugas personel, laporan pekerjaan, serta bukti pelaksanaan kegiatan.
Nasruddin juga mengingatkan kemungkinan penggunaan perusahaan sebagai kendaraan administratif untuk mendapatkan kontrak, sementara pengendalian pekerjaan diduga dilakukan pihak lain.
“Jangan sampai perusahaan hanya dipergunakan sebagai kendaraan administratif untuk memperoleh kontrak, sementara pekerjaan sebenarnya dikendalikan pihak lain. Dugaan seperti ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan kontrak dan aliran keuangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan TTI yang masih memerlukan pengujian melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.
Dugaan Fee 50 Persen dan Jejak Pembayaran
Dugaan pembagian fee hingga separuh nilai kontrak menjadi perhatian tersendiri. Jika informasi tersebut benar, aparat perlu mengidentifikasi dasar pembayaran, pihak yang memberikan, penerima, serta tujuan penggunaan uang.
Sebagai ilustrasi, pada kontrak senilai Rp100 juta, dugaan pengalihan 50 persen berarti terdapat Rp50 juta yang perlu ditelusuri apabila tidak memiliki dasar pembayaran yang sah.
Namun, ilustrasi itu bukan bukti kerugian negara. Penetapan kerugian keuangan negara harus didasarkan pada pemeriksaan dan perhitungan oleh pihak yang berwenang.
TTI menilai penelusuran transaksi keuangan penting untuk mengetahui apakah pembayaran kepada pihak lain merupakan biaya jasa yang sah atau justru berkaitan dengan dugaan pengaturan pemenang, suap, gratifikasi, maupun penyimpangan pelaksanaan kontrak.
“Kalau benar ada pembagian fee mencapai 50 persen, tentu muncul pertanyaan besar: berapa sebenarnya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan pekerjaan konsultansi yang bermutu? Apakah tenaga ahli dibayar sesuai kontrak? Apakah laporan pekerjaan benar-benar dibuat berdasarkan pelaksanaan di lapangan?” kata Nasruddin.
Karena itu, pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada perusahaan yang namanya tercantum dalam kontrak. Aliran pembayaran dan pihak yang menikmati manfaat ekonomi juga perlu ditelusuri berdasarkan bukti.
Lima Aspek yang Diminta Diperiksa
TTI meminta Kejati Aceh mendalami sedikitnya lima aspek dalam pengadaan jasa konsultansi. Pertama, pola pemenangan paket, termasuk kemungkinan pengaturan penyedia, konflik kepentingan, atau proses pemilihan yang tidak sesuai prosedur.
Kedua, aliran dana kontrak, terutama kemungkinan adanya transfer atau penyerahan uang kepada pihak yang tidak memiliki dasar hak pembayaran.
Ketiga, ketersediaan tenaga ahli. Aparat diminta memastikan personel yang tercantum dalam dokumen penawaran benar-benar bekerja dan memenuhi kebutuhan kontrak, termasuk memeriksa kemungkinan penugasan rangkap dengan jadwal yang bertabrakan.
Keempat, kesesuaian pekerjaan dan pembayaran. Laporan konsultansi, perencanaan, pengawasan, serta keluaran teknis perlu dibandingkan dengan realisasi pekerjaan.
Kelima, kemungkinan keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, hingga pembayaran.
Selain Kejati Aceh, TTI meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Tidak Semua Fee Merupakan Korupsi
Dalam pengadaan jasa konsultansi, pembayaran kepada tenaga ahli, subkonsultan, maupun pihak lain dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar kontraktual dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Karena itu, istilah fee perlu diperjelas. Pembayaran jasa yang sah tidak dapat serta-merta disamakan dengan suap atau gratifikasi.
Sebaliknya, apabila ditemukan pemberian uang yang berkaitan dengan jabatan, bertujuan memengaruhi keputusan pejabat, atau menjadi bagian dari pengaturan pemenang, persoalan tersebut dapat memiliki konsekuensi pidana apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjadi salah satu dasar penilaian hukum sesuai konstruksi perkaranya.
Dengan demikian, dugaan pembagian fee hingga 50 persen harus dibuktikan melalui fakta transaksi, hubungan para pihak, tujuan pemberian, dan pelaksanaan pekerjaan. Tidak cukup hanya berdasarkan informasi atau asumsi.
Kejati Diminta Menelusuri Semua Pihak
Nasruddin menegaskan, TTI tidak mempersoalkan perusahaan yang memperoleh banyak kontrak melalui proses pengadaan yang sah dan memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan.
Yang menjadi perhatian adalah kemungkinan praktik pembagian fee ilegal, pengaturan paket, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan pembayaran menggunakan anggaran negara.
“Jika dugaan pembagian fee hingga 50 persen tersebut benar terjadi, APH harus mengungkap siapa pemberi, siapa penerima, dan bagaimana mekanismenya. Jangan hanya berhenti pada perusahaan yang tercatat sebagai pemenang kontrak. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegas Nasruddin.
Hingga informasi ini disusun, dugaan pembagian fee tersebut belum disertai hasil audit atau putusan pengadilan yang membuktikan adanya tindak pidana. Karena itu, pemeriksaan terhadap penyedia maupun pejabat terkait harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
PENAPOST.CO.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kejati Aceh, instansi pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan, serta perusahaan konsultan yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.
TTI menyatakan akan terus mendorong keterbukaan data kontrak, identitas penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan hasil pemeriksaan agar penggunaan anggaran jasa konsultansi di Aceh dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebab, dalam pengadaan pemerintah, kemenangan tender merupakan awal tanggung jawab, bukan akhir pertanyaan. Publik berhak mengetahui apakah uang negara benar-benar dibelanjakan untuk membeli keahlian atau justru mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak. []






