Banyak kontrak bukan bukti pelanggaran, tetapi kemampuan penyedia harus dapat dibuktikan.
Banda Aceh-Dalam pengadaan pemerintah, memenangkan banyak proyek sering dianggap sebagai prestasi perusahaan. Semakin banyak kontrak diperoleh, semakin besar pula kesan bahwa penyedia memiliki kemampuan dan kepercayaan pasar.
Namun, ada satu pertanyaan yang tidak selesai hanya dengan menghitung jumlah kontrak. Apakah perusahaan benar-benar memiliki kapasitas untuk mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika satu perusahaan konsultan memperoleh puluhan paket pekerjaan dalam satu tahun anggaran. Terlebih jika proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai dinas, kabupaten, dan lokasi dengan jadwal pelaksanaan yang bersamaan.
Di atas kertas, semuanya mungkin terlihat tertib. Dokumen kualifikasi tersedia, kontrak ditandatangani, dan jadwal pekerjaan disusun. Tetapi dalam pekerjaan konsultansi, terutama perencanaan teknis dan supervisi konstruksi, kelengkapan administrasi bukan satu-satunya ukuran kemampuan.
Ada tenaga ahli yang harus hadir, pekerjaan yang harus diperiksa, mutu konstruksi yang harus dikendalikan, dan laporan profesional yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah konsentrasi paket mulai menarik perhatian. Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti fenomena banyaknya pekerjaan jasa konsultansi pemerintah yang terkonsentrasi pada satu perusahaan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta aparat pengawasan internal pemerintah memeriksa kemampuan riil perusahaan penerima pekerjaan.
Bagi TTI, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak kontrak yang berhasil dimenangkan. Yang lebih penting adalah apakah seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai persyaratan teknis, ketersediaan tenaga profesional, dan kewajiban dalam kontrak.
Sebab, perusahaan boleh saja mengoleksi banyak kontrak. Tetapi setiap kontrak membawa tanggung jawab yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tanda tangan.
Kontrak Bertambah, Kapasitas Harus Teruji
Bayangkan sebuah perusahaan memperoleh 20 paket supervisi konstruksi dalam satu tahun anggaran. Lokasinya tersebar di beberapa kecamatan atau kabupaten. Sebagian pekerjaan berlangsung dalam waktu bersamaan.
Bagaimana perusahaan membagi tenaga ahli? Berapa pengawas lapangan yang tersedia? Siapa ketua tim masing-masing pekerjaan? Bagaimana jadwal kunjungan, pemeriksaan mutu, dan penyusunan laporan dilaksanakan?
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Justru merupakan bagian dari pengujian kewajaran kapasitas penyedia.
Sertifikat Badan Usaha (SBU), pengalaman perusahaan, dan dokumen administrasi memang menjadi bagian penting dalam proses pengadaan. Namun, kemampuan administratif tidak selalu identik dengan kemampuan operasional.
TTI meminta pemerintah memeriksa kesesuaian antara personel yang ditawarkan dalam dokumen pemilihan, tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak, dan orang-orang yang benar-benar menjalankan pekerjaan.
Pemeriksaan juga perlu menjangkau jadwal penugasan, laporan kegiatan, bukti kehadiran, serta hasil pekerjaan di lapangan.
Dalam pekerjaan supervisi konstruksi, kekurangan tenaga pengawas bukan sekadar persoalan pembagian jadwal. Dampaknya dapat menyentuh mutu bangunan, kesesuaian volume, spesifikasi material, hingga ketepatan pelaksanaan proyek.
Nama Tenaga Ahli Berulang, Jadwal Perlu Diperiksa
Salah satu aspek yang menjadi perhatian TTI adalah kemungkinan penggunaan tenaga ahli yang sama pada beberapa kontrak.
Nama seorang profesional bisa saja tercantum dalam sejumlah dokumen penawaran. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah seluruh penugasan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata?
Apakah jadwalnya memungkinkan? Apakah ketentuan kontrak memperbolehkan penugasan tersebut? Apakah seluruh kewajiban profesionalnya terpenuhi?
TTI meminta daftar personel dalam dokumen penawaran, kontrak, perubahan kontrak, laporan kegiatan, dan bukti pelaksanaan diperiksa secara menyeluruh.
Meski demikian, penggunaan satu tenaga ahli pada lebih dari satu kontrak tidak otomatis merupakan pelanggaran. Penilaiannya harus memperhatikan jenis pekerjaan, ketentuan personel, durasi penugasan, dan kewajiban kontraktual.
Yang perlu dipastikan adalah apakah personel tersebut benar-benar tersedia dan menjalankan tanggung jawabnya.
Di sinilah pemeriksaan dokumen harus bertemu dengan kenyataan lapangan. Sebab, nama yang tercantum dalam kontrak belum tentu menjawab siapa yang sesungguhnya hadir mengawasi pekerjaan.
Persaingan Sehat atau Konsentrasi Penyedia?
Konsentrasi paket pada satu perusahaan juga memunculkan pertanyaan tentang kualitas persaingan.
Dalam sistem pengadaan yang sehat, penyedia bersaing berdasarkan kemampuan, pengalaman, harga, dan kualitas penawaran. Perusahaan yang memiliki kapasitas terbaik tentu berpeluang memenangkan lebih banyak pekerjaan.
Karena itu, banyaknya kontrak tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh adanya pengaturan pemenang.
Namun, pemerintah tetap harus memastikan proses pemilihan berlangsung transparan, terbuka, adil, dan akuntabel.
Apakah persyaratan teknis disusun secara proporsional? Apakah evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan? Apakah penyedia lain memperoleh kesempatan bersaing secara setara?
TTI meminta pertanyaan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pengadaan jasa konsultansi.
Menurut TTI, pengadaan pemerintah tidak boleh berubah menjadi mekanisme yang hanya menguntungkan penyedia tertentu. Persaingan harus berlangsung berdasarkan kemampuan dan ketentuan, bukan perlakuan istimewa.
Namun, untuk menyimpulkan adanya persekongkolan atau persaingan tidak sehat, diperlukan bukti yang lebih kuat daripada sekadar kesamaan pemenang atau banyaknya kontrak.
Paket Kecil, Akumulasi Besar
TTI juga menyoroti paket jasa konsultansi yang berulang kali berada di sekitar batas maksimal Pengadaan Langsung.
Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pengadaan Langsung untuk jasa konsultansi dapat dilakukan sampai dengan nilai paling banyak Rp100 juta per paket.
Tetapi nilai di bawah batas tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan. Banyaknya paket kecil juga tidak serta-merta membuktikan pekerjaan sengaja dipecah.
Untuk menilai kewajaran pemaketan, pemerintah perlu memeriksa kesamaan keluaran pekerjaan, lokasi, kebutuhan teknis, jadwal pelaksanaan, sumber anggaran, serta alasan pemisahan paket.
Apabila pekerjaan yang secara teknis dan administratif seharusnya dapat direncanakan sebagai satu kesatuan justru dipisahkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan lebih lanjut patut dilakukan.
TTI meminta Inspektorat menelusuri pola tersebut agar metode pengadaan benar-benar sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Siapa Mengawasi Konsultan Pengawas?
Ada ironi tersendiri dalam pekerjaan supervisi konstruksi. Konsultan dibayar untuk mengawasi pekerjaan kontraktor. Tetapi siapa yang memastikan konsultan itu sendiri benar-benar bekerja?
Laporan mingguan dapat disusun rapi. Foto dokumentasi bisa terkumpul. Berita acara mungkin lengkap dengan tanda tangan. Namun, kelengkapan administrasi belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.
Apakah konsultan hadir ketika pekerjaan berlangsung? Apakah material diperiksa? Apakah volume pekerjaan diverifikasi? Apakah penyimpangan teknis dicatat dan ditindaklanjuti?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan bukti pelaksanaan dan kondisi lapangan.
TTI menilai kualitas pekerjaan konsultansi tidak boleh hanya diukur dari ketebalan laporan administrasi. Pemeriksaan harus mencakup dokumentasi lapangan, hasil pengujian material, catatan instruksi teknis, laporan personel, dan berita acara pemeriksaan pekerjaan.
Sebab, pengawasan yang hanya terlihat lengkap di atas kertas berisiko gagal mendeteksi persoalan konstruksi sejak awal.
Inspektorat Diminta Membuka Peta Konsentrasi Proyek
TTI mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh membuka informasi pengadaan jasa konsultansi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Informasi tersebut meliputi identitas penyedia, nama dan nilai paket, metode pemilihan, lokasi pekerjaan, jangka waktu kontrak, serta dokumen pelaksanaan yang dapat diakses secara sah.
TTI juga meminta Inspektorat menjadikan konsentrasi paket sebagai salah satu indikator prioritas pengawasan.
Pemeriksaan, menurut TTI, sebaiknya tidak berhenti pada satu organisasi perangkat daerah. Perusahaan yang memperoleh pekerjaan dari beberapa dinas atau pemerintah kabupaten/kota perlu dianalisis secara menyeluruh.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui total pekerjaan yang sedang berjalan, kebutuhan personel, jadwal penugasan, dan kemampuan organisasi penyedia.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen penawaran dan pelaksanaan, personel yang tidak menjalankan kewajiban kontrak, atau pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang didukung bukti memadai, hasil pemeriksaan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Banyak Kontrak Bukan Vonis
Meski demikian, kritik terhadap konsentrasi paket harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan jurnalistik yang berimbang.
Perusahaan yang memenangkan banyak pekerjaan tidak boleh langsung dianggap melakukan penyimpangan. Sebaliknya, pemerintah juga tidak cukup menyatakan seluruh proses telah sesuai administrasi tanpa menjelaskan bagaimana kemampuan teknis penyedia diuji.
Perusahaan berhak memberikan penjelasan mengenai kapasitas organisasi, jumlah tenaga ahli, sistem pembagian pekerjaan, serta mekanisme pengawasan internal.
PPK dan UKPBJ juga perlu menjelaskan bagaimana evaluasi kualifikasi, kemampuan teknis, dan persyaratan personel dilakukan sebelum kontrak diberikan.
Inspektorat, pada sisi lain, perlu menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konsultansi.
Nasruddin Bahar menegaskan bahwa banyaknya kontrak bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum. Namun, pemerintah harus memastikan setiap pekerjaan didukung tenaga ahli, waktu penugasan, dan sumber daya yang memadai.
Uang Negara Bukan untuk Mengoleksi Kontrak
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang membatasi perusahaan yang ingin berkembang atau mempersoalkan penyedia yang berhasil memenangkan banyak pekerjaan.
Persoalannya adalah tanggung jawab atas uang publik. Pengadaan jasa konsultansi dibiayai untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan pengawasan yang profesional. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kontrak yang dimenangkan atau anggaran yang terserap.
Yang lebih penting adalah hasil pekerjaan. Nah, jika satu perusahaan memperoleh puluhan paket, pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana seluruh pekerjaan itu dilaksanakan.
Jika kapasitasnya mencukupi, hasil pemeriksaan semestinya dapat membuktikan hal tersebut. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan dan tindak lanjut harus dilakukan.
TTI meminta kepala daerah, PPK, UKPBJ, dan Inspektorat tidak menganggap konsentrasi paket sebagai persoalan biasa. Sebab, dalam pengadaan pemerintah, yang perlu dihitung bukan hanya berapa banyak kontrak berhasil dimenangkan. Yang jauh lebih penting adalah berapa banyak pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan dengan baik.
Konsultan boleh panen proyek. Tetapi pemerintah tidak boleh membiarkan risiko tumbuh tanpa pemeriksaan.
PENAPOST.CO.ID membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan kepada perusahaan konsultan yang menjadi sorotan, PPK, UKPBJ, kepala daerah, Inspektorat, serta pihak terkait lainnya. Setiap jawaban akan dipertimbangkan dan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah. []






