PWI Pusat memastikan Konferprov XIII PWI Aceh digelar 22 November 2026. Pengaduan terhadap Nasir Nurdin belum cukup untuk menghentikan langkahnya menuju kursi ketua.
Jakarta-Di tengah silang pendapat dan keberatan yang mengiringi perebutan kursi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, satu hal akhirnya menjadi terang, konferensi tetap berjalan. Pengaduan boleh bergulir, keberatan boleh diajukan, tetapi kalender organisasi rupanya tidak ikut menunggu.
Pengurus Pusat PWI memastikan Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh berlangsung pada 20–22 November 2026. Kepastian itu tertuang dalam surat Nomor 1066/PWI-P/LXXX/XI/2026 tertanggal 14 November 2026, yang ditujukan kepada Ketua PWI Aceh, M. Nasir Nurdin.
Surat yang ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto itu menetapkan rangkaian persiapan berlangsung pada 20–21 November, sedangkan konferensi dijadwalkan pada 22 November 2026.
Dengan keputusan tersebut, agenda organisasi tidak lagi menggantung pada riuh persoalan internal. PWI Pusat memilih melanjutkan tahapan konferensi, sembari membiarkan mekanisme pemeriksaan pengaduan bekerja pada jalurnya sendiri.
Salah satu poin yang paling menarik perhatian menyangkut posisi Nasir Nurdin. Pengaduan Adnan NS terhadap dirinya masih diperiksa Dewan Kehormatan PWI Pusat. Namun, pemeriksaan itu tidak otomatis menghapus hak Nasir untuk mengikuti kontestasi.
PWI Pusat menegaskan, sepanjang belum ada putusan sah dan berlaku yang menimbulkan akibat hukum terhadap hak pencalonannya, Nasir tetap dapat mengikuti pemilihan Ketua PWI Aceh, selama memenuhi persyaratan lainnya.
Artinya, pengaduan belum menjadi palang pintu pencalonan. Dalam organisasi, rupanya, sebuah laporan belum tentu menjadi vonis. Ada proses, ada pemeriksaan, dan ada keputusan yang harus ditunggu.
PWI Pusat juga mengingatkan bahwa keputusan melanjutkan konferensi bukanlah penilaian atas pokok pengaduan. Dewan Kehormatan tetap memiliki kewenangan independen untuk memeriksa perkara tersebut.
Keberatan yang Menunggu Jawaban
Persoalan lain datang dari Muhammad Saleh, yang menyampaikan keberatan melalui surat tertanggal 13 November 2026.
PWI Pusat menyatakan tetap berpedoman pada keputusan sebelumnya dan menyerahkan pemeriksaan serta penetapan status keanggotaan yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan.
Dengan begitu, sejumlah persoalan yang muncul menjelang konferensi belum seluruhnya selesai. Namun, penyelenggaraan konferensi tidak harus menjadi korban dari setiap silang pendapat yang belum memperoleh ujung.
Pakta Integritas: Janji yang Harus Diuji
Untuk mencegah konferensi berubah menjadi arena pertarungan yang kehilangan etika, PWI Pusat meminta seluruh bakal calon dan calon Ketua PWI Aceh menandatangani pakta integritas.
Isinya terdengar ideal: menaati AD/ART, menjaga independensi organisasi, menolak politik uang, intimidasi, manipulasi dukungan, serta menghormati hak memilih dan dipilih.
Janji-janji itu tentu bukan barang baru dalam kehidupan organisasi. Yang kerap menjadi soal justru bagaimana memastikan kalimat-kalimat dalam pakta tersebut tidak berhenti sebagai hiasan administrasi menjelang pemilihan.
Sebab, demokrasi organisasi tidak cukup dibuktikan dengan tersedianya bilik suara. Ia juga membutuhkan kejujuran dalam proses, kedewasaan menerima hasil, dan kesediaan menghormati hak anggota yang berbeda pilihan.
PWI Pusat menugaskan Zulkifli Gani Ottoh, Novrizon Burman, dan Anrico Pasaribu untuk melakukan koordinasi, pendampingan, pemantauan, serta pengawasan seluruh tahapan konferensi.
Pengurus PWI Aceh bersama Steering Committee dan Organizing Committee juga diminta memastikan daftar pemilih, verifikasi peserta, persyaratan calon, kuorum, hingga mekanisme pemilihan berjalan sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi.
Kini, tantangannya bukan sekadar memastikan konferensi terlaksana tepat waktu. Lebih penting lagi, memastikan tidak ada pihak yang merasa aturan hanya berlaku ketika menguntungkan kelompoknya.
Pada 22 November nanti, PWI Aceh akan memilih pemimpin baru. Tetapi sebelum kursi ketua diduduki, ada ujian yang lebih mendasar: apakah organisasi mampu menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur untuk memenangkan seseorang, melainkan cara menjaga martabat bersama.
Konferensi boleh selesai dalam sehari. Persoalan kepercayaan, jika tidak dijaga, bisa jauh lebih lama diselesaikan. []






