Pencoretan namanya dari DPS Konferprov XIII PWI Aceh memicu polemik tentang demokrasi dan hak suara anggota.
Banda Aceh-Dalam sebuah organisasi wartawan, mestinya yang paling ditakuti adalah pelanggaran aturan, bukan suara anggota. Namun, menjelang Konferensi Provinsi XIII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, justru hak memilih seorang anggota menjadi perkara yang belum selesai.
Nama Muhammad Saleh dicoret dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Keputusan itu tertuang dalam surat PWI Pusat Nomor 1044/PWI-P/LXXX/XI/2026 tertanggal 9 November 2026.
Saleh tidak tinggal diam. Melalui surat keberatan tertanggal 13 November 2026 kepada Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, ia mempertanyakan dasar hukum, prosedur, serta alasan pencoretan namanya.
Pertanyaannya sederhana, tetapi rupanya tidak sederhana untuk dijawab, jika status keanggotaan masih dipersoalkan, atas dasar apa hak memilih lebih dahulu dicabut?
Saleh menyebut dirinya masih tercatat sebagai anggota biasa pada laman PWI Pusat dan masih memegang kartu anggota. Ia juga mengungkap adanya keputusan rehabilitasi terhadap dirinya yang menurutnya belum pernah dibatalkan secara resmi.
Di sinilah ironi itu muncul. Rehabilitasi disebut sudah diberikan, tetapi hak suara justru tidak ikut dipulihkan.
PWI Pusat menyatakan pencoretan dilakukan berdasarkan hasil pembahasan dan keputusan rapat. Namun, Saleh menilai penjelasan mengenai dasar normatif, alasan faktual, dan mekanisme pengambilan keputusan belum diuraikan secara memadai.
Ia juga mempersoalkan penggunaan aturan organisasi tahun 2024 setelah Kongres Persatuan PWI 2025 dan Konkernas 2026.
Bagi Saleh, persoalan ini bukan sekadar daftar nama. Ini menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, dan demokrasi dalam organisasi profesi wartawan.
Jika konferensi merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat provinsi, hak anggota untuk berpartisipasi semestinya mendapat perlindungan berdasarkan aturan yang berlaku.
Kini, pertanyaan itu mengarah ke PWI Pusat: apakah pencoretan tersebut sudah melalui prosedur yang tepat? Bagaimana nasib keputusan rehabilitasi? Dan mengapa status anggota belum memperoleh penjelasan definitif?
Sebab, dalam organisasi wartawan, kritik seharusnya tidak menjadi ancaman. Apalagi jika yang dipersoalkan hanya satu hak mendasar: ikut memilih pemimpin organisasinya sendiri.
Ruang Klarifikasi Terbuka
PENAPOST.CO.ID membuka ruang seluas-luasnya kepada Ketua Umum PWI Pusat, Dewan Kehormatan PWI Pusat, Pengurus PWI Aceh, serta seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab atas persoalan ini.
Redaksi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, independensi, dan profesionalisme jurnalistik. Setiap penjelasan yang disampaikan para pihak akan mendapat ruang pemberitaan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sebab, dalam polemik organisasi ini, publik tidak hanya membutuhkan pernyataan satu pihak, tetapi juga penjelasan dari pihak yang mengambil keputusan.
PENAPOST.CO.ID percaya, transparansi bukan ancaman bagi organisasi. Justru dari keterbukaanlah kepercayaan anggota dan martabat organisasi dapat dipulihkan.
Perilaku tadi, bukan jamak terjadi PWI Pusat dan Aceh. Hanya beberapa oknum saja, yang takut kepada bayang-bayang Muhammad Saleh. []
