Sebanyak 111 dari 173 paket Pengadaan Langsung Pemerintah Kota Langsa tercatat jatuh kepada sepuluh perusahaan. Tiga konsultan mengantongi 65 pekerjaan.
Banda Aceh-Nama-nama perusahaan itu muncul berulang kali dalam daftar pengadaan Pemerintah Kota Langsa. Ada yang memperoleh 24 pekerjaan, 21 pekerjaan, hingga 20 pekerjaan dalam satu tahun anggaran.
Nah, jika dilihat sekilas, angka tersebut mungkin hanya menunjukkan produktivitas penyedia. Namun, ketika sepuluh perusahaan mengantongi 111 dari 173 paket Pengadaan Langsung, pertanyaan tentang persaingan menjadi tak terhindarkan.
Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan pola tersebut dalam analisis Dashboard Realisasi Pengadaan Kota Langsa Tahun Anggaran 2026. Dari 267 transaksi dengan nilai keseluruhan Rp77,52 miliar, sebanyak 173 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung senilai sekitar Rp9,28 miliar. Sisanya, 94 transaksi, menggunakan E-Purchasing dengan nilai sekitar Rp68,24 miliar.
Artinya, hampir dua pertiga transaksi pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung. Nilainya memang lebih kecil dibandingkan E-Purchasing. Tapi distribusi pekerjaan memperlihatkan persoalan lain: siapa yang berulang kali mendapatkan kontrak.
Sepuluh perusahaan menyerap 111 transaksi atau sekitar 64,16 persen dari seluruh paket Pengadaan Langsung yang dianalisis.
Tiga perusahaan konsultan berada di urutan teratas. CV. CC memperoleh 24 paket senilai Rp217,96 juta. CV UC mendapatkan 21 paket dengan nilai Rp393,84 juta. Sedangkan CV. AEC mengantongi 20 paket senilai Rp132,78 juta. Totalnya 65 pekerjaan dengan nilai sekitar Rp744,59 juta.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mempertanyakan dasar pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan mengapa penyedia yang sama berulang kali memperoleh pekerjaan.
“TTI mempertanyakan bagaimana mekanisme penentuan penyedia dalam ratusan paket Pengadaan Langsung di Kota Langsa. Mengapa sejumlah perusahaan bisa memperoleh pekerjaan secara berulang dalam satu tahun anggaran? Apakah seluruh proses dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan?” kata Nasruddin.
Bagi TTI, persoalannya bukan melarang perusahaan memperoleh banyak pekerjaan. Yang perlu diuji adalah proses di balik kontrak-kontrak tersebut. Apakah pemilihan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi? Apakah tenaga ahli tersedia? Dan apakah semua pekerjaan benar-benar selesai sesuai kontrak?
Konsentrasi penyedia bukan bukti monopoli atau persekongkolan. Tetapi pola itu layak menjadi pintu masuk pemeriksaan.
Jejak 111 Paket
Data TTI memperlihatkan sepuluh perusahaan dengan transaksi Pengadaan Langsung terbanyak. Selain tiga konsultan di urutan teratas, terdapat CV CP dengan tujuh paket senilai Rp1,14 miliar. CV MDC memperoleh tujuh paket senilai Rp210,60 juta. CV Zc juga mendapatkan tujuh paket senilai Rp206 juta.
Berikutnya CV AE memperoleh tujuh paket senilai Rp23,51 juta. CV CV mendapatkan enam paket senilai Rp627,69 juta. CV GD memperoleh enam paket senilai Rp113,87 juta. Adapun CV KAK mengantongi enam paket senilai Rp34,03 juta. Jika dijumlahkan, sepuluh perusahaan tersebut memperoleh pekerjaan sekitar Rp3,10 miliar.
Angka-angka itu menyisakan pertanyaan tentang kapasitas dan distribusi pekerjaan. Perusahaan yang menangani banyak kontrak harus memiliki sumber daya manusia, pengalaman, serta kemampuan operasional yang memadai.
Pemeriksaan perlu memastikan tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen benar-benar tersedia dan bekerja. Begitu pula kemampuan perusahaan menyelesaikan sejumlah pekerjaan dalam waktu yang berdekatan.
Nasruddin menilai keterbukaan mengenai dasar pemilihan rekanan menjadi hak publik. Memang, TTI tidak mempersoalkan perusahaan mendapatkan pekerjaan sepanjang memenuhi persyaratan dan melalui prosedur yang benar.
“Namun, apabila satu perusahaan memperoleh puluhan paket melalui Pengadaan Langsung, publik berhak mengetahui dasar pemilihannya, kompetensi tenaga ahli yang digunakan, serta apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak,” ujarnya.
114 Paket Konsultansi
Konsentrasi perusahaan bukan satu-satunya hal yang disorot TTI. Sebanyak 114 transaksi jasa konsultansi badan usaha konstruksi juga tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung. Nilainya sekitar Rp1,81 miliar.
Jumlah itu memunculkan pertanyaan mengenai pembagian pekerjaan. Apakah setiap paket memiliki keluaran yang berbeda? Adakah pekerjaan perencanaan dan pengawasan dengan ruang lingkup serupa yang dipisahkan menjadi beberapa kontrak?
TTI meminta dokumen perencanaan, kerangka acuan kerja, spesifikasi, lokasi, serta waktu pelaksanaan dibandingkan.
Jika pekerjaan memiliki keterkaitan, pemeriksa perlu menguji alasan pembagian paket tersebut. Sebab, pemecahan paket yang dilakukan untuk menghindari ketentuan metode pemilihan dapat menimbulkan persoalan hukum.
Namun, banyaknya paket konsultansi tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Setiap pekerjaan harus diperiksa berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Persoalan lainnya adalah kemampuan perusahaan. Satu penyedia yang memperoleh sejumlah pekerjaan konsultansi harus dapat menunjukkan tenaga ahli dan kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan seluruh kontraknya.
“Jangan sampai Pengadaan Langsung berubah menjadi mekanisme pembagian pekerjaan kepada kelompok penyedia tertentu. Pemerintah Kota Langsa harus dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang sama berulang kali dipilih dan bagaimana proses evaluasi kemampuan penyedianya,” kata Nasruddin.
Dua Paving Dayah
Dua pekerjaan di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa juga masuk dalam daftar perhatian TTI. Pekerjaan penimbunan dan pemasangan paving blok Dayah RN, Sukarejo, tercatat bernilai Rp373.020.000. Penyedianya CV KP.
Pekerjaan serupa di Dayah MTQFMA, Lhok Banie, bernilai Rp373.067.150 dengan penyedia CV VCS. Selisih kedua kontrak itu hanya Rp47.150.
Angka yang nyaris sama tersebut mengundang pertanyaan tentang dasar perhitungan anggaran. TTI meminta Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta dokumen pelaksanaan diperiksa.
Apakah kedua proyek memiliki volume yang sebanding? Bagaimana harga satuan ditetapkan? Apakah kondisi lokasi dan spesifikasi pekerjaan diperhitungkan secara tepat?
Kesamaan nilai kontrak tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan. Kedua proyek bisa saja memiliki kebutuhan teknis dan perhitungan yang hampir sama. Karena itu, kewajaran harga hanya dapat dinilai setelah dokumen dan kondisi fisik pekerjaan diperiksa.
Inspektorat dan Kejati Diminta Turun
TTI meminta Inspektorat Kota Langsa melakukan pemeriksaan berbasis risiko terhadap pengadaan Tahun Anggaran 2026. Kejaksaan Tinggi Aceh juga diminta melakukan penelaahan awal apabila ditemukan bukti yang memberikan dasar untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Lima aspek Jadi Perhatian
Pertama, dasar pemilihan sepuluh perusahaan yang memperoleh 111 paket. Kedua, kemungkinan pemecahan paket pekerjaan sejenis. Ketiga, kecukupan tenaga ahli dan kapasitas penyedia. Keempat, kewajaran harga berdasarkan HPS, RAB, volume, dan harga pasar. Kelima, kesesuaian realisasi pekerjaan dengan kontrak dan pembayaran.
Nasruddin mengatakan pengadaan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“TTI mendesak Pemerintah Kota Langsa membuka dokumen pengadaan kepada lembaga pengawasan sesuai ketentuan. Jika semua proses sudah benar, tentu tidak perlu ada yang ditutupi. Tetapi jika ditemukan pengaturan penyedia, pemecahan paket yang melanggar aturan, pekerjaan fiktif, ataupun penyimpangan pembayaran, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas,” katanya.
Siapa Menentukan Rekanan?
Pertanyaan berikutnya tertuju kepada Pemerintah Kota Langsa. UKPBJ dan organisasi perangkat daerah terkait perlu menjelaskan bagaimana penyedia ditentukan, apa dasar evaluasi kualifikasi, dan bagaimana hasil pekerjaan diawasi.
Publik juga perlu mengetahui apakah kesempatan usaha diberikan secara wajar kepada penyedia lain atau justru terkonsentrasi pada nama-nama yang sama.
Sepuluh perusahaan yang tercantum dalam analisis TTI berhak memberikan penjelasan mengenai kualifikasi, tenaga ahli, pengalaman, serta pekerjaan yang diperoleh. Berulang kali mendapatkan kontrak bukan dengan sendirinya sebuah pelanggaran.
PENAPOST.CO.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kota Langsa, UKPBJ, Inspektorat, OPD terkait, serta seluruh perusahaan yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
TTI menyatakan akan terus memantau realisasi pengadaan dan menelusuri tindak lanjut lembaga pengawasan.
Pada akhirnya, angka Rp77,52 miliar bukan sekadar catatan penyerapan anggaran. Di dalamnya terdapat kewajiban memastikan persaingan berjalan sehat, kontrak dilaksanakan, dan hasil pekerjaan bermanfaat bagi masyarakat.
Sebanyak 111 paket yang terkonsentrasi pada sepuluh perusahaan belum membuktikan adanya monopoli, persekongkolan, ataupun korupsi. Tetapi pemerintah tidak cukup menjawabnya dengan mengatakan seluruh proses telah berjalan sesuai prosedur. Dokumen pemilihan, kapasitas penyedia, dan hasil pekerjaan harus bisa diuji.
Sebab, dalam pengadaan yang menggunakan uang rakyat, pertanyaan tentang siapa yang memperoleh pekerjaan sama pentingnya dengan pertanyaan tentang apa yang dikerjakan.
PENAPOST.CO.ID membuka ruang klarifikasi, koreksi, dan hak jawab. Pemberitaan ini merupakan laporan berdasarkan analisis data TTI, bukan kesimpulan audit ataupun penetapan tindak pidana. Seluruh pihak tetap memiliki hak memberikan penjelasan sesuai asas praduga tak bersalah.
PENAPOST.CO.ID tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, akurasi, independensi, dan keberimbangan dalam menjalankan fungsi pers. []









