Sepuluh PAC dan pengurus DPC PPP Nagan Raya menyatukan barisan di belakang Mohd. Rizki Ramadhan.
Nagan Raya-Ruang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPRK Nagan Raya menjadi tempat berkumpulnya para penjaga barisan. Jumat, 6 November 2026, pengurus DPC dan perwakilan 10 Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP dari seluruh kecamatan datang membawa satu pesan: Mohd. Rizki Ramadhan tidak menghadapi situasi ini sendirian.
Rizki bukan sekadar nama dalam struktur partai. Ia Ketua DPC PPP Nagan Raya sekaligus Ketua DPRK setempat. Kini, ketika proses hukum sedang berjalan, dukungan politik dari keluarga besar partainya kembali ditegaskan.
Pertemuan itu menghasilkan tujuh poin pernyataan sikap. Isinya mulai dari kesetiaan terhadap perjuangan PPP, dukungan moral kepada Rizki, penghargaan atas kepemimpinannya, hingga komitmen menghormati proses hukum dan menjaga hubungan dengan masyarakat.
Di atas kertas, pernyataan itu berbicara tentang persatuan. Dalam praktik politik, pertemuan tersebut juga memperlihatkan bagaimana sebuah organisasi berusaha menjaga barisan ketika pemimpinnya berada dalam situasi yang mendapat perhatian.
Sekretaris DPC PPP Nagan Raya, Rahmat Pangrabo, mengatakan pernyataan sikap tersebut merupakan keputusan bersama keluarga besar partai.
“Pernyataan ini merupakan sikap bersama keluarga besar PPP Nagan Raya. Kami ingin menjaga persatuan dan kekompakan seluruh kader, sekaligus memberikan dukungan moral kepada Ketua DPC PPP Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan, dalam menghadapi proses yang sedang berjalan,” ujar Rahmat.
Tujuh poin itu menjadi semacam pagar politik. Para kader menyatakan tetap mendukung ketuanya, tetapi pada saat bersamaan menegaskan penghormatan terhadap proses hukum.
Tujuh poin, satu nama
Pernyataan sikap PPP Nagan Raya tidak berhenti pada seruan agar kader tetap kompak. Ada tujuh hal yang ingin ditegaskan.
Pertama, kesetiaan terhadap perjuangan PPP dan komitmen menjaga persatuan seluruh kader. Kedua, dukungan moral kepada Rizki selaku Ketua DPC PPP sekaligus Ketua DPRK Nagan Raya. Kader berharap ia diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, kebijaksanaan, serta kemudahan dalam menjalani proses yang sedang dihadapi.
Ketiga, apresiasi terhadap kepemimpinan Rizki yang dinilai berhasil membangkitkan kembali kekuatan politik PPP di Nagan Raya. Keempat, penghormatan terhadap proses hukum dan asas praduga tak bersalah.
Kelima, ucapan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan partai politik, mitra politik, serta masyarakat yang selama ini menjalin hubungan baik dengan PPP.
Keenam, komitmen menjaga silaturahmi dan berkontribusi bagi kemajuan Nagan Raya. Ketujuh, penegasan bahwa seluruh pernyataan tersebut merupakan wujud kebersamaan, solidaritas, dan dukungan moral kepada Rizki.
Tujuh poin itu menunjukkan bahwa partai ingin memastikan persoalan yang sedang dihadapi ketuanya tidak berkembang menjadi persoalan internal organisasi.
Namun, ada satu garis yang harus tetap dibedakan: dukungan politik merupakan sikap organisasi, sedangkan penentuan perkara hukum merupakan kewenangan lembaga penegak hukum. Keduanya tidak bisa saling menggantikan.
Empat kursi setelah tiga periode
Di balik dukungan tersebut, ada catatan elektoral yang menjadi kebanggaan kader PPP Nagan Raya. Pada Pemilu 2024, PPP berhasil memperoleh 15.429 suara dan meraih empat kursi DPRK Nagan Raya. Capaian itu mengakhiri tiga periode pemilu sebelumnya ketika partai tersebut tidak berhasil memperoleh kursi di parlemen daerah.
Bagi pengurus PPP, keberhasilan itu tidak datang begitu saja. Konsolidasi organisasi, kemampuan merangkul berbagai elemen, dan kepemimpinan Rizki disebut sebagai faktor yang ikut menghidupkan kembali kekuatan partai.
Empat kursi itu bukan angka kecil dalam perjalanan politik sebuah partai di tingkat kabupaten. Kursi parlemen memberikan ruang bagi partai untuk memperjuangkan kepentingan konstituen sekaligus memperkuat posisi politiknya.
Karena itulah, apresiasi terhadap Rizki masuk dalam pernyataan sikap. Kader tidak hanya menyampaikan dukungan kepada seorang ketua, tetapi juga mengingat kembali perjalanan organisasi yang mereka anggap berhasil dibangun bersama.
Meski demikian, prestasi elektoral tidak boleh dijadikan ukuran untuk menilai persoalan hukum. Perolehan suara menunjukkan kepercayaan pemilih pada pemilu, bukan kesimpulan mengenai benar atau salahnya seseorang dalam suatu perkara.
Solidaritas bukan pengganti hukum
Dalam politik, loyalitas sering menjadi kekuatan sekaligus ujian. Ketika pemimpin berada dalam tekanan, organisasi dituntut menunjukkan sikap. Namun, semakin besar dukungan yang diberikan, semakin penting pula menjaga batas antara solidaritas dan proses hukum.
PPP Nagan Raya menyatakan memilih menghormati mekanisme hukum. Mereka juga meminta seluruh kader tidak kehilangan kendali dalam menjaga hubungan dengan masyarakat.
Rahmat Pangrabo menegaskan bahwa seluruh kader diharapkan tetap menjaga kebersamaan dan menghormati proses yang sedang berjalan.
“Kami menghormati proses hukum dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Harapan kami, seluruh kader tetap menjaga persatuan, kekompakan, dan hubungan baik dengan semua pihak,” katanya.
Pernyataan itu menjadi pesan bahwa partai tidak ingin terjebak dalam konflik yang lebih luas. Dukungan kepada Rizki ditempatkan sebagai dukungan moral, bukan sebagai keputusan atas perkara yang sedang diproses.
Di sisi lain, publik tetap memiliki kepentingan untuk mengetahui perkembangan persoalan yang melibatkan seorang pejabat publik. Sebab, Ketua DPRK bukan hanya pemimpin partai, melainkan juga pemegang mandat politik dari masyarakat.
Karena itu, transparansi informasi, penjelasan pihak terkait, serta penghormatan terhadap mekanisme hukum menjadi bagian penting dari persoalan ini.
Benteng politik dan pertanyaan publik
Pertemuan di Ruang Fraksi PPP itu memperlihatkan satu hal: organisasi memilih merapatkan barisan. Sepuluh PAC hadir bersama pengurus DPC. Tujuh poin disepakati. Nama Rizki disebut berulang kali sebagai sosok yang mendapat dukungan moral.
Namun, soliditas internal bukanlah akhir dari cerita. Partai memiliki hak untuk memberikan dukungan kepada kadernya. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang terang mengenai persoalan yang sedang menjadi perhatian. Sementara itu, lembaga penegak hukum berkewajiban menjalankan proses secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi PPP Nagan Raya. Bukan hanya menjaga agar barisan tidak pecah, tetapi juga memastikan solidaritas tidak menutup ruang bagi transparansi dan akuntabilitas.
Sebab, empat kursi parlemen dapat menjadi catatan keberhasilan politik. Sepuluh PAC bisa menjadi simbol kekompakan organisasi. Tujuh poin pernyataan sikap dapat mempertegas dukungan kader.
Tetapi tidak satu pun dari semua itu dapat menggantikan jawaban hukum. PPP boleh memasang benteng untuk menjaga solidaritas. Namun, ketika menyangkut kepentingan publik, benteng itu tidak boleh menjadi tembok yang menghalangi keterbukaan. []
