Disdik Beli Komputer Atau Beli Teka-Teki?

Harga Rp29,84 juta per unit disorot TTI. Disdik Aceh menyebut pajak, TKDN, lisensi perangkat lunak, garansi, instalasi, hingga dukungan teknis menjadi komponen pembentuk harga.

 

Banda Aceh-Pengadaan komputer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Transparansi Tender Indonesia (TTI).

Harga pengadaan yang mencapai Rp29.849.550 per unit memunculkan pertanyaan mengenai spesifikasi barang dan komponen pembentuk harga.

TTI mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh membuka identitas produk, spesifikasi teknis, serta rincian harga satuan agar masyarakat dapat menguji kewajaran pembelian dengan harga pasar untuk produk dan layanan yang benar-benar sebanding.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar publik tidak hanya mengetahui nilai transaksi, tetapi juga memahami barang yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah.

Menurutnya, informasi yang perlu dibuka mencakup merek, model, kode produk, spesifikasi prosesor, kapasitas RAM, media penyimpanan, monitor, hingga lisensi perangkat lunak apabila termasuk dalam paket pengadaan.

“Buka spesifikasi dan rincian harga per unit. Kalau merek, model, dan kelengkapannya jelas, kita bisa sama-sama mengecek harga pasar dan melihat berapa harga barang sebelum PPN,” ujar Nasruddin.

Disdik: Harga Bukan Sekadar Komputer

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP., menjelaskan bahwa pengadaan komputer dengan harga Rp29.849.550 per unit dilakukan melalui mekanisme e-Purchasing menggunakan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Murthalamuddin, proses pengadaan telah melalui mekanisme verifikasi dalam sistem katalog elektronik.

Ia menjelaskan, harga pengadaan pemerintah tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan harga komputer yang ditawarkan di toko daring.

Sebab, menurutnya, terdapat sejumlah komponen yang harus diperhitungkan dalam transaksi pengadaan, antara lain pajak, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), lisensi perangkat lunak, garansi on-site, instalasi, pengiriman, serta dukungan teknis.

Dengan demikian, nilai pengadaan tidak semata-mata mencerminkan harga perangkat komputer, tetapi juga komponen pendukung yang melekat pada paket pembelian.

Murthalamuddin menegaskan pihaknya mendukung pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah Aceh.

“Kami mendukung pengawasan terhadap penggunaan APBA dan kami ingin anggaran pendidikan digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan Aceh,” ujarnya.

Meski demikian, penjelasan mengenai komponen pembentuk harga tersebut masih membutuhkan rincian lebih lanjut.

Berapa nilai perangkat utama, lisensi perangkat lunak, garansi on-site, instalasi, pengiriman, dan dukungan teknis?

Tanpa pemisahan komponen biaya, publik belum dapat menguji secara utuh bagaimana angka Rp29.849.550 per unit terbentuk.

E-Katalog Tetap Perlu Diuji

Penjelasan Disdik Aceh tersebut menjadi bagian penting dalam melihat struktur harga pengadaan.

Namun, bagi TTI, rincian komponen pembentuk harga tetap perlu dibuka agar dapat diperiksa secara objektif.

Keberadaan produk dalam e-Katalog memang menjadi salah satu mekanisme pengadaan pemerintah.

Namun, hal itu tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menguji kewajaran harga berdasarkan spesifikasi, kualitas, layanan, dan komponen biaya yang sebanding.

TTI juga meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan menjelaskan dasar pemilihan produk, referensi harga, produk pembanding, serta hasil negosiasi apabila transaksi dilakukan melalui mekanisme negosiasi.

Perbandingan harga harus dilakukan secara proporsional. Komputer dengan spesifikasi berbeda, lisensi berbeda, garansi berbeda, maupun layanan pendukung yang tidak sama tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya selisih harga yang tidak wajar.

Karena itu, dokumen pembanding dan dasar penetapan harga menjadi penting untuk memastikan keputusan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan.

Rincian Harga dan PPN Perlu Dibuka

Selain spesifikasi teknis, TTI meminta Disdik Aceh menjelaskan rincian harga sebelum PPN, besaran pajak, serta nilai akhir pembayaran.

Informasi tersebut diperlukan agar publik dapat membedakan harga perangkat utama dengan biaya lisensi, instalasi, pengiriman, garansi, dan dukungan teknis.

Rincian itu juga perlu dicocokkan dengan surat pesanan, tagihan, dan faktur pajak untuk memastikan kesesuaian nilai transaksi dengan dokumen perpajakan.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menilai apakah seluruh komponen biaya benar-benar termasuk dalam paket pengadaan dan sesuai dengan barang serta layanan yang diterima.

Transparansi Menjadi Kunci

Pada akhirnya, polemik harga komputer ini tidak cukup dijawab hanya dengan menyebut bahwa pembelian dilakukan melalui e-Katalog. Publik membutuhkan informasi yang lebih konkret mengenai produk dan rincian pembentuk harganya.

Disdik Aceh telah menjelaskan sejumlah komponen yang menurutnya memengaruhi harga Rp29.849.550 per unit. Sementara itu, TTI meminta spesifikasi dan rincian biaya dibuka agar kewajaran harga dapat diuji secara independen.

Perlu ditegaskan, sorotan terhadap harga pengadaan belum membuktikan adanya mark-up ataupun penyimpangan. Penilaian harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen dan perbandingan produk yang setara.

Sebab, uang yang dibelanjakan adalah uang publik. Masyarakat berhak mengetahui komputer apa yang dibeli, apa saja fasilitas yang diperoleh, dan apakah harga yang dibayarkan sebanding dengan manfaatnya.

Komputer boleh dibeli melalui katalog elektronik. Tetapi pertanggungjawaban harganya tetap harus terbuka. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *