TTI meminta Kejati Aceh membongkar pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran revitalisasi 1.019 hektare sawah pascabanjir.
Banda Aceh-Lumpur banjir belum sepenuhnya meninggalkan sawah petani di Kabupaten Bireuen. Di sejumlah lokasi, lahan yang seharusnya kembali produktif justru masih menyisakan persoalan. Pembersihan sedimentasi dikeluhkan warga. Traktor disebut lebih banyak membajak daripada mengangkat endapan lumpur.
Sementara itu, anggaran Rp13,7 miliar telah dialokasikan untuk program revitalisasi persawahan pascabanjir. Ada jarak antara angka dalam dokumen dan cerita dari lapangan. Jarak itulah yang kini perlu diperiksa.
Program tersebut diberitakan mencakup 1.019 hektare lahan di lima kecamatan, dengan alokasi Rp13,5 juta per hektare. Pelaksanaannya disebut menggunakan metode swakelola tipe II.
Di atas kertas, skema itu terdengar sederhana: lahan rusak dipulihkan, sedimentasi dibersihkan, dan petani kembali menanam. Namun, sejumlah keluhan masyarakat justru memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.
Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Kejaksaan Tinggi Aceh turun tangan. Organisasi pemantau pengadaan barang dan jasa itu menilai pelaksanaan program perlu diperiksa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, mekanisme pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan anggaran pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan penyerapan.
“Jangan sampai program yang seharusnya menyelamatkan lahan pertanian masyarakat justru menjadi kegiatan yang hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,” kata Nasruddin, Kamis, 12 November 2026.
Swakelola yang Menyisakan Pertanyaan
Persoalan pertama berada pada metode pelaksanaan. Kegiatan tersebut disebut-sebut menggunakan swakelola tipe II. Namun, TTI menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah rekanan dalam pekerjaan yang semestinya dijalankan melalui mekanisme swakelola.
Informasi lain yang juga perlu ditelusuri adalah dugaan hubungan afiliasi antara pihak yang terlibat dalam pekerjaan dan kerabat oknum pejabat di lingkungan instansi terkait.
Jika informasi itu benar, persoalannya bukan sekadar siapa yang berada di lapangan. Yang perlu dijawab adalah bagaimana pihak ketiga dilibatkan, apa dasar hukumnya, siapa yang mengendalikan pekerjaan, dan ke mana pembayaran disalurkan.
Nasruddin meminta Kejati Aceh memeriksa dokumen perencanaan, dasar penetapan metode swakelola, pembagian tanggung jawab, dokumen kerja sama dengan pihak ketiga jika ada, serta bukti pembayaran.
“Jika pekerjaan ditetapkan sebagai swakelola, seluruh mekanisme pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. APH perlu memastikan apakah pelibatan pihak ketiga telah sesuai aturan atau justru terdapat penyalahgunaan mekanisme pengadaan,” ujarnya.
Swakelola bukan sekadar istilah dalam dokumen pengadaan. Mekanisme itu memiliki ketentuan mengenai pihak pelaksana, tanggung jawab, dan pengelolaan pekerjaan. Karena itu, dugaan pengalihan pekerjaan kepada rekanan perlu diuji berdasarkan dokumen dan aturan yang berlaku.
Lumpur yang Tak Sepenuhnya Terangkat
Pertanyaan berikutnya datang dari sawah. TTI menyebut, pemberitaan salah satu media daring lokal beberapa waktu lalu mengungkap keluhan warga di Kecamatan Kutablang, khususnya Gampong Cot Mee. Pembersihan sedimentasi akibat banjir 2025 diduga tidak dilakukan secara menyeluruh.
Menurut keterangan warga dalam pemberitaan tersebut, pekerjaan disebut hanya menggunakan traktor untuk membajak lahan. Endapan lumpur tidak diangkat dan dibuang sebagaimana diharapkan masyarakat.
Di sinilah persoalan teknis menjadi penting
Pembersihan sedimentasi tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya alat berat di lokasi. Hasil pekerjaan perlu diukur berdasarkan volume endapan yang ditangani, luas lahan yang dipulihkan, metode pengerjaan, dan kondisi akhir persawahan.
Apakah seluruh endapan telah dibersihkan? Apakah material sedimentasi dipindahkan ke tempat yang semestinya? Apakah lahan benar-benar siap ditanami?
Tanpa pengukuran fisik, laporan pekerjaan berisiko hanya menjadi catatan administratif yang sulit dibandingkan dengan kondisi sebenarnya.
“Kalau tujuan kegiatan adalah membersihkan endapan sedimen, maka hasilnya harus dapat diukur. Berapa hektare yang ditangani? Berapa volume sedimentasi yang diangkat? Ke mana material dibuang? Dan apakah lahan sudah benar-benar siap ditanami?” kata Nasruddin.
Menghitung Uang, Mengukur Hasil
Angka dalam program ini tidak kecil. Dengan alokasi Rp13,5 juta per hektare untuk 1.019 hektare, total anggaran mencapai Rp13.756.500.000. Wilayah pelaksanaan disebut mencakup lima kecamatan.
Besarnya anggaran semestinya berbanding lurus dengan keterukuran hasil pekerjaan. Setiap lokasi perlu memiliki catatan mengenai luas lahan, volume sedimentasi, jenis peralatan, waktu pelaksanaan, dan hasil akhir.
TTI meminta Kejati Aceh bersama aparat pengawasan yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi. Realisasi pekerjaan harus dicocokkan dengan pembayaran yang telah dilakukan.
Pemeriksaan juga perlu menyentuh laporan penggunaan alat berat, dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan, serta bukti bahwa lahan yang masuk dalam daftar kegiatan benar-benar memperoleh penanganan.
Nasruddin meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen. “Jangan hanya memeriksa laporan administrasi di atas meja. Turun langsung ke sawah, ukur hasil pekerjaan, dengarkan keluhan petani, dan cocokkan dengan uang negara yang telah dibayarkan,” katanya.
Menunggu Kejati Membuka Jejak
TTI juga meminta instansi penanggung jawab membuka rincian alokasi anggaran per lokasi, dokumen pelaksanaan kegiatan, identitas pihak yang terlibat, dan laporan pemeriksaan hasil pekerjaan.
Jika ditemukan bukti penyalahgunaan kewenangan, pekerjaan fiktif, pertanggungjawaban tidak benar, atau kerugian keuangan negara, aparat diminta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Namun, dugaan keterlibatan rekanan dan hubungan afiliasi dengan pejabat belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum. Semua itu memerlukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi para pihak, dan verifikasi lapangan.
Pihak pelaksana maupun instansi penanggung jawab juga perlu diberi kesempatan menjelaskan metode pekerjaan, penggunaan anggaran, dan hasil yang telah dicapai.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program revitalisasi bukan sekadar 1.019 hektare dalam laporan atau Rp13,7 miliar dalam dokumen anggaran. Ukurannya adalah sawah yang kembali bisa ditanami dan petani yang memperoleh kembali sumber penghidupannya.
Lumpur banjir mungkin menjadi persoalan teknis. Tetapi jika pekerjaan, mekanisme pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran ikut dipertanyakan, persoalannya sudah jauh lebih luas.
Kejati Aceh kini diminta menelusuri setiap mata rantai kegiatan. Sebab, yang harus dibersihkan bukan hanya sedimentasi di sawah, melainkan juga segala ketidakjelasan dalam penggunaan uang negara.
“Uang negara untuk pemulihan sawah pascabencana harus menghasilkan sawah yang kembali produktif. APH harus memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan hak petani tidak diabaikan,” ujar Nasruddin Bahar.
Hingga berita ini ditulis, PENAPOST.CO.ID belum memperoleh klarifikasi dari instansi penanggung jawab kegiatan maupun pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan program revitalisasi sawah tersebut, termasuk mekanisme swakelola, dugaan keterlibatan rekanan, hasil pekerjaan fisik, dan pertanggungjawaban anggaran.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab. Setiap informasi dan tanggapan yang diterima akan dipublikasikan secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik. []
