TTI menyoroti dugaan ketidakwajaran harga pengadaan komputer Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026.
Banda Aceh-Membeli komputer di toko daring cukup dengan beberapa kali klik. Pilih merek, periksa spesifikasi, bandingkan harga, lalu bayar. Tetapi ketika pemerintah yang membeli, harga bisa memiliki cerita berbeda.
Dalam pengadaan komputer Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026, perbedaan harga itu kini menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Hasil penelusuran awal lembaga tersebut menemukan harga pembanding komputer sekitar Rp14 juta per unit di toko daring. Sementara harga dalam pengadaan pemerintah disebut mencapai Rp29 juta per unit.
Selisihnya Rp15 juta.
Angka itu bukan selisih recehan. Harga kontrak bahkan mencapai lebih dari dua kali harga pembanding. Pertanyaannya, apa yang membuat komputer tersebut begitu mahal?
Apakah spesifikasinya lebih tinggi? Apakah dilengkapi perangkat lunak khusus, instalasi, garansi, pengiriman, dan layanan purnajual? Atau ada komponen biaya lain yang belum diketahui publik?
Pertanyaan itu semestinya tidak sulit dijawab jika seluruh proses pengadaan telah disusun secara transparan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh menjelaskan dasar penetapan harga komputer tersebut. Menurut dia, pengadaan menggunakan anggaran publik harus dapat diuji kewajarannya.
“Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka spesifikasinya dan jelaskan komponen biayanya. Ini uang rakyat, publik berhak tahu,” kata Nasruddin.
Komputer Mahal, Spesifikasi Jangan Ikut Mahal Dibuka
TTI meminta Dinas Pendidikan Aceh mempublikasikan spesifikasi teknis komputer yang dibeli. Mulai dari merek, model, prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, sistem operasi, monitor, aksesori, hingga garansi.
Jumlah unit, nilai kontrak, identitas penyedia, metode pengadaan, serta dokumen pendukung penetapan harga juga diminta diumumkan.
Bagi TTI, informasi tersebut penting untuk memastikan apakah barang yang dibeli pemerintah benar-benar sepadan dengan harga kontraknya.
Sebab, membandingkan harga komputer tidak cukup hanya melihat foto produk dan angka yang tertera di toko daring. Spesifikasi harus sama atau setidaknya setara. Pajak, pengiriman, instalasi, perangkat lunak, garansi, dan layanan purnajual juga perlu dihitung.
Namun, perbedaan komponen biaya itu harus dibuktikan. Tidak cukup hanya disebut sebagai alasan mengapa harga pemerintah lebih tinggi.
Jika komputer Rp29 juta memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan produk pembanding Rp14 juta, publik berhak mengetahui keunggulannya.
Jangan sampai harga sudah diumumkan dalam kontrak, tetapi spesifikasinya justru membuat masyarakat harus menebak-nebak.
HPS: Dari Survei Pasar atau Angka di Atas Meja?
Sorotan berikutnya mengarah pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). TTI mempertanyakan bagaimana harga perkiraan tersebut disusun. Dari mana sumber survei pasar diperoleh?
Berapa penyedia yang dijadikan pembanding? Apakah spesifikasi barang yang disurvei benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengadaan?
HPS merupakan bagian penting dalam proses pengadaan. Penyusunannya harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nasruddin meminta dokumen survei harga, penyusunan HPS, proses negosiasi, hingga penetapan penyedia ditelusuri.
Jika harga pembanding di pasar sekitar Rp14 juta, pemerintah perlu menjelaskan komponen apa yang menyebabkan harga pengadaan mencapai Rp29 juta per unit.
Bisa jadi ada layanan tambahan yang membuat harga berbeda. Tetapi jika memang demikian, berapa nilainya dan apa bukti bahwa layanan tersebut benar-benar diberikan?
Di sinilah transparansi diuji. Bukan hanya ketika anggaran disahkan, melainkan juga ketika barang dibeli dan uang negara dibayarkan.
Seratus Unit, Selisih Rp1,5 Miliar
Selisih Rp15 juta per unit akan menjadi angka besar jika jumlah pembelian mencapai puluhan atau ratusan unit.
Dalam simulasi 100 unit, perbedaan harga tersebut mencapai Rp1,5 miliar.
Angka itu hanya ilustrasi berdasarkan selisih harga pembanding, bukan jumlah unit yang telah dipastikan dibeli dan bukan pula perhitungan kerugian negara.
Namun, simulasi tersebut menunjukkan mengapa kewajaran harga tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
Anggaran pendidikan seharusnya memberikan manfaat bagi sekolah, guru, dan peserta didik. Setiap rupiah yang dibelanjakan semestinya memiliki alasan, bukti, dan hasil yang bisa diperiksa.
Publik tentu tidak keberatan jika pemerintah membeli komputer berkualitas tinggi. Yang menjadi persoalan adalah ketika harga tinggi tidak disertai penjelasan yang memadai.
Kejati Aceh Diminta Menelusuri
TTI mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh menelaah dugaan ketidakwajaran harga tersebut sesuai kewenangannya.
Nasruddin meminta penelusuran dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan HPS, negosiasi, pemilihan penyedia, hingga pemeriksaan barang yang diterima.
TTI juga meminta aparat mencermati kemungkinan konflik kepentingan atau pengaturan harga apabila ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan tersebut.
Menurut Nasruddin, selisih harga pembanding Rp15 juta per unit layak mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, perbedaan harga toko daring dengan kontrak pemerintah tidak otomatis membuktikan terjadinya mark-up. Penilaian harus didasarkan pada kesamaan spesifikasi, seluruh komponen biaya, dokumen pengadaan, serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Menunggu Jawaban Pak Kadis
Kini, penjelasan berada di tangan Dinas Pendidikan Aceh. Dokumen spesifikasi dan dasar penetapan harga dapat menjadi jawaban atas pertanyaan yang muncul.
Jika komputer tersebut memang memiliki spesifikasi tinggi dan layanan tambahan yang membuat harganya mencapai Rp29 juta, tunjukkan rinciannya. Jika HPS disusun berdasarkan survei pasar yang memadai, buka dasar perhitungannya.
PENAPOST membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Dinas Pendidikan Aceh maupun penyedia barang terkait.
Hingga berita ini dipublis, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak tersebut.
Dalam pengadaan barang pemerintah, harga boleh berbeda dari pasar. Tetapi perbedaannya harus punya alasan yang masuk akal dan dapat dibuktikan.
Sebab, komputer boleh dibeli dengan harga mahal. Namun, penjelasan kepada publik seharusnya tidak ikut menjadi barang langka.
Jika Rp29 juta memang harga yang wajar, dokumenlah yang semestinya berbicara. Bukan publik yang dipaksa menebak-nebak.
Catatan redaksi: Informasi harga dan selisih tersebut merupakan temuan awal TTI yang masih memerlukan verifikasi. Perbedaan harga pembanding bukan bukti kerugian negara.
Penetapan ada atau tidaknya penyimpangan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, spesifikasi, dan perhitungan pihak berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. []
