Paket pekerjaan bernilai besar dikhawatirkan mempersempit peluang kontraktor lokal, sementara pengusaha daerah berisiko hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Banda Aceh-Bencana datang membawa lumpur, merusak rumah, memutus jalan, dan melumpuhkan kehidupan warga. Kini, ketika Aceh mulai membangun kembali, muncul pertanyaan lain, siapa yang paling menikmati proyek pemulihan?
Dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) Aceh untuk periode 2026–2028 disebut mencapai Rp58,97 triliun. Angka yang fantastis. Cukup besar untuk membangun kembali infrastruktur, memulihkan fasilitas publik, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Namun, Transparansi Tender Indonesia (TTI) mencium persoalan dalam pembagian kesempatan pekerjaan. Organisasi pemantau pengadaan itu mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem turun tangan mengevaluasi keterlibatan dan dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek rehab rekon.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengingatkan agar pengusaha lokal tidak sekadar menjadi penonton ketika pembangunan berlangsung di daerah sendiri.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. TTI menilai paket pekerjaan yang terlalu besar dan terkonsentrasi berpotensi membuat kontraktor lokal kesulitan bersaing. Persyaratan modal, pengalaman, peralatan, serta kemampuan finansial dapat menjadi pagar tinggi bagi perusahaan daerah.
Di atas kertas, proyek berjalan. Kontrak ditandatangani. Perusahaan besar masuk. Tetapi pertanyaan tentang seberapa besar manfaat ekonomi yang tinggal di Aceh belum tentu terjawab.
Proyek di Aceh, Kesempatan ke Mana?
Dalam pengadaan pemerintah, ukuran paket menentukan luasnya pintu persaingan. Semakin besar nilai pekerjaan, semakin besar pula kapasitas yang harus disiapkan penyedia.
BUMN umumnya memiliki sumber daya untuk menangani pekerjaan berskala besar. Mereka mempunyai pengalaman, peralatan, jaringan pembiayaan, dan kemampuan mobilisasi yang tidak selalu dimiliki kontraktor lokal.
Masalah muncul ketika pekerjaan yang sebenarnya dapat dikerjakan perusahaan daerah ikut dikemas dalam paket besar. Kontraktor lokal akhirnya menghadapi pilihan sulit: tidak ikut bersaing atau masuk melalui skema kerja sama dengan perusahaan yang memperoleh kontrak utama.
TTI mengkhawatirkan situasi itu membuat pengusaha Aceh hanya kebagian pekerjaan pendukung, bahkan tersisih dari proses utama.
Jika kekhawatiran tersebut benar terjadi, pemulihan infrastruktur belum tentu sejalan dengan pemulihan ekonomi lokal.
Aceh bisa saja memperoleh jalan baru, jembatan baru, dan bangunan baru. Tetapi kesempatan usaha bagi perusahaan daerah justru tertinggal di belakang.
Mualem Diminta Tidak Berdiam Diri
TTI meminta Gubernur Muzakir Manaf mengevaluasi pembagian proyek rehab rekon agar lebih berpihak kepada pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan.
Menurut TTI, pemerintah perlu memastikan bahwa keterlibatan BUMN tidak menutup ruang bagi perusahaan daerah. Proyek berskala besar memang dapat membutuhkan kemampuan perusahaan negara, tetapi pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas kontraktor lokal semestinya tetap dibuka melalui persaingan yang wajar.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian TTI.
Pertama, mengevaluasi ukuran dan pembagian paket pekerjaan. Proyek yang memungkinkan untuk dilaksanakan perusahaan lokal perlu dipertimbangkan agar tidak seluruhnya terkonsentrasi dalam paket besar.
Kedua, memberikan kesempatan kepada kontraktor Aceh yang memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan teknis. Pengusaha lokal jangan hanya diingat ketika dibutuhkan sebagai tenaga pendukung atau subkontraktor.
Ketiga, membuka informasi pengelolaan dana rehab rekon Rp58,97 triliun. Mulai dari sumber anggaran, pagu, nilai kontrak, nama penyedia, progres fisik, hingga realisasi keuangan.
Bagi TTI, keterbukaan data merupakan syarat penting agar publik dapat mengetahui siapa yang memperoleh pekerjaan dan sejauh mana proyek dijalankan.
Sebab, dana sebesar itu terlalu besar untuk hanya diketahui melalui angka-angka dalam paparan resmi.
BUMN Dibutuhkan, Tapi Jangan Menutup Pintu
Keterlibatan BUMN dalam pembangunan pascabencana bukan sesuatu yang otomatis keliru. Pekerjaan strategis, infrastruktur vital, dan proyek yang membutuhkan alat berat serta mobilisasi besar memang dapat memerlukan kapasitas perusahaan negara.
Namun, kebutuhan terhadap BUMN tidak berarti semua pekerjaan harus diberikan dalam skala besar. Pemerintah perlu membedakan pekerjaan yang benar-benar membutuhkan kemampuan khusus dengan pekerjaan yang secara teknis dapat dilaksanakan kontraktor daerah.
Persoalannya bukan memilih BUMN atau pengusaha lokal. Keduanya dapat dilibatkan sesuai kemampuan dan kebutuhan pekerjaan.
Yang perlu dihindari adalah kondisi ketika perusahaan besar memperoleh ruang utama, sedangkan perusahaan lokal hanya menunggu sisa kesempatan.
Rp58,97 Triliun Harus Terlihat Manfaatnya
Nilai dana rehab rekon yang disebut mencapai Rp58,97 triliun membutuhkan pengawasan publik yang serius. Bukan hanya soal berapa banyak proyek yang selesai, tetapi juga siapa yang mengerjakan dan siapa yang memperoleh manfaat ekonominya.
Berapa perusahaan lokal yang mendapatkan kontrak? Berapa tenaga kerja Aceh yang terserap? Berapa banyak material dan jasa lokal yang digunakan? Berapa besar nilai pekerjaan yang benar-benar berputar di daerah? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dengan data terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, PENAPOST.CO.ID belum memperoleh tanggapan resmi dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengenai desakan TTI tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Aceh, BUMN, serta instansi terkait.
Aceh sedang membangun kembali wilayah yang terdampak bencana. Pemerintah tentu membutuhkan perusahaan besar untuk mempercepat pekerjaan. Namun, pembangunan tidak semestinya hanya dihitung dari beton yang terpasang dan jalan yang selesai.
Ada ekonomi masyarakat yang juga harus dipulihkan.
Jangan sampai Aceh menjadi tempat proyek dikerjakan, tetapi pengusaha lokal hanya menjadi penonton. Jangan sampai triliunan rupiah datang atas nama pemulihan, sementara kesempatan ekonomi daerah justru ikut mengungsi.
Mualem kini ditunggu sikapnya, memastikan percepatan pembangunan berjalan, sekaligus menjaga agar kontraktor Aceh tidak tersisih dari pembangunan di tanahnya sendiri. []
