“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja,” ujarnya.
Jakarta-Urusan pekerja tidak lagi sekadar soal upah dan jam kerja. Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memuat 313 pasal dalam 23 bab. Regulasi ini mencakup berbagai tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja hingga masa purna kerja.
Sejumlah persoalan penting masuk dalam aturan baru tersebut. Mulai dari pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dana cadangan pesangon.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, undang-undang tersebut perlu dipahami seluruh pihak, terutama pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja. Pemahaman terhadap aturan dinilai penting agar setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (9/11/2026).
Dari Pelatihan hingga PHK
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur persoalan ketenagakerjaan secara luas. Pada tahap sebelum seseorang memasuki dunia kerja, regulasi ini mencakup perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan, pemagangan, serta penempatan tenaga kerja.
Aturan tersebut juga menyentuh perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, dan penggunaan tenaga kerja asing.
Sementara dalam hubungan kerja, sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian pekerja dan perusahaan turut diatur. Di antaranya pelindungan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, dan PHK.
Satu hal lain yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan dana cadangan pesangon. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.
Dengan cakupan tersebut, undang-undang ini menempatkan pelindungan ketenagakerjaan sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pekerja ketika sudah terikat hubungan kerja, tetapi juga sejak sebelum memasuki pasar kerja.
Yassierli menegaskan, pelaksanaan undang-undang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, pelindungan tenaga kerja perlu mencakup seluruh perjalanan seseorang dalam dunia kerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Mulai Berlaku 28 Oktober 2026
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya disetujui DPR RI bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal yang sama dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Meski aturan baru telah berlaku, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Pemerintah menyediakan dokumen lengkap undang-undang tersebut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Pekerja, pencari kerja, pengusaha, dan masyarakat umum dapat membaca serta mengunduh naskah UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui tautan https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Pemahaman terhadap 313 pasal tersebut menjadi penting. Sebab, aturan baru ini akan menjadi salah satu rujukan dalam mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di dunia ketenagakerjaan. []
