Di tengah perebutan kursi Ketua PWI Aceh, saldo rekening Rp72 juta mendadak dikaitkan dengan dugaan suap Kongres PWI Pusat.
Banda Aceh-Ada yang ganjil dalam kontestasi menuju kursi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh. Tim dari PWI Pusat sudah meninggalkan Aceh setelah memeriksa sejumlah laporan. Namun, isu baru justru muncul setelah mereka kembali ke Jakarta.
Namanya dugaan suap
Sasaran tudingan adalah Nasir Nurdin, salah satu kandidat Ketua PWI Aceh. Peristiwa yang dipersoalkan disebut terjadi dalam Kongres PWI Pusat di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Agustus 2025.
Salah satu angka yang kemudian menjadi sorotan adalah Rp72 juta. Angka itu disebut sebagai saldo dalam rekening pribadi Nasir yang dikaitkan dengan dugaan penerimaan suap.
Bagi Nasir, persoalan tersebut bukan perkara kecil. Ia menilai pengaitan saldo rekening dengan suap tanpa penjelasan mengenai transaksi dan asal-usul uang merupakan upaya merusak reputasinya.
“Suap tidak berdiri sendiri, tetapi ada pemberi dan penerima. Namun dalam tudingan terhadap saya hanya mengulang-ulang menampilkan rekening pribadi saya dengan memperlihatkan saldo Rp72 juta yang disebut suap. Tak ada data transaksi dari mana sumber dana. Ini sangat keterlaluan. Apa tidak boleh rekening saya memiliki saldo?” kata Nasir melalui Ketua Tim Pemenangannya, Jufrizal.
Pertanyaan Nasir sederhana, tetapi menyentuh inti persoalan: apakah saldo rekening dapat langsung dianggap sebagai bukti penerimaan suap?
Dalam pembuktian dugaan suap, angka saldo tidak berdiri sendiri. Harus ada penjelasan mengenai aliran dana, pihak pemberi, penerima, waktu transaksi, serta hubungan pemberian tersebut dengan suatu kepentingan atau tindakan tertentu.
Tanpa rangkaian informasi itu, saldo rekening belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
Namun, Nasir merasa namanya telanjur menjadi sasaran pemberitaan. Ia mengaku sejumlah pihak menyarankan agar tidak menanggapi isu tersebut.
Baginya, sikap diam justru berpotensi membuat tudingan yang belum terbukti berkembang menjadi persepsi publik.
“Banyak pihak menyarankan tak perlu dilayani karena sudah jelas upaya pembunuhan karakter. Tapi kalau tidak ditanggapi bisa dianggap sebagai kebenaran,” ujarnya.
Kontestasi dan Bayang-bayang Kampanye Hitam
Nasir menghubungkan kemunculan isu tersebut dengan persaingan dalam Konferensi Provinsi XIII PWI Aceh.
Ia menduga ada pihak yang merasa terganggu dengan pencalonannya. Menurut dia, tudingan suap yang muncul di tengah kontestasi organisasi merupakan isu yang sangat memalukan.
Dugaan mengenai motif politik itu masih merupakan penilaian Nasir. Belum ada bukti independen yang dapat memastikan siapa pihak di balik pemberitaan tersebut ataupun apakah isu itu sengaja dimunculkan untuk memengaruhi kontestasi.
Tetapi waktunya menjadi perhatian Nasir
Ia menyinggung proses verifikasi yang sebelumnya dilakukan tim PWI Pusat terhadap berbagai laporan mengenai kandidat dan kepanitiaan Konferprov XIII PWI Aceh.
Menurut Nasir, selama proses pemeriksaan tersebut, tidak ada laporan yang berkaitan dengan dugaan suap terhadap dirinya.
“PWI Pusat sudah sangat berbaik hati menurunkan tim untuk mencari tahu kebenaran laporan yang disampaikan baik terkait kandidat maupun kepanitiaan Konferprov XIII PWI Aceh. Dari sekian banyak laporan yang diverifikasi tak ada satu pun yang terkait isu suap. Kok tiba-tiba isu itu muncul setelah tim PWI Pusat kembali ke Jakarta,” katanya.
Pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai hubungan antara proses verifikasi internal PWI dan munculnya pemberitaan tentang dugaan suap.
Apakah informasi mengenai rekening itu berasal dari laporan yang pernah disampaikan kepada PWI Pusat?
Apakah ada dokumen pendukung lain? Atau justru informasi tersebut muncul dari sumber berbeda?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan konfirmasi dari PWI Pusat maupun pihak yang pertama kali menyampaikan tudingan.
Ancaman Jalur Hukum
Nasir tidak hanya membantah. Ia juga mempertimbangkan langkah hukum.
Ia menyebut ketentuan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE serta ketentuan dalam KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.
“Saya tidak akan tinggal diam, dan akan mempertimbangkan memproses tuduhan-tuduhan tanpa dasar ini,” katanya.
Ancaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini berpotensi melebar dari arena kontestasi organisasi ke ranah hukum.
Namun, persoalan hukum tidak cukup diselesaikan dengan saling membantah. Pihak yang menuding perlu menunjukkan dasar informasi dan bukti yang mendukung pemberitaan.
Sementara Nasir juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan asal-usul dana yang dipersoalkan apabila memang diperlukan dalam proses klarifikasi.
Nasir menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan tuduhan tersebut, sekaligus menantang pihak yang menuding agar mengungkap identitas pemberi suap yang dimaksud.
“Ayo kita buka-bukaan, jangan seperti orang kebakaran jenggot lalu menyeruduk apa saja,” kata Jufrizal menyampaikan pernyataan Nasir.
Ketika Rekening Menjadi Senjata
Kontestasi organisasi wartawan seharusnya menjadi ruang adu gagasan, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan. Bukan arena tempat reputasi seseorang dipertaruhkan melalui tuduhan yang belum terang pembuktiannya.
Jika benar ada praktik suap dalam kongres, persoalan itu tentu layak diusut. Tetapi jika tuduhan hanya bertumpu pada tampilan saldo rekening tanpa bukti transaksi, publik berhak mempertanyakan dasar kesimpulannya.
Di sisi lain, bantahan kandidat juga tidak otomatis mengakhiri persoalan. Transparansi tetap diperlukan agar semua pihak dapat menguji informasi secara terbuka.
Ada setidaknya tiga hal yang perlu dijelaskan: dari mana asal informasi mengenai saldo Rp72 juta, apakah terdapat bukti transaksi yang menghubungkannya dengan dugaan suap, dan siapa pihak yang dapat mempertanggungjawabkan tudingan tersebut.
PWI Pusat juga perlu menjelaskan sejauh mana pemeriksaan terhadap laporan terkait Konferprov XIII PWI Aceh telah dilakukan.
Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut Nasir Nurdin atau kandidat lainnya. Kredibilitas organisasi wartawan ikut dipertaruhkan ketika kontestasi kepemimpinan diwarnai tuduhan serius yang belum dibuktikan secara terbuka.
Tim PWI Pusat boleh saja sudah pulang ke Jakarta. Tetapi pertanyaan mengenai dugaan suap belum ikut selesai.
Dan saldo Rp72 juta, betapapun menariknya menjadi bahan perdebatan, tetap membutuhkan bukti sebelum seseorang dapat dinyatakan menerima suap.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PWI Pusat, pihak yang menyampaikan tudingan, serta seluruh pihak terkait. []
