Muhammad Zairin meraih nomor urut 3 sebagai calon Ketua DK PWI Aceh periode 2026–2031. Berbekal pengalaman lebih dari dua dekade.
Banda Aceh-Menjaga kehormatan pers tidak cukup dengan mengingatkan wartawan agar mematuhi kode etik. Lebih dari itu, diperlukan lembaga yang berani bersikap independen, adil dalam mengambil keputusan, dan tidak tunduk pada tekanan kepentingan.
Di tengah kebutuhan tersebut, Muhammad Zairin, S.H., maju sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031. Ia membawa pengalaman panjang di tubuh organisasi sekaligus menawarkan pembenahan lembaga penjaga etik wartawan.
Dalam pengundian nomor urut di Kantor PWI Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026), Zairin memperoleh nomor urut 3. Dua kandidat lainnya, Tarmilin Usman mendapat nomor urut 1 dan Azhari nomor urut 2.
Bagi Zairin, pencalonan ini bukan sekadar upaya memperoleh posisi dalam struktur organisasi. Ada tanggung jawab yang lebih mendasar: memastikan kehormatan profesi wartawan tetap terjaga di tengah perubahan industri media dan semakin kuatnya berbagai kepentingan di sekitar kerja jurnalistik.
Dua Dekade Mengabdi di PWI
Zairin bukan orang baru dalam perjalanan organisasi PWI Aceh. Ia tercatat sebagai anggota biasa PWI sejak 1 Januari 2003.
Pengabdiannya berlanjut melalui sejumlah posisi struktural. Ia pernah menjadi Wakil Ketua Seksi Wartawan Hukum PWI Aceh periode 2005–2010. Setelah itu, ia dipercaya sebagai Wakil Sekretaris II selama dua periode, yakni 2010–2015 dan 2015–2020.
Pada periode 2021–2026, Zairin menjabat Sekretaris PWI Aceh
Rentang pengalaman lebih dari dua dekade tersebut memberinya kesempatan mengenal dinamika organisasi dari berbagai sisi. Mulai dari urusan keanggotaan, administrasi, konsolidasi, hingga hubungan kelembagaan.
Dukungan terhadap pencalonannya juga datang dari berbagai daerah. Saat menyerahkan berkas pencalonan pada Oktober 2026, Zairin mengantongi 100 dukungan tertulis dari wartawan di 20 kabupaten/kota. Jumlah itu melampaui persyaratan dukungan minimal.
Pengalaman dan dukungan tersebut menjadi modal awal. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menerjemahkan kepercayaan anggota menjadi pembenahan kelembagaan.
DKP Bukan Sekadar Ruang Menghukum

Salah satu gagasan utama yang ditawarkan Zairin adalah membangun DKP yang independen, berintegritas, berwibawa, dan berkeadilan.
Baginya, lembaga kehormatan tidak semestinya hanya dikenal ketika menjatuhkan sanksi kepada wartawan. DKP juga harus menjadi ruang pembinaan, pendidikan, dan penguatan kesadaran etik.
Pandangan ini penting karena persoalan profesi wartawan tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan penghukuman. Ada persoalan yang membutuhkan pemeriksaan objektif, klarifikasi, pendampingan, dan pemahaman terhadap konteks kerja jurnalistik.
Namun, pembinaan bukan berarti membiarkan pelanggaran. Kode Etik Jurnalistik, AD/ART, dan Kode Perilaku Wartawan tetap harus ditegakkan secara konsisten tanpa membedakan kedudukan, kedekatan, maupun kelompok.
Zairin menawarkan mekanisme penanganan pengaduan yang transparan, proporsional, dan akuntabel. Setiap pihak harus memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan. Asas praduga tak bersalah juga harus dihormati sebelum keputusan diambil.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga DKP dari intervensi kepentingan eksternal maupun internal yang dapat mengganggu independensi lembaga.
Membangun Kepercayaan, Bukan Ketakutan
Dalam gagasan kepemimpinannya, penegakan etik harus berjalan beriringan dengan pendidikan profesionalisme.
Zairin mendorong sosialisasi Kode Etik Jurnalistik secara berkelanjutan agar wartawan tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan moral dan profesional di baliknya.
Pengelolaan pengaduan yang terdokumentasi dengan baik serta penguatan koordinasi dengan DKP PWI Pusat juga menjadi bagian dari program yang ditawarkan.
Tujuannya bukan menciptakan lembaga yang ditakuti anggota, melainkan lembaga yang dihormati karena keadilan dan integritasnya.
Sebab, kewibawaan lembaga kehormatan tidak lahir dari kerasnya sanksi. Ia tumbuh dari konsistensi dalam menerapkan aturan, keberanian mengambil sikap, dan kemampuan memperlakukan setiap anggota secara setara.
Di tengah tantangan independensi pers, gagasan tersebut menjadi penting. Wartawan membutuhkan organisasi yang mampu menjaga profesionalisme sekaligus melindungi kemerdekaan menjalankan tugas jurnalistik.
Nomor Tiga dan Pertaruhan Marwah Pers
Pengundian nomor urut menjadi bagian dari rangkaian Konferensi Provinsi XIII PWI Aceh. Seluruh kandidat juga menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga ketertiban, kejujuran, dan integritas selama proses konferensi.
Konferprov XIII PWI Aceh dijadwalkan berlangsung pada 20–22 November 2026 di Hotel Amel Convention Hall, Blang Oi, Banda Aceh.
Zairin datang dengan pengalaman organisasi, dukungan anggota, dan sejumlah agenda pembenahan. Namun, pada akhirnya, kepercayaan anggota tidak hanya ditentukan oleh panjangnya rekam jejak atau banyaknya program yang disampaikan.
Yang lebih penting adalah kesanggupan menjalankan prinsip tersebut ketika berhadapan dengan persoalan nyata.
Sebab, menjaga marwah pers bukan perkara membela wartawan dalam setiap keadaan. Bukan pula menjatuhkan anggota setiap kali muncul pengaduan. Yang diperlukan adalah keberanian membedakan mana yang benar dan salah melalui proses yang adil.
Di situlah DKP menemukan maknanya: menjaga etika tanpa mengorbankan keadilan, menegakkan aturan tanpa kehilangan independensi, dan merawat kehormatan profesi tanpa pandang bulu.
Menjaga Etik, Menegakkan Integritas, Merawat Marwah Pers Aceh. Itulah pesan utama yang hendak dibawa Zairin dalam kontestasi memperebutkan kursi Ketua DKP PWI Aceh. []






