Paripurna memutuskan pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya.
Nagan Raya-Kursi Ketua DPRK Nagan Raya yang selama ini diduduki Mohd Rizki Ramadhan akhirnya lepas. Dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026, lembaga legislatif itu memutuskan memberhentikan Rizki dari jabatan pimpinan dewan.
Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang menyatakan Rizki melanggar kode etik. Namun, ada satu hal yang perlu dibedakan: keputusan etik lembaga tidak serta-merta menjadi putusan hukum atas laporan dugaan khalwat yang menyeret namanya.
Sekretaris DPRK Nagan Raya, Fafi Agusrizal, menyampaikan keputusan itu dalam rapat paripurna. “Dalam putusan paripurna memutuskan memberhentikan saudara Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya,” kata Fafi.
Sebelum keputusan dibacakan, rapat paripurna sempat diskors selama 15 menit. Dalam jeda tersebut, anggota dewan diberi kesempatan menyaksikan rekaman video yang berkaitan dengan perkara itu.
PENAPOST.CO.ID tidak menafsirkan isi rekaman tersebut ataupun menjadikannya dasar untuk menyimpulkan substansi laporan. Penjelasan mengenai video dan materi pemeriksaan tetap menjadi kewenangan pihak yang menangani perkara sesuai prosedur.
Ketua BKD DPRK Nagan Raya, T. Zulkarnaini, menegaskan bahwa pemeriksaan lembaganya berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik, bukan menentukan ada atau tidaknya tindak pidana khalwat.
“BKD tidak memutuskan khalwat. BKD memutuskan kode etik. Terkait proses hukum itu kewenangan Polda Aceh yang saat ini sedang menangani perkara ini atas laporan istri Ketua DPRK,” ujar Zulkarnaini.
Menurut Zulkarnaini, BKD menilai Rizki melanggar kode etik karena dianggap tidak menjaga martabat, moral, dan kehormatan lembaga dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPRK. Dalam proses pemeriksaan, BKD meminta keterangan pelapor, saksi-saksi, serta pihak yang dilaporkan.
Pernyataan tersebut menegaskan batas kewenangan BKD. Lembaga itu menjatuhkan penilaian etik berdasarkan pemeriksaan internal, sedangkan penanganan laporan dugaan tindak pidana berada pada aparat penegak hukum.
Laporan Bermula dari Pengaduan Istri
Perkara ini bermula dari laporan Intan Keumala Tanzil, istri Rizki. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak pelapor, peristiwa yang diadukan disebut terjadi pada Rabu malam, 28 Oktober 2026, sekitar pukul 22.30 WIB.
Intan mengaku menemukan suaminya bersama seorang perempuan berinisial NA di salah satu ruangan rumah dinas. Peristiwa itu kemudian dilaporkan sebagai dugaan khalwat.
Keterangan tersebut merupakan versi pihak pelapor. Substansi dan kebenaran dugaan yang disampaikan dalam laporan masih harus dinilai melalui proses hukum oleh lembaga berwenang.
PENAPOST.CO.ID tidak menyimpulkan sendiri isi maupun substansi dugaan yang dilaporkan tersebut. Penyebutan nama dan peristiwa dalam pemberitaan ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang keputusan etik DPRK, bukan untuk menetapkan kesalahan pidana seseorang.
Desakan Emak-emak di Tengah Paripurna
Keputusan pemberhentian Rizki berlangsung di tengah aksi puluhan perempuan yang berkumpul di sekitar gedung DPRK Nagan Raya. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar persoalan tersebut ditangani sesuai aturan dan ketentuan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Salah satu spanduk bertuliskan, “Tegakkan Syariat Islam di Bumi Nagan Raya.”
Koordinator aksi, Salmi (43), mengatakan mereka datang untuk menyampaikan aspirasi agar pimpinan daerah maupun lembaga publik tidak mengabaikan aturan yang berlaku.
“Kami emak-emak Nagan Raya. Kami tidak mau pimpinan kami melanggar syariat. Qanun Aceh harus ditegakkan, siapa pun orangnya. Kalau Ketua DPRK melanggar, harus dicopot,” kata Salmi.
Setelah keputusan paripurna disampaikan, massa menyambutnya dengan takbir sebelum membubarkan diri.
Namun, bagi mereka, keputusan pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK bukan akhir dari persoalan. Salmi meminta proses hukum tetap berjalan.
“Kami bersyukur DPRK mendengar suara kami. Tapi jangan berhenti di sini. Proses hukum di Polda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah harus jalan terus sampai tuntas,” ujarnya.
Konfirmasi dan Kepastian Hukum
Pemberhentian Rizki dari jabatan Ketua DPRK merupakan keputusan etik dan kelembagaan. Adapun dugaan khalwat yang menjadi latar belakang perkara tetap harus ditempatkan dalam koridor proses hukum.
Keterangan Ketua BKD mengenai penanganan perkara oleh Polda Aceh masih perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian untuk memperoleh informasi resmi mengenai status laporan dan perkembangan penanganannya.
Rizki juga memiliki hak untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, maupun keberatan atas keputusan BKD dan paripurna. Hal yang sama berlaku bagi NA sebagai pihak yang disebut dalam laporan.
Redaksi membuka ruang kepada Rizki Ramadhan, NA, Intan Keumala Tanzil, serta Polda Aceh untuk memberikan keterangan dan hak jawab. Setiap penjelasan yang diterima akan dipertimbangkan secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
Pada akhirnya, ada dua proses yang harus dibaca secara terpisah, keputusan lembaga mengenai jabatan Ketua DPRK dan penanganan laporan dugaan pelanggaran hukum. Yang pertama telah diputuskan melalui paripurna. Yang kedua masih membutuhkan kepastian dari aparat berwenang. []






