Penghasilan yang diterima pekerja perlu sesuai dengan data administrasi yang digunakan dalam verifikasi.
Jakarta-Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi pekerja dan buruh yang ingin menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.
Bantuan sebesar Rp900.000 tersebut diberikan sekaligus, tetapi tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan otomatis berhak mendapatkannya.
Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, mulai dari kewarganegaraan, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga batas penghasilan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Total bantuan yang diterima setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima mencapai Rp900.000.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan program tersebut bertujuan menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Siapa yang Berhak Menerima BSU 2026?
Kemnaker menetapkan beberapa persyaratan utama. Calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan penghasilan. Pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian bagi daerah yang memiliki upah minimum lebih tinggi.
Batas Gaji Tidak Selalu Sama
Angka Rp3,5 juta bukan batas seragam untuk seluruh wilayah Indonesia.
Bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Artinya, batas maksimal upah calon penerima dapat berbeda bergantung pada standar upah minimum di daerah masing-masing.
Data Gaji Perusahaan Menjadi Acuan
Bagaimana pemerintah menentukan besaran upah pekerja?
Kemnaker menggunakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.
Komponen upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Karena itu, kesesuaian data yang dilaporkan perusahaan menjadi penting dalam proses penentuan penerima.
Penghasilan yang diterima pekerja perlu sesuai dengan data administrasi yang digunakan dalam verifikasi.
ASN, TNI, dan Polri Tidak Termasuk
Tidak semua kelompok pekerja dapat menerima BSU. Pemerintah mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.
Adapun pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Dengan demikian, memiliki penghasilan di bawah batas yang ditentukan dan tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan belum otomatis menjadikan seseorang penerima BSU.
Penetapan tetap mengacu pada persyaratan dan hasil verifikasi sesuai ketentuan pemerintah. []
