Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengajak media memperluas literasi jaminan sosial. Hingga Oktober 2026, baru seperempat potensi pekerja di Aceh terlindungi.
Banda Aceh-Angka itu cukup untuk membuat siapa pun berhenti sejenak: 1,62 juta pekerja di Aceh belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka adalah bagian dari jutaan orang yang setiap hari bekerja, mencari nafkah, dan menghadapi risiko tanpa kepastian perlindungan ketika kecelakaan atau musibah datang.
Hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan baru mencatat 558.255 pekerja di Aceh sebagai peserta terlindungi. Jumlah itu setara dengan 25,62 persen dari total potensi pekerja. Sisanya, 74,38 persen, masih berada di luar cakupan perlindungan.
Persoalan inilah yang dibawa Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat ke hadapan sekitar 50 perwakilan media dalam kegiatan Media Gathering Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Banda Aceh, Jumat, 6 November 2026.
Saiful mengajak media menjadi mitra strategis untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut dia, memperbanyak peserta tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kelembagaan. Masyarakat perlu mengetahui apa yang mereka peroleh dan risiko apa yang dapat ditanggung melalui program tersebut.
“Perluasan perlindungan pekerja membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media yang memiliki peran penting dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat,” ujar Saiful.
Ajakan itu terdengar masuk akal. Tapi angka kepesertaan menunjukkan pekerjaan rumah yang belum kecil.
Pekerja di Luar Jangkauan
Dari 558.255 pekerja yang telah terlindungi, sebanyak 367.254 merupakan pekerja Penerima Upah (PU), 107.406 pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), dan 83.595 pekerja sektor jasa konstruksi.
Kelompok BPU menjadi salah satu sasaran penting perluasan perlindungan. Di dalamnya terdapat pedagang, petani, nelayan, pengemudi, dan pekerja mandiri yang tidak selalu memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.
Bagi kelompok ini, risiko pekerjaan bisa datang tanpa pemberitahuan. Kecelakaan dapat menghentikan penghasilan. Ketika pencari nafkah tak lagi mampu bekerja, keluarga ikut menanggung akibatnya.
“Masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap pekerja, apa pun profesi dan status pekerjaannya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan,” kata Saiful.
Ia berharap media membantu menyampaikan informasi tersebut hingga menjangkau kelompok pekerja yang selama ini belum memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Namun, edukasi bukan satu-satunya pekerjaan. Perluasan kepesertaan juga membutuhkan akses yang mudah, pelayanan yang baik, serta pemahaman tentang kemampuan pekerja membayar iuran. Tanpa itu, ajakan menjadi peserta berisiko berhenti sebagai slogan.
Klaim Ratusan Miliar
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah menyalurkan manfaat program sebesar Rp830,047 miliar di Aceh sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Penyaluran tersebut berasal dari 57.966 pengajuan klaim.
Salah satu manfaat yang menyentuh kehidupan keluarga pekerja adalah beasiswa pendidikan. Sebanyak 2.015 anak telah menerima beasiswa dengan total nilai mencapai Rp8,4 miliar.
Ada pula program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan. Di Aceh, tercatat 74 pengajuan dengan nilai mencapai Rp237,3 miliar. Sementara melalui program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA), sebanyak 78 peserta memperoleh pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan.
Saiful menyebut manfaat tersebut sebagai bukti pentingnya jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Ia berharap pemberitaan media tidak hanya berkutat pada angka kepesertaan, tetapi juga mengangkat dampak perlindungan yang dirasakan masyarakat.
“Di balik setiap manfaat yang dibayarkan, ada pekerja dan keluarga yang terbantu untuk melanjutkan kehidupannya. Inilah esensi dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Angka klaim memang memperlihatkan manfaat program yang telah disalurkan. Tetapi angka itu juga mengundang pertanyaan lain: seberapa luas manfaat tersebut telah menjangkau pekerja yang paling membutuhkan perlindungan?
Media dan Pekerjaan Rumah
Kegiatan Media Gathering itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Kunto Wibowo, Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan, serta Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Aceh, Azhari.
Pertemuan tersebut diisi diskusi untuk menghimpun masukan dari media. BPJS Ketenagakerjaan berharap kemitraan tidak berhenti pada publikasi kegiatan, melainkan berkembang menjadi kerja sama dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif.
Saiful menyebut tiga arah penguatan lembaga: memperluas cakupan perlindungan (coverage), meningkatkan kualitas pelayanan (care), dan memperkuat kepercayaan publik (credibility).
Tiga hal itu akan diuji bukan di ruang pertemuan, melainkan di lapangan. Terutama ketika pekerja informal harus diyakinkan bahwa perlindungan sosial bukan pengeluaran tambahan yang tak perlu, melainkan jaring pengaman bagi penghidupan mereka.
Sebab, di balik angka 1,62 juta pekerja yang belum terlindungi, ada jutaan orang yang tetap bekerja setiap hari. Mereka tidak bisa menunggu sampai risiko datang untuk mulai memikirkan perlindungan. Dan tugas memperluas jaminan sosial tidak selesai hanya dengan mengajak media berkumpul. []
