Keterangan mereka akan diuji untuk mengurai kronologi.
Nagan Raya-Ruang pemeriksaan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya mulai menjadi tempat mengurai perkara yang tak biasa bagi sebuah lembaga legislatif.
Kali ini, bukan anggaran, proyek pembangunan, atau perdebatan rancangan qanun yang menjadi perhatian. BKD tengah menelusuri laporan dugaan khalwat yang menyeret nama Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan.
Laporan tersebut diajukan Intan Keumala Tanzil, yang disebut sebagai istri sah Mohd. Rizki Ramadhan. BKD pun mulai meminta keterangan dari sejumlah orang yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut.
“Kita menindaklanjuti laporan secara profesional. Sejauh ini, satu orang sudah dimintai keterangan di ruang BKD DPRK Nagan Raya,” ujar Ketua BKD DPRK Nagan Raya, T. Zulkarnaini, melalui sambungan telepon kepada PENAPOST.CO.ID, Sabtu, 7 November 2026.
Zulkarnaini mengakui, pemeriksaan belum berjalan sesuai harapan. Sejumlah saksi yang hendak dimintai keterangan sedang tidak berada di Nagan Raya.
Namun, menurut dia, BKD tetap berupaya mengumpulkan keterangan mereka agar proses penelusuran laporan dapat berjalan sesuai prosedur.
“Ada beberapa saksi lagi sedang tidak berada di tempat (Nagan Raya). Namun, kita tetap menjalankan sesuai prosedur dan berupaya semaksimal mungkin agar permintaan keterangan saksi dapat berjalan,” kata Zulkarnaini, yang akrab disapa Pak Bob.
Pemeriksaan tersebut menjadi tahap awal bagi BKD untuk menguji laporan melalui keterangan para saksi. Bukan sekadar menghimpun cerita yang beredar, melainkan mencocokkan informasi, menelusuri kronologi, dan menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran kode etik.
Menguji Keterangan, Menjaga Kehormatan
Dalam perkara yang menyangkut pejabat publik, persoalan tidak berhenti pada benar atau tidaknya sebuah laporan. Cara lembaga menangani pengaduan juga menjadi bagian dari penilaian masyarakat.
BKD dituntut memastikan pemeriksaan berlangsung objektif. Keterangan saksi perlu diuji, pihak terlapor harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan, dan setiap kesimpulan mesti didasarkan pada fakta serta ketentuan yang berlaku.
Sebab, kehormatan lembaga legislatif tidak cukup dipertahankan melalui pernyataan resmi atau pidato tentang etika. Ia harus terlihat dari cara lembaga menjalankan mekanisme pengawasan, termasuk ketika laporan menyentuh pimpinan sendiri.
BKD menargetkan pemeriksaan etik rampung pada 20 November 2026. Tenggat itu menjadi ujian bagi lembaga kehormatan dewan: menyelesaikan penelusuran secara cermat tanpa mengorbankan ketelitian pemeriksaan.
Publik Menunggu Penjelasan
Perkara ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses pemeriksaan. Bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dilaporkan? Apa yang diketahui para saksi? Bagaimana keterangan mereka dicocokkan? Dan bagaimana Ketua DPRK menjelaskan laporan yang ditujukan kepadanya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya lahir dari pemeriksaan, bukan dari spekulasi atau desas-desus.
Proses etik BKD juga perlu dibedakan dari penanganan laporan oleh aparat penegak hukum. Keduanya memiliki jalur, kewenangan, dan mekanisme pemeriksaan masing-masing.
Mohd. Rizki Ramadhan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Di sisi lain, BKD berkewajiban menuntaskan pemeriksaan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan etik yang berlaku.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya seorang Ketua DPRK. Kredibilitas lembaga yang mendapat mandat menjaga kehormatan para wakil rakyat juga ikut dipertaruhkan.
Di gedung parlemen, kehormatan kerap disebut dalam pidato. Namun, ketika laporan menyentuh pimpinan sendiri, kehormatan itu harus dibuktikan melalui keberanian memeriksa fakta secara terbuka, objektif, dan adil.
Hingga berita ini diterbitkan, PENAPOST.CO.ID belum memperoleh keterangan maupun klarifikasi dari Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan, terkait laporan dugaan khalwat yang ditujukan kepadanya.
PENAPOST.CO.ID tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Mohd. Rizki Ramadhan maupun pihak-pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan dan asas praduga tak bersalah. []
