Badan Kehormatan harus menunjukkan bahwa mekanisme etik tidak sekadar menjadi ornamen kelembagaan.
Nagan Raya-Rabu siang, 4 November 2026, halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya tidak hanya menjadi tempat orang berlalu-lalang.
Puluhan orang dari Gerakan Anti Maksiat (GRAM) datang membawa suara protes. Mereka ingin sebuah perkara yang menyeret nama Ketua DPRK Nagan Raya tidak terus menggantung tanpa kepastian.
Di tangan para demonstran, tuntutan itu sederhana, Polda Aceh diminta menuntaskan dugaan perselingkuhan yang menjadi perhatian masyarakat.
Jika terbukti melalui proses hukum dan ketentuan yang berlaku, mereka meminta Ketua DPRK diberhentikan dari jabatannya.
Namun, perkara itu rupanya tidak hanya menyentuh satu kursi pimpinan. Ia merembet ke persoalan yang lebih besar: kehormatan lembaga perwakilan rakyat dan keberanian institusi menegakkan aturan terhadap orang-orang di dalamnya.
Koordinator GRAM, Teuku Ridwan, menyampaikan tuntutan tersebut melalui pengeras suara.
Di tengah orasi, ia justru mengalihkan perhatian kepada sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Nagan Raya yang hadir di lokasi.
Ridwan mempertanyakan kehadiran aparat yang memiliki tugas menegakkan syariat Islam itu.
“Ini kok datang waktu kami menyampaikan orasi hari ini,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan sindiran. Di tengah tuntutan agar persoalan yang dianggap menyangkut moral mendapat kejelasan, kehadiran aparat penegak syariat justru menjadi bahan pertanyaan.
Apakah mereka datang untuk mengamankan demonstrasi? Atau menjalankan fungsi pengawasan? Penjelasan mengenai tujuan kehadiran petugas masih diperlukan.
Jawaban yang Masih Menunggu
Dari dalam gedung, Wakil Ketua I DPRK Nagan Raya, dr. Afzalul Zikri, memberikan penjelasan.
Ia mengatakan persoalan tersebut sedang diproses. DPRK masih menunggu perkembangan penanganan hukum dari Polda Aceh.
“Proses sudah berjalan. Kita menunggu dari hukum Polda Aceh. Itu semua ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, bukan berarti kami membiarkan kasus ini,” katanya.
Jawaban itu menempatkan proses hukum sebagai salah satu penentu langkah selanjutnya.
Ada tahapan yang harus dihormati. Tidak semua tuntutan demonstrasi bisa langsung berubah menjadi keputusan pemberhentian.
Tetapi bagi masyarakat, ada satu hal yang tetap perlu dijawab: sejauh mana lembaga legislatif menjalankan tanggung jawab etiknya?
Sebab, DPRK bukan sekadar gedung tempat para wakil rakyat membahas anggaran dan menyusun kebijakan.
Ia juga institusi yang dituntut menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika pimpinan lembaganya menjadi sorotan, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme internal bekerja.
20 November dan Ujian Badan Kehormatan
Ketua Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya, T. Zulkarnaini, S.Sos, menyebut pemeriksaan internal telah dilakukan. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Badan Kehormatan menargetkan proses pemeriksaan selesai paling lambat 20 November 2026.
Tanggal itu kini menjadi semacam penanda waktu bagi publik. Ada harapan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada pemanggilan saksi dan pengumpulan keterangan, melainkan menghasilkan kejelasan sesuai kewenangan serta aturan yang berlaku.
Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab menjaga martabat dan perilaku anggota legislatif. Karena itu, proses pemeriksaan harus berlangsung objektif, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan etik tentu berbeda dengan proses pidana. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena namanya disebut dalam demonstrasi atau pemberitaan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Namun, kehati-hatian juga tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pertanyaan publik tanpa jawaban.
Ketika Kepercayaan Menjadi Taruhan
Di Nagan Raya, perkara ini kini bergerak melalui dua jalur.
Polda Aceh ditunggu untuk memberikan kepastian hukum, sementara Badan Kehormatan DPRK menjalankan pemeriksaan internal.
GRAM telah menyampaikan tuntutannya. Wakil Ketua DPRK meminta masyarakat menunggu tahapan hukum. Badan Kehormatan memasang tenggat 20 November.
Semua pihak kini memiliki pekerjaan masing-masing. Kepolisian harus menjelaskan perkembangan penanganan perkara sesuai kewenangannya.
Badan Kehormatan harus menunjukkan bahwa mekanisme etik tidak sekadar menjadi ornamen kelembagaan.
Sebab, jabatan publik selalu datang bersama tanggung jawab. Kursi pimpinan mungkin diperoleh melalui proses politik, tetapi kehormatan lembaga harus dijaga melalui perilaku dan pertanggungjawaban.
Di gedung DPRK Nagan Raya, kursi Ketua mungkin belum berubah pemilik. Namun, satu hal sedang diuji: seberapa kuat lembaga itu menjaga kepercayaan masyarakat ketika persoalan justru datang dari lingkaran pimpinannya sendiri.
Pada 20 November, publik menunggu perkembangan pemeriksaan internal. Dari Polda Aceh, kepastian hukum juga masih dinantikan.
Sebab, masyarakat tidak selamanya bisa diminta menunggu dengan jawaban yang sama: proses sedang berjalan. []
