Anggaran makanan dan minuman Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mencapai Rp55,98 miliar dalam rencana pengadaan 2026.
Banda Aceh-Angka itu muncul dalam daftar rencana pengadaan: Rp55.982.173.812. Nilainya hampir Rp56 miliar, dialokasikan untuk makanan dan minuman di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Transparansi Tender Indonesia (TTI) menghitung jumlah tersebut dari 39 paket yang tercantum dalam bahan yang mereka telaah.
Di antara puluhan paket itu, satu pos mendominasi. Namanya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan dengan Konstituen. Nilainya Rp53.386.320.000—sekitar 95,4 persen dari total anggaran yang dihitung TTI.
Besarnya alokasi itu menyisakan sejumlah pertanyaan. Berapa kali pertemuan direncanakan? Berapa jumlah peserta setiap kegiatan? Berapa harga konsumsi per orang? Dan bagaimana kebutuhan tersebut dihitung hingga mencapai lebih dari Rp53 miliar?
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta Sekretariat DPRA membuka rincian kebutuhan, volume kegiatan, jumlah penerima, serta dasar perhitungan anggaran. Keterbukaan diperlukan agar publik dapat menguji kewajaran belanja yang bersumber dari uang negara.
Ada pula persoalan metode pengadaan. Dalam daftar yang ditelaah TTI, paket terbesar itu tercantum menggunakan metode pengadaan langsung. Pencantuman tersebut perlu diklarifikasi melalui dokumen resmi, termasuk mengenai struktur paket dan kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Informasi dalam daftar rencana pengadaan saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Penilaian harus bertumpu pada dokumen lengkap, karakter belanja, serta aturan yang berlaku.
Paket lain dalam daftar itu mencakup makanan dan minuman tamu pimpinan senilai Rp295,09 juta. Konsumsi hari raya di rumah jabatan Ketua DPRA dianggarkan Rp280,5 juta. Adapun makanan dan minuman untuk rapat pembahasan oleh alat kelengkapan dewan tercatat Rp409,5 juta.
Angka-angka tersebut perlu dibaca bersama rincian kegiatan. Belanja konsumsi tidak otomatis berarti pemborosan. Namun, kewajarannya tak bisa dinilai hanya dari nama paket dan nilai pagu. Jumlah peserta, frekuensi kegiatan, harga satuan, serta bukti pelaksanaan menjadi bagian penting dari pemeriksaan.
TTI meminta pengawasan mencakup kesesuaian harga, jumlah konsumsi yang disediakan, dokumen kegiatan, dan pertanggungjawaban pembayaran. Dengan begitu, pemeriksaan tidak berhenti pada angka yang direncanakan, tetapi juga dapat menelusuri penggunaannya.
Di tengah kebutuhan pelayanan publik yang juga menuntut anggaran, belanja lembaga legislatif semestinya dapat dijelaskan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik alokasi puluhan miliar rupiah tersebut.
Kini, pertanyaan utamanya bukan semata-mata berapa besar anggaran makan minum DPRA. Yang lebih penting, apa dasar perhitungannya, seberapa nyata kebutuhannya, dan bagaimana penggunaannya akan dipertanggungjawabkan?
Sekretariat DPRA perlu memberikan penjelasan agar publik dapat menilai rencana belanja itu berdasarkan data, bukan dugaan.
Catatan redaksi: Total Rp55,98 miliar merupakan hasil penjumlahan 39 paket berdasarkan bahan TTI dan perlu diverifikasi terhadap dokumen resmi. Nilai tersebut merupakan anggaran dalam rencana pengadaan, bukan bukti realisasi belanja. Konfirmasi Sekretariat DPRA diperlukan untuk melengkapi pemberitaan.
Hak Jawab dan Klarifikasi DPRA
Untuk keberimbangan pemberitaan, redaksi membuka ruang klarifikasi bagi Sekretariat DPRA mengenai dasar perhitungan anggaran Rp55,98 miliar, volume kegiatan dan jumlah peserta, penetapan harga satuan, serta mekanisme pengadaan paket pertemuan dengan konstituen senilai Rp53,38 miliar.
Penjelasan mengenai status paket—apakah masih berupa rencana, telah memasuki proses pemilihan penyedia, atau sudah direalisasikan—juga diperlukan agar publik dapat membedakan antara pagu anggaran dan belanja aktual. Redaksi akan memuat tanggapan resmi secara proporsional sesuai relevansi dan substansinya.
Hampir Rp56 miliar tercantum dalam rencana pengadaan makanan dan minuman DPRA. Dasar perhitungan, rincian kebutuhan, dan mekanisme pengadaannya perlu dijelaskan dengan dokumen yang dapat diperiksa.
Publik tidak cukup hanya mengetahui berapa anggaran disiapkan, bahkan masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana kebutuhan itu dihitung dan bagaimana uang tersebut dipertanggungjawabkan. []
