Dewan Pers Dukung Gagasan AMMI Membangun Akademi Jurnalisme Multiplatform
Jakarta –Sebuah informasi bisa menjangkau jutaan orang sebelum kebenarannya sempat diperiksa.
Potongan video beredar tanpa konteks. Tuduhan menyebar sebelum pihak yang dituding dimintai penjelasan. Di media sosial, kecepatan menjadi keunggulan, sedangkan verifikasi sering kali datang belakangan.
Di tengah situasi itu, Asosiasi Media Multiplatform Indonesia (AMMI) mengusulkan pembentukan akademi jurnalisme multiplatform.
Gagasan ini memperoleh dukungan anggota Dewan Pers periode 2025–2028, Rosarita Niken Widiastuti, dalam pertemuan dengan Ketua Umum AMMI Tundra Meliala di Penang Bistro, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Niken, yang menjabat Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antarlembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Pembina AMMI.
Gagasan akademi tersebut berangkat dari persoalan yang kian nyata dalam distribusi informasi digital: kemampuan menjangkau audiens tidak selalu diikuti kemampuan menguji kebenaran informasi.
Jumlah pengikut dapat menjadi modal distribusi, tetapi bukan jaminan bahwa sebuah berita telah melalui proses jurnalistik yang memadai.
Tundra mengatakan AMMI dibentuk untuk menghimpun pengusaha media, wartawan senior, praktisi pers digital, dan pegiat media sosial.
Organisasi yang telah memperoleh surat keputusan dari Kementerian Hukum itu berupaya mempertemukan pelaku berbagai platform, mulai dari media siber hingga kreator konten di media sosial.
Batas di antara platform informasi memang semakin kabur. Berita tidak lagi hanya dibaca melalui situs media.
Informasi yang sama dapat beredar dalam bentuk video pendek, siaran langsung, potongan wawancara, hingga unggahan yang dibagikan berulang kali oleh pengguna lain.
Perubahan itu memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Namun, ia juga menghadirkan persoalan ketika materi yang belum terverifikasi dipublikasikan seolah-olah merupakan fakta yang sudah pasti.
Risikonya bukan sekadar kesalahan informasi. Pihak yang disebut dalam sebuah unggahan dapat dirugikan sebelum memperoleh kesempatan menjawab.
Foto dan video dapat kehilangan konteks ketika dipotong atau disebarkan ulang. Koreksi pun belum tentu menjangkau audiens sebanyak unggahan pertama.
Dalam situasi seperti itu, pendidikan jurnalistik tidak cukup mengajarkan cara membuat konten menarik.
Pelaku media juga perlu memahami pemeriksaan fakta, penelusuran sumber, konfirmasi, keberimbangan, serta tanggung jawab atas dampak publikasi.
Akademi yang digagas AMMI diharapkan menyediakan pembelajaran terstruktur mengenai teknik peliputan dan wawancara, verifikasi foto dan video, pemeriksaan fakta, etika publikasi, hak jawab, dan koreksi berita.
Kurikulum semacam itu dapat membantu peserta memahami bahwa sebuah informasi harus diuji sebelum disebarkan, bukan sekadar diperbaiki setelah menimbulkan persoalan.
Namun, ada perbedaan yang perlu dijaga. Tidak semua konten kreator menjalankan fungsi jurnalistik, dan tidak semua unggahan media sosial merupakan produk pers.
Meski begitu, ketika seseorang menyajikan informasi sebagai berita untuk kepentingan publik, akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab tetap menjadi prinsip penting.
Di sinilah gagasan AMMI akan diuji. Akademi tidak cukup berhenti pada nama, struktur organisasi, atau kegiatan pelatihan sesaat.
Program itu membutuhkan kurikulum yang jelas, tenaga pengajar berpengalaman, metode evaluasi, dan ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa.
Dukungan Niken memberi dorongan bagi AMMI untuk mengembangkan gagasan tersebut. Tetapi dukungan terhadap ide belum dengan sendirinya berarti akademi telah terbentuk atau programnya siap berjalan.
Tahap berikutnya ialah memastikan bagaimana pendidikan itu diselenggarakan, siapa yang terlibat, dan kompetensi apa yang hendak dicapai.
Pada akhirnya, persoalan media multiplatform bukan hanya perlombaan memperbesar jangkauan. Yang dipertaruhkan ialah kepercayaan publik terhadap informasi.
Jutaan pengikut mungkin membuat sebuah unggahan lebih mudah dipercaya, tetapi hanya proses jurnalistik yang dapat membantu memastikan apakah informasi di dalamnya layak dipercaya. []
