Bagi wartawan Simeulue, menjadi bagian dari organisasi pers bukan hanya soal kartu anggota. Mereka ingin PWI Aceh hadir lebih dekat, bahkan ketika laut memisahkan mereka dari pusat organisasi.
Sinabang-Laut belum sepenuhnya menjadi sekat ketika kapal yang membawa Nasir Nurdin merapat di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Selasa pagi, 20 Oktober 2026.
Setelah lebih dari 12 jam berlayar dari Pelabuhan Calang, Aceh Jaya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh itu disambut Firnalis, Ketua PWI Simeulue, bersama jajaran pengurus dan belasan anggota.
Sambutan di Bumi Ate Fulawan itu berlangsung hangat. Firnalis menyebut Simeulue sebagai pulau berjuluk hati emas. Namun, di balik keramahan tuan rumah, tersimpan sejumlah persoalan yang ingin mereka sampaikan kepada tamunya.
Nasir bukan sekadar datang sebagai ketua organisasi. Ia juga kandidat Ketua PWI Aceh untuk periode 2026–2031 yang bersiap menghadapi Konferensi Provinsi XIII pada 20–22 November 2026.
Momentum itu membuat pertemuan selama dua hari tersebut memiliki arti lebih dari sekadar silaturahmi. Para wartawan Simeulue menggunakan kesempatan itu untuk mengevaluasi kepengurusan yang berjalan sekaligus menyampaikan harapan tentang masa depan organisasi.
Soroti Kepercayaan
Dalam pertemuan sambil menikmati kopi di sebuah warung di Sinabang, seorang pengurus PWI Simeulue menilai pulihnya kepercayaan mitra kerja dan kalangan internal sebagai salah satu capaian penting kepemimpinan Nasir selama hampir lima tahun terakhir.
Kepercayaan itu, menurut dia, ikut menghidupkan kembali denyut organisasi dan mendorong bertambahnya minat pekerja pers untuk menjadi anggota PWI.
Namun, membangun kepercayaan organisasi berbeda dengan memastikan setiap anggota merasakan manfaatnya. Bagi wartawan yang bekerja di wilayah kepulauan, jarak geografis menghadirkan persoalan tersendiri. Urusan organisasi di Banda Aceh bisa berarti perjalanan laut berjam-jam, waktu yang tersita, serta biaya tambahan yang harus disiapkan.
Di titik inilah harapan wartawan Simeulue mulai mengerucut: organisasi tingkat provinsi harus lebih dekat dengan anggota di daerah.
Laut bukan alasan untuk tertinggal…
Firnalis berharap PWI Aceh memperkuat perannya sebagai penghubung antara wartawan, pemerintah daerah, dan mitra kerja lainnya. Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue, kata dia, perlu dibangun secara teratur, bukan hanya ketika ada agenda tertentu.
“Peran Pengurus PWI Aceh untuk menjembatani penguatan kolaborasi organisasi dengan Pemkab Simeulue dan mitra kerja lainnya sangat kami harapkan,” ujar Firnalis.
Harapan itu menyentuh persoalan mendasar organisasi profesi, bagaimana memastikan anggota yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tetap memperoleh akses yang setara terhadap program, jaringan, dan pelayanan organisasi.
Bagi wartawan di kota, menghadiri kegiatan di kantor provinsi mungkin hanya perkara mengatur waktu. Bagi anggota yang tinggal di pulau, perjalanan tersebut dapat menuntut persiapan lebih panjang dan pengeluaran lebih besar.
Karena itu, usulan berikutnya terdengar sederhana, tetapi memiliki arti praktis: menyediakan mess di Kantor PWI Aceh di Banda Aceh.
Fasilitas kamar singgah itu diharapkan dapat digunakan anggota dari kabupaten dan kota ketika datang untuk mengurus kepentingan organisasi maupun mengikuti kegiatan lainnya. Dengan begitu, mereka tidak selalu harus mengeluarkan biaya untuk penginapan.
“Jika rumah besar kita (Kantor PWI) bisa dilengkapi dengan fasilitas itu, tentu akan sangat membantu dari segi pengeluaran wartawan yang sangat pas-pasan,” kata Firnalis. Bendahara PWI Simeulue, Al-Ashab, turut menyetujui usulan tersebut.
Mess itu bukan sekadar persoalan fasilitas. Ia menjadi simbol bagaimana sebuah organisasi memandang anggotanya: apakah kantor provinsi hanya menjadi pusat administrasi atau benar-benar berfungsi sebagai rumah bersama bagi wartawan dari seluruh Aceh.
Tentu, penyediaannya membutuhkan perencanaan, anggaran, dan pengelolaan. Namun, usulan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan anggota tidak selalu berupa program besar. Terkadang, yang mereka perlukan adalah fasilitas sederhana yang langsung mengurangi beban sehari-hari.
Dari kepercayaan menuju kesejahteraan
Firnalis mengakui mengelola organisasi sebesar PWI bukan pekerjaan mudah. Kekompakan pengurus menjadi salah satu faktor penting agar program dapat dijalankan.
Ia menilai kepengurusan Nasir telah melakukan perubahan di sejumlah bidang, antara lain organisasi dan keanggotaan, hubungan antarlembaga, pembelaan wartawan, pendidikan, serta kesejahteraan. Ia berharap capaian itu diteruskan, terutama melalui koordinasi yang lebih kuat antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota.
Nasir menerima berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk periode berikutnya jika kembali memperoleh kepercayaan anggota.
“Apa yang telah kami lakukan pada periode pertama ini diharapkan menjadi fondasi untuk keberlanjutan. Kita sudah punya arah yang jelas, tidak lagi meraba-raba,” kata Nasir.
Ia menyebut peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan, penguatan basis data organisasi berbasis digital, dan keberlanjutan Koperasi PWI Aceh Tinta Emas sebagai sejumlah agenda yang perlu diteruskan.
Koperasi itu diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi organisasi sekaligus anggota. Namun, salah satu rencana yang paling dekat dengan kebutuhan perlindungan profesi adalah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Nasir mengatakan pihaknya ingin mengembangkan program jaminan sosial yang mencakup wartawan beserta keluarga mereka. Gagasan tersebut, menurut dia, telah didiskusikan dengan PWI Sumatera Utara untuk mempelajari contoh penerapannya.
“Program baru yang diharapkan bisa kita wujudkan ke depan adalah jaminan sosial bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mempertanggungkan wartawan dan keluarganya,” ujarnya.
Rencana itu masih membutuhkan langkah konkret agar dapat diwujudkan. Skema kepesertaan, pembiayaan, cakupan perlindungan, dan mekanisme kerja sama perlu diperjelas. Namun, gagasan tersebut membuka pembicaraan tentang sesuatu yang kerap berada di belakang rutinitas jurnalistik: keamanan sosial orang-orang yang bekerja mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.
Sebab, kesejahteraan wartawan tidak hanya berkaitan dengan penghasilan. Akses pendidikan, dukungan organisasi, fasilitas kerja, dan perlindungan sosial juga menentukan seberapa jauh profesi ini dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Ujian kepemimpinan setelah tepuk tangan
Kunjungan Nasir ke Simeulue berlangsung menjelang Konferprov XIII PWI Aceh. Dalam kontestasi organisasi, dukungan dan apresiasi merupakan bagian dari dinamika yang lazim terjadi. Namun, bagi anggota di daerah, ukuran kepemimpinan tidak berhenti pada rekam jejak atau janji melanjutkan program.
Ada kebutuhan yang lebih konkret: apakah koordinasi dengan daerah akan berlangsung secara berkala, apakah mess di Banda Aceh dapat diwujudkan, dan apakah rencana jaminan sosial benar-benar sampai kepada wartawan yang membutuhkan.
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak otomatis terjawab melalui sebuah kunjungan. Ia memerlukan keputusan organisasi, dukungan anggaran, dan pelaksanaan yang dapat dievaluasi.
Nasir mengatakan program yang belum selesai akan menjadi bahan evaluasi. Sementara agenda baru yang dinilai mendesak akan diprioritaskan jika dirinya kembali dipercaya memimpin PWI Aceh pada periode 2026–2031.
Bagi wartawan Simeulue, keberlanjutan kepemimpinan semestinya berarti keberlanjutan manfaat. Kepercayaan yang telah dibangun perlu diterjemahkan menjadi pelayanan yang dapat dirasakan anggota, termasuk mereka yang harus menyeberangi laut untuk menghadiri agenda organisasi.
Pada akhirnya, jarak antara Sinabang dan Banda Aceh memang tidak bisa dihapus. Laut akan tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Simeulue. Namun, jarak itu tidak seharusnya membuat wartawan di pulau tersebut merasa jauh dari rumah organisasinya sendiri.
Di warung kopi Sinabang, harapan itu telah disampaikan kepada Nasir Nurdin. Konferprov November nanti akan menentukan siapa yang memimpin PWI Aceh. Setelah pemilihan usai, pekerjaan yang lebih sulit justru dimulai: membuktikan bahwa suara dari ujung pulau tidak berhenti sebagai catatan dalam perjalanan kampanye. []
