“Saya pribadi tidak setuju kalau pilkada diwakilkan oleh dewan, semakin ditekan semakin melawan kami,” ujarnya.
Banda Aceh-Komunitas Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience (Kamu DemRes) dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) menagadakan kampanye tolak wacana pilkada langsung. Kegiatan ini dilaksanakan di Car Free Day Banda Aceh, Minggu, (03/05/2026).
Dwy Alfina, Koordinator Kamu DemRes menyatakan Ia menyampaikan bahwa kampanye yang digerakkan anak muda bertujuan untuk menjaga demokrasi di daerah. Ia juga menegaskan bahwa sistem Pilkada langsung merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
“Melalui aksi-aksi kreatif di jalanan, kami mengajak anak muda agar tidak acuh terhadap kedaulatan rakyat. Target kami sederhana, yaitu membangun solidaritas antar komunitas agar semakin kuat dalam mengawal isu demokrasi,” kata Dwy.
Ia mengungkapkan bahwa pengembalian hak pilih kepada DPRD akan menimbulkan risiko besar bagi masyarakat. Hal tersebut dapat menghilangkan hak suara rakyat dalam menentukan nasib daerahnya. Pemilihan melalui DPRD berpotensi memicu praktik politik tidak transparan.
“Kepala daerah yang dipilih tidak langsung cenderung lebih patuh pada partai daripada rakyat. Indonesia adalah negara demokrasi, jadi rakyat seharusnya memilih pemimpin secara terbuka,” ungkapnya.
Muhammad selaku salah satu peserta menyatakan bahwa pilkada harus melibatkan rakyat. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi.
“Saya pribadi tidak setuju kalau pilkada diwakilkan oleh dewan, semakin ditekan semakin melawan kami,” ujarnya.
Raudhah, selaku sekretaris Masyarakat Anti Hoaks Aceh (MAHA) menyatakan pilkada harus melibatkan masyarakat tidak boleh melakukan pemilihan melalui DPRD.
“Pemilihan pemimpin harus melibatkan semua elemen masyarakat. Karena yang sangat merasakan dampaknya itu adalah masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Aksi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap mengawal demokrasi dan memastikan hak pilih rakyat tetap menjadi penentu utama dalam memilih pemimpin daerah. []
