“Ini menarik. Tiga kabupaten berbeda, kebutuhan sekolah tentu perlu diuji satu per satu, tetapi pagunya sama persis sampai rupiah terakhir,” kata Nasruddin.
Banda Aceh-Perencanaan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Aceh tahun Anggaran 2026, tengah menuai sorotan publik. Bukan tanpa sebab, laporan Transparansi Tender Indonesia (TTI), disebutkan, tampilan RUP, kolom uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan sama-sama kosong. Benarkah?
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyebutkan, sedikitnya 10 paket E-Purchasing dengan total pagu atau sekitar Rp25,98 Miliar (data SiRUP LKPP) patut mendapat perhatian serius.
Nasruddin menilai, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keterbukaan informasi pengadaan. Sebab, tanpa uraian dan spesifikasi yang memadai, publik sulit menguji volume barang, standar mutu, harga satuan, jumlah penerima, maupun kewajaran pagu yang telah ditetapkan.
TTI mencatat paket pertama adalah RUP 66481129, Pengadaan Meubelair Guru SMA Negeri pada Kabupaten Aceh Barat dengan pagu Rp1,1 miliar. Paket kedua, RUP 66481085, Pengadaan Meubelair Siswa SMA Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp2,049 Miliar.
Selanjutnya terdapat tiga paket pengadaan perlengkapan alat praktikum dan peraga laboratorium MIPA SMA Negeri yang memiliki nilai persis sama, masing-masing Rp1.511.730.000. Ketiganya adalah RUP 66481489 untuk Kabupaten Aceh Besar, RUP 66481477 untuk Kabupaten Aceh Jaya, dan RUP 66481399 untuk Kabupaten Aceh Utara.
“Ini menarik. Tiga kabupaten berbeda, kebutuhan sekolah tentu perlu diuji satu per satu, tetapi pagunya sama persis sampai rupiah terakhir. Apakah volume, jenis alat, jumlah sekolah dan spesifikasinya juga identik? Inilah yang harus dibuka,” kata Nasruddin.
Paket keenam adalah RUP 66481431, Pengadaan Meubelair Siswa untuk SMK Negeri se-Kabupaten Aceh Besar dengan pagu Rp2 miliar.
TTI juga menyoroti tiga paket buku dengan nilai besar. RUP 66481441, Pengadaan buku ajar program pemberantasan buta baca Al-Qur’an untuk siswa SMK, memiliki pagu Rp2.836.799.700. Menariknya, RUP 66481440, Pengadaan buku muatan lokal SMK berdampak bencana, juga memiliki pagu persis Rp2.836.799.700.
Sementara paket terbesar dari 10 paket tersebut adalah RUP 66481377, Pengadaan buku muatan lokal SMA berdampak bencana dengan pagu Rp6.619.199.300.
Paket terakhir yang menjadi perhatian TTI adalah RUP 66481345, Pengadaan Meubelair Siswa SMA Negeri di Aceh Besar dengan pagu Rp4 miliar.
Menurut TTI, pola tersebut setidaknya memunculkan sejumlah red flag awal, yakni kosongnya uraian dan spesifikasi pada seluruh paket, penggunaan metode E-Purchasing secara seragam, adanya tiga paket laboratorium dengan pagu identik, serta dua paket buku dengan nama berbeda tetapi nilai anggarannya sama persis.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Aceh membuka spesifikasi teknis, volume barang, harga satuan, HPS atau perkiraan harga, daftar sekolah penerima, produk katalog yang dipilih, hasil negosiasi serta nama penyedia masing-masing paket. Jangan sampai anggaran puluhan miliar hanya terlihat besar di angka, tetapi publik tidak bisa melihat secara jelas apa yang sebenarnya dibeli,” tegas Nasruddin.
TTI menilai transparansi E-Purchasing tidak boleh berhenti pada nama paket dan nilai pagu. Semakin besar anggarannya, semakin terbuka pula prosesnya harus dapat diuji publik.
Hingga berita ini disiarkan, PENAPOST.CO.ID, belum memperoleh klarifikasi atas apa yang dipersoalkan itu. Begitupun, untuk keberimbangan informasi tadi sesuai kode etik jurnalistik, media ini terus berupaya menggali informasi resmi dari Dinas Pendidikan Aceh. Kita Tunggu saja! []
